Pemerintah Ungkap 10 Juta Penduduk Nekad Mudik
Gambar Ilustrasi mudik/Ist

Dawainusa.com – Pemerintah mengungkapkan ada sekitar 10 juta penduduk yang nekad mudik lebaran meski telah dilarang di tengah pandemi Covid-19 sekarang ini.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Dilansir dari RRI.co.id, Rabu (21/4/2021), Muhadjir bahkan mengatakan jika dilepas, angka tersebut bisa mencapai 73 orang.

Baca jugaKetika Nama Gus Dur Hilang dari Kamus Sejarah, Ada Apa?

Upaya Pemerintah Menekan Angka yang Mudik

Muhadjir  mengatakan bahwa angka pemudik Indonesia berkisar antara 73 sampai 83 juta.

“Jadi angka pemudik kita itu antara 73 sampai 83 juta itu kalau seandainya dilepas tidak ada larangan, itu akan ada 73 juta orang bermudik ya dan kalau dilarang itu potensinya masih sekitar 13 persen, maksud saya jadi masih 13 persen dari total itu, jadi sekitar ya mungkin sekitar hampir 10 jutaan,” kata Muhadjir.

Muhadjir mengatakan, angka 10 juta ini memang tergolong kecil. Namun bukan berarti bisa disepelekan, angka ini kata dia bahkan hampir setara dengan jumlah penduduk di Singapura.

Pemerintah pun kata Muhadjir terus berupaya menekan yang tetap bandel pulang kampung meski telah dilakukan pelarangan.

Sebab kata dia berapa pun jumlahnya potensi angka tersebut bisa berakibat pada jumlah kasus positif covid-19 yang tengah berusaha ditekan pemerintah.

“Itu cukup heboh itu cukup semrawut karena itu berarti dua kali lipat dari penduduk Singapura jadi kelihatannya 10 juta (sedikit) tapi itu sudah dua kali lipat dari penduduk Singapura dan sekarang pemerintah memang berupaya keras bagaimana memperkecil lagi jumlah yang tidak patuh melaksanakan aturan mudik itu,” kata dia.

Mudik Lebaran
Gambar Ilustrasi/Ist

Baca jugaJoseph Paul Zhang Mengaku Sudah Bukan Warga Negara Indonesia

Pemerintah telah memutuskan untuk melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021.

Hal itu berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (26/03/2021).

Menko PMK menyebutkan larangan berlibur tahun ini akan diberlakukan tanggal 6 sampai 17 Mei 2021.

Tujuannya adalah untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 seperti yang terjadi sebelumnya yakni pada beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020.

“Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan,” ujarnya dalam keterangan pers yang digelar secara daring usai rakor.*