Pemerintah Jokowi-JK Dinilai Tak Jujur Soal Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Jokowi-JK Dinilai Tak Jujur Soal Kesenjangan Ekonomi

JAKARTA, dawainusa.com Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla genap berusia 4 tahun hari ini. Selama empat tahun berjalan, kerja yang dihasilkan pemerintahan Jokowi dan JK dinilai kurang menggembirakan.

“Kalau kita lihat dari empat bidang utama saja, seperti sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya serta penegakan hukum dan HAM, apa yang dilakukan selama empat tahun terakhir memang sangat kurang menggembirakan. Apalagi dalam kualitas penegakan hukum dan pengarusan HAM,” kata pengamat politik, Siti Zuhro, Sabtu (20/10).

Dia kemudian mengambil salah satu contoh. Menurutnya, pemerintahan saat ini kurang jujur mengakui adanya kesenjangan perekonomian di masyarakat.

Baca juga: Kubu Prabowo Dituding jadi Penghadang Penuntasan Kasus HAM

“Dalam bidang ekonomi pemerintah kurang jujur akui ada nya kesenjangan. Fokus kesenjangan sering dialihkan ke isu jangka pendek. Kondisi sosial ekonomi kita masih berat sekali. Padahal ini berpengaruh sekali pada kehidupan sosial budaya yang kemudian muncul isu-isu soal intoleran. Padahal itu istilah yang dipolitisasi,” jelasnya.

Dia berharap, di satu tahun sisa masa jabatan, rezim Jokowi-JK mampu mengurangi upaya politisasi di semua lini kehidupan.

“Baik itu di sosial budaya, bermasyarakat, maupun stuktur perpolitikan. Salah satu contohnya, institusi negara yang seharusnya profesional, kini sudah rentan. Tarikan politik masuk ke birokrasi. Padahal, harusnya ada clear cut,” jelasnya.

“Contoh lain seperti kepala daerah yang menjadi timses, baru saja mereka selesai kampanye dan dilantik, sudah diminta ikut berkampanye. Tidak ada jeda untuk bekerja lebih dulu. Jadi sensitifitas ini sangat kurang. Institusi juga demikian, yang harusnya birokrasi itu bebas politik praktis, tapi ditarik-tarik juga,” sambungnya.

Siti menyarankan ada baiknya pemerintah Jokowi-JK ini fokus menunaikan sembilan janji Nawacita. Jokowi dan JK, katanya, harusnya sudah melakukan evaluasi atau koreksi apa saja yang sudah tercapai dan belum dari Nawacita.

“Selain itu membangun nilai-nilai agar masyarakat saling menghormati dan menghargai, tidak saling berhadapan. Menjaga harmoni. Sehingga konsepsi revolusi mental yang itu tercapai,” jelasnya.

Soroti Penuntasan Kasus HAM

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago memberikan beberapa catatan penting soal kinerja Jokowi-JK.

Pangi menilai, meskipun Jokowi berhasil dalam pembangunan infrastruktur, namun ada hal yang masih menjadi pekerjaan rumah Jokowi, yakni penyelesaian kasus HAM yang terjadi di masa lalu.

“Hal ini masih memiliki tingkat kepuasan masyarakat yang rendah, padahal penyelesaian kasus HAM menjadi salah satu janji kampanye Jokowi-JK pada 2014,” kata Pangi, Jumat (19/10).

Baca juga: Kubu Prabowo Dituding jadi Penghadang Penuntasan Kasus HAM

Selain menyoroti kasus HAM, Pangi juga menyentil soal penyelesaian kasus persekusi yang terjadi akhir-akhir ini. Salah satunya adalah adalah kasus pengadangan Neno Warisman di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, Pekan Baru.

“Untuk berada dalam titik aman agar kembali terpilih, Jokowi harus menyentuh angka 60 persen atau lebih, Jokowi masih memiliki satu tahun sisa masa jabatannya untuk memperbaiki pekerjaan rumahnya tersebut,” katanya.*