Pengakuan Keponakan Prabowo yang Diminta Jadi Wagub DKI

Pengakuan Keponakan Prabowo yang Diminta Jadi Wagub DKI

JAKARTA, dawainusa.com Keponakan Prabowo Subianto yang juga anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo diminta mengisi jabatan Wakil Gubernur Jakarta (Wagub DKI) setelah ditinggalkan oleh Sandiaga Sallahudin Uno.

Sebelumnya, permintaan agar dirinya mengisi kursi DKI-2, kata perempuan yang akrab disapa Sara itu, datang dari masyarakat sendiri dan koleganya.

Terhadap permintaan itu Sara mengaku siap, namun keputusan sepenuhnya ia serahkan kepada Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto.

Baca juga: Soal Wakil Gubernur DKI, PKS: Masa Gerindra Ambil Semua

“Kalau beliau yang menunjuk dan memang disepakati DPRD DKI ya saya harus siap mau tidak mau kan? Tapi, harus saya pertimbangkan lebih matang lagi,” ujar Sara sebagaimana dilansir VIVA, Selasa (25/9).

Dikatakan Sara, alasan mereka mendukungnya untuk menduduki kursi nomor dua di DKI di antaranya mewakili kaum milenial. Selain itu, ada anggapan bisa mewakili emak-emak. Kemudian, bisa menjadi Wagub DKI perempuan pertama dan mewakili minoritas sehingga Pancasilais.

“Mereka kenal saya sebagai orang yang idealis dan punya integritas,” katanya. Meski demikian, ia menyadari sekali lagi bahwa proses jabatan Wagub DKI merupakan wewenang dan keputusan pimpinan partai itu sendiri.

Tak lupa Sara mengapresiasi untuk dukungan masyarakat yang menginginginkan ia menduduki jabatan Wagub tersebut. Ia merasa terhormat bila memang kepercayaan itu diberikan kepadanya.

“Saya tentunya sangat mengapresiasi dan merasa terhormat atas kepercayaan dan dukungan yang mereka berikan ke saya,” tutur Anggota Komisi VIII DPR tersebut.

Soal Posisi Wagub DKI, Gerindra dan PKS Belum Capai Kata Sepakat

Sebelumnya, sebagai partai pemenang pemilihan gubernur (Pilgub) DKI 2017 lalu, Partai Gerindra dan PKS belum menemukan kata sepakat untuk mengusung satu nama menggantikan posisi Sandiaga sebagai Wagub DKI yang maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

Masing-masing kubu, baik PKS maupun Gerindra ngotot memperjuangkan kadernya untuk mengisi jabatan wagub tersebut. PKS mengklaim kursi DKI-2 akan menjadi jatah mereka dengan pertimbangan kader-kader Gerindra telah menempati beberapa jabatan strategis selama kedua partai berkoalisi.

“Karena semua orang [Gerindra] hari ini sudah muncul. Masa Gerindra mau ambil semua [jabatan]?” kata Wakil Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid.

Baca jugaIni 3 Calon Kuat Pengganti Sandiaga Uno Sebagai Wagub DKI

Sementara itu Ketua DPD Partai Gerindra DKI Mohamad Taufik juga mengklaim Prabowo telah sepakat mencalonkan dirinya menjadi Wakil Gubernur DKI. Taufik mengatakan telah berbicara dengan Prabowo soal niatnya dan peluang menang dalam pertarungan memperebutkan kurs Wakil Gubernur DKI. Dia lalu menyampaikan respon Prabowo. “Pak Prabowo senyum-senyum,” katanya.

Selain itu  Taufik mengatakan, hasil rapat pimpinan DPD, DPC, PAC Gerindra se-DKI beberapa waktu lalu sudah sepakat menyorong namanya sebagai kandidat Wakil Gubernur.

Hasil rapat itu, kata Taufik, akan dikonsultasikan ke DPP dalam waktu dekat sebelum diserahkan ke Gubernur DKI Anies Baswedan. “Minggu ini suratnya dikirim ke Gubernur, tebusan ke DPRD,” kata Taufik, Selasa (25/9).

Kata PSI

Pada tempat lain, terkait pencalonan Taufik, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengeluarkan kritik keras terhadap Partai Gerindra. Ketua DPP PSI Tsamara Amany meminta Anies Baswedan, Gubernur DKI, untuk tidak menerima Taufik sebagai Wagub mengingat statusnya sebagai eks napi korupsi.

Jika Anies masih memiliki integritas, demikian Tsamara, ia sebagai gubernur yang dipilih rakyat seharusnya menolak usulan Gerindra. Menurut Tsamara, sikap Gerindra bertentangan dengan sikap warga Jakarta yang tidak pernah memilih mantan koruptor sebagai Wagub DKI.

Baca juga: Polemik PKS-Gerindra Soal Posisi Wagub DKI, Soliditas Koalisi Terancam?

“Apakah Gerindra sudah kehabisan stok orang baik dan kompeten sehingga seorang mantan narapidana korupsi harus dicalonkan sebagai wakil gubernur?” tanya Tsamara, Selasa (18/9). Selain itu, Tsamara terus mendorong publik untuk mengawasi isu krusial ini.

Ia memperingatkan masyarakat untuk memperhatikan persoalan ini, karena kalau tidak Taufik bisa lolos menjadi Wagub menggantikan Sandiaga. “Jangan sampai kita lengah dan seorang mantan koruptor dilantik menjadi Wagub DKI,” tuturnya.

Diketahui Taufik pernah tersandung kasus korupsi saat menjabat Ketua KPU DKI Jakarta.  Ia divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena merugikan uang negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.*