Bagaimana Nasib Dunia Pendidikan Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19
Ilustrasi - ist

JAKARTA, dawainusa.com – Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan dinilai dapat menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) sekaligus Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si menyatakan, situasi Covid-19 membuat pembangunan manusia di Indonesia menjadi sangat terkendala.

Baca juga: Diperpanjang Lagi, Ini Sejumlah Daerah yang Terapkan PPKM Level 4

“Bahkan bisa mengakibatkan ‘generation loss’, sehingga diperlukan langkah mitigasi, dan upaya khusus untuk memastikan pembangunan manusia dan pendidikan berada dalam performa unggul dan utama,” tutur Arif Satria, Selasa (27/7).

Adapun untuk mengatasi masalah tersebut, Arif mengajak pemerintah agar dapat membantu mahasiswa dan dosen dalam menjalankan proses pendidikan.

“Dengan memperluas akses dan jangkauan kartu Indonesia pintar (KIP), meningkatkan bantuan UKT/SPP bagi mahasiswa, menambah bantuan kuota internet bagi mahasiswa dan dosen, serta membantu perguruan tinggi swasta (PTS) dengan mengupayakan model pendanaan alternatif sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap dunia pendidikan tinggi,” ungkap dia.

Lima Hal Penting yang Mesti Diperhatikan Soal Nasib Pendidikan di Tengah Pandemi Covid-19

Lebih lanjut Arif mengatakan, soal masalah pendidikan di Indonesia, Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) juga mesti dijalankan secara bersama-sama.

Karena itu, pihaknya memandang bahwa setidaknya ada lima hal penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar MBKM tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

“Pertama, kebijakan MBKM harus diikuti juga dengan otonomi kampus yang lebih besar. Tidak hanya mahasiswanya yang merdeka, tetapi juga kampus dan dosen harus merdeka,” kata Arif.

Baca juga: Sedih! Akibat Pandemi Covid-19, Jutaan Anak di Dunia Jadi Yatim Piatu

Kedua, demikian Arif, MBKM memerlukan kerangka regulasi komprehensif, baik itu regulasi pendukung maupun deregulasi aturan penghambat seperti sistem akreditasi PT, UU Dosen dan Guru, regulasi terkait tugas belajar dan izin belajar, termasuk perubahan statuta.

“Ketiga, penguatan kompetensi mahasiswa perlu diperkaya dengan ‘pendidikan karakter dan kebudayaan’ sebagai manusia Indonesia yang sadar akan kewajiban kepada negara, bangsa dan agamanya. Kegiatan MBKM juga perlu dipadupadankan dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang berorientasi pada pengembangan karakter dan ideologi bangsa,” ucap dia.

Keempat, pemerintah juga perlu menjembatani hubungan antara perguruan tinggi dengan dunia industri. Hal ini penting karena tidak semua perguruan tinggi memiliki akses yang memadai ke industri, terutama di kawasan 3T.

“Kelima, pemerintah perlu memperluas akses beasiswa pendidikan jenjang S3 dalam negeri kepada para dosen yang berasal dari perguruan tinggi di kawasan 3T dan perguruan tinggi swasta. Perluasan beasiswa pendidikan dalam negeri ini pada satu sisi dapat memperkuat SDM di perguruan tinggi asal, disisi lain juga akan menambah jumlah riset yang dihasilkan di perguruan tinggi dalam negeri yang tujuan,” ujar Arif.*