Dawainusa.com – Polemik pendirian posko Covid-19 di wilayah perbatasan Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat tanggapan dari Pemprov NTT.

Melalui Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 provinsi NTT, Marius Ardu, Pemprov NTT mengingatkan Bupati dari kedua kabupaten tersebut agar segera duduk bersama untuk menyelesaikan polemik di wilayah perbatasan itu.

Baca juga: 4 Fakta Bocah Asal Manggarai, NTT yang Diperkosa dan Digantung di Bima

Hal ini menurut Marius penting dilakukan sehingga tidak berdampak pada akses pelayanan pasien baik di wilayah Manggarai maupun Manggarai Barat.

“Sehingga orang-orang sakit, baik yang ada di Manggarai Barat maupun di Manggarai tetap terlayani. Baik dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo, Labuan Bajo maupun Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo, maupun di Rumah Sakit di St. Rafael Cancar Manggarai atau Rumah Sakit Umum Daerah Ben Mboi Ruteng,” kata Marius Minggu (17/05/2020) malam.

Perlu diingat kata dia, bahwa rujukan untuk pasien covid-19 adalah RSUD W.Z Johannes Kupang, RSUD TC Hillers Maumere dan RSUD Komodo Labuan Bajo.

“Tetapi ada rumah sakit second line juga. Seperti RSUD Ben Mboi Ruteng. Itu juga rumah sakit second line rujukan,” tuturnya.

Jika kedua pimpinan daerah tersebut bisa berbicara untuk menyepakati, maka Marius meyakini tidak menimbulkan konflik.

“Dan ini bisa dibicarakan bersama-sama sehingga tidak menimbulkan konflik,” pungkasnya.

Melayani Siapa Saja

Marius menegaskan, tugas pemerintah adalah melayani siapa saja yang sakit, tidak perlu dibatasi entah dia dari daerah mana.

“Itu tugas pemerintah. Apalagi rumah sakit umum daerah yang tersebar di seluruh Nusa Tenggara Timur. Itu rumah sakit milik rakyat. Karena itu tidak boleh dibatasi. Bahwa itu hanya untuk sebuah wilayah. Tidak bisa begitu. Itu rumah sakit umtuk melayani sipapun. Termasuk dari luar Nusa Tenggara Timur sekalipun ketka mereka jatuh sakit,” katanya.

Ia kembali berharap agar kebijakan dari kedua Bupati, baik Bupati Manggarai maupun Bupati Manggarai Barat untuk bisa duduk bersama.

“Dengan Forkompindanya, sama-sama memutuskan yang terbaik bagi masyarakat kita,” ujarnya.

Marius mengingatkan agar menghilangkan ego wilayah di tengah pandemi. Virus corona adalah musuh bersama. Corona juga kata dia, menjadi ancaman kehidupan bersama.

“Maka kita juga harus melawan secara bersama. Kita harus bergandengan tangan, bersatu padu untuk melawannya. Jadi, tidak dibatasi dari wilayah manapun di seluruh Nusa Tenggara Timur. Tida ada ego wilayah, ego kabupaten atau kota. Tidak ada seperti itu. Semuanya harus melawan penyebaran virus corona,” tegas Marius.

Baca juga: Update Corona NTT 17 Mei 2020: 68 Positif, 6 Sembuh, 1 Meninggal

Polemik Posko Covid-19

Sebelumnya diberitakan, posko Covid-19 milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai, di Kecamatan Lelak dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, menuai polemik.

Pasalnya, akses masyarakat Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor yang hendak ke kebun dan Puskesmas menjadi sangat sulit dan terbatas karena adanya petugas jaga dari kabupaten Manggarai di lokasi daerah Kecamatan Lembor (Manggarai Barat).

Warga juga dimintai sejumlah persyaratan jika hendak masuk ke wilayah Manggarai. Sementara pemukiman warga berada di sekitar posko. Setiap hari mereka harus melewati ruas jalan tersebut.

Camat Lembor Pius Baut mengaku keberadaan Posko Covid-19 milik Pemkab Manggarai di perbatasan Manggarai Barat meresahkan warga. Sementara petugas posko Covid-19 harus dapat bekerja sesuai aturan yang berlaku tentang pencegahan Covid-19.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Manggarai Fansi Aldus Jahang mengaku akan mencari solusi terkait dampak yang dihadapi masyarakat Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor.

Meski demikian, ia mengaku petugas Posko Covid-19 di daerah perbatasan Manggarai dan Manggarai Barat telah bekerja sesuai aturan yang berlaku.*