Dawainusa.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengklaim bahwa konflik lahan di Besipae, Timor Tengah Selatan, telah berakhir.

Konflik yang berlangsung selama berbulan-bulan itu berakhir setelah para Usif (Raja) dari kedua pemangku adat di Besipae, yaitu Usif Besi dan Usif Pa’e menyatakan persetujuan untuk mendukung program Pemprov NTT di Besipae.

Pernyataan persetujuan kedua Usif dengan Pemprov NTT diteken di kantor Camat Amanuban Selatan, Jumat (21/8), seperti dikutip dari Pos Kupang.

Kesepakatan tersebut termuat dalam berita acara pernyataan Keluarga Besar Nabuasa Besi dan Pa’e dengan Pemprov NTT tentang Status Tanah Besipae.

Selain ditandangani kedua pihak, Kapolres TTS dan Dandim TTS juga ikut menandatangani kesepakatan tersebut sebagai saksi.

Baca Juga: Rumah Dibongkar, Warga Besipae Minta Pindah ke Luar Negeri jika Punya No HP Jokowi

Lahan Besipae Tetap Milik Pemprov NTT

Dalam pertemuan itu, Pemprov NTT diwakili Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Properti NTT, Sony Libing, sedangkan Usif Besi dihadiri Frans Nabuasa dan Usif Pa’e yang diwakili Gustaf Nabuasa (anak kandung Usif Pa’e, PR Nabuasa).

Hadir pula dalam pertemuan itu Nope Nabuasa, Kapolres TTS AKBP Ariasandy, dan SIK dan Dandim TTS 1621 TTS Letkol CZI Koerniawan Pramulyo.

“Iya, benar tadi saya, mewakili Pemprov NTT bersama Usif Besi dan Usif Pa’e telah membuat surat pernyataan guna mengakhiri masalah di Besipae. Di mana para Usif telah bersepakat untuk mendukung Pemprov NTT dalam pelaksanaan program pengembangan pakan ternak dan kelor di wilayah Besipae,” terang Sony.

Dalam pernyataan yang ditandatangani bersama, kedua Usif bersepakat area seluas 3.780 hektar di Besipae tetap menjadi milik Pemprov NTT.

Namun kedua Usif meminta Pemprov NTT tetap melibatkan masyarakat Besipae dalam program di daerah itu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Sony mengatakan, Pemprov NTT dan Usif Besipae akan menindaklanjuti hasil pertemuan kedua pihak dengan turun ke Pubabu-Besipae guna mensosialisasikan hasil persetujuan tersebut untuk diketahui warga pada Sabtu (22/8).

Berdasarkan kesepakatan dengan para Usif, ada 37 kepala keluarga yang mendiami wilayah Besipae akan diberikan tanah kapling per KK seluas 800 meter persegi.

Dalam pelaksanaan program pengembangan pertanian dan peternakan di Besipae, kata Sony, warga Pubabu juga akan ikut dilibatkan.

“Besok kami akan sama-sama dengan para Usif untuk menginformasikan hasil pertemuan tadi kepada warga Pubabu untuk diketahui. Kita berharap, warga Pubabu bisa mengerti dan mendukung Pemprov NTT dalam pengembangan program peternakan dan pertanian di Besipae,” ucapnya.

Sementara itu, Camat Amanuban Selatan, Jhon Asbanu membenarkan adanya pertemuan antara Pemprov NTT dan Usif Besipae di kantor kecamatan.

“Saya ucapan terima kasih kepada pihak Pemprov NTT, Keluarga Besar Nabuasa yang telah bersepakat untuk menyelesaikan persoalan di Besipae. Kami dari jajaran Forkopimcam Amanuban Selatan akan siap mendukung program pengembangan budidaya pakan ternak dan kelor di wilayah Besipae,” katanya.

Baca JugaMiris, Sehari Setelah Jokowi Kenakan Busana Adat TTS, Rumah Warga Besipae-TTS Dibongkar Aparat

Secara terpisah, Firma Akhmad Bum & Partners (ABP) dan LKBH Fakultas Hukum Universitas Cendana selaku tim kuasa hukum warga Besipae mengatakan, ada tiga masalah pokok dalam konflik lahan di Besipae.

Pertama, masalah pembongkaran 29 rumah milik warga oleh aparat pada Selasa (18/8), kedua, masalah penangkapan Anton Tanu (18) dan Kornelis Numley (64), dan ketiga, masalah tanah dan hutan adat Besipae.

Dalam masalah tanah dan hutan adat Besipae, tim kuasa hukum warga Besipae memandang bahwa itu merupakan masalah komunal, bukan perorangan.

Karena itu, legal standing Frans Nabuasa dan Nope J.D.L. Nabuasa yang menandatagani pernyataan kesepakatan tanpa melibatkan masyarakat adat harus diuji di pengadilan. Sebab, yang menandatangani pernyataan itu perorangan.

“Untuk kepastian hukum terkait tanah dan hutan adat ditempuh melalui jalur hukum untuk mendapatkan keadilan hukum yang seadil-adilnya,” kata tim kuasa hukum warga Besipae.

Sebelumnya, Persekutuan Adat dan Budaya Amanuban melayangkan surat klarifikasi terkait masalah lahan di Besipae kepada Pemprov NTT.

Dalam surat Nomor 04/PMHA&B/VIII/2020 tertanggal 7 Agustus 2020, masyarakat adat dan budaya Amanuban mengatakan bahwa dengan mengait-ngaitkan keluarga Nope dalam masalah di Besipae hanya untuk melegitimasi tindakan penguasaan tanah adat dan berusaha membenarkan tindakan oknum pemerintah yang secara kasatmata tidak manusiawi terhadap warga Besipae.

Karena itu, masyarakat adat Amanuban meminta Pemprov NTT menghentikan segala polemik yang mengarah ke perbuatan represif serta menghormati hak-hak hidup masyarakat kecil dan masyarakat adat di Besipae.

Masyarakat adat juga memperlihatkan fakta bahwa Pemprov NTT sebelumnya pernah gagal memanfaatkan tanah di Besipa untuk proyek pembibitan sapi.

Melalui surat yang ditandatangani SmartHenryK.W. Nope itu, masyarakat pun meminta tanah itu dibebaskan seperti diatur dalam UUPA Nomor 5/1960.*