Pemerintah Dituding Hanya Pikir Pencitraan soal BBM

Pemerintah Dituding Hanya Pikir Pencitraan soal BBM

JAKARTA, dawainusa.com Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menyatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo menyusahkan rakyat dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Diketahui, Pertamina menyesuaikan harga BBM jenis Pertamax Series dan Dex Seriues serta Biosolar Non-PSO sejak Rabu (10/10).

“Pemerintah ini memang kejam sama rakyatnya, pemerintahan ini sudah kehilangan empati terhadap rakyatnya dan hanya memikirkan pencitraan agar menang pemilu” ucap Ferry seperti dilansir CNN Indoensia, Kamis (11/10).

Baca juga: Ketika Prabowo Subianto Terkepung di Pilpres 2019

Ferry mengatakan rezim Jokowi telah berulang kali membuat masyarakat kesulitan. Itu menurutnya telah terjadi sebelum menaikka,n BBM.

Ferry memberi contoh bahwa pemerintah gagal menaikkan pertumbuhan ekonomi yang berakibat menurunnya daya beli masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dinilai tidak dapat menjaga kestabilan harga pokok, sehingga masyarakat sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ferry pun menyinggung soal pengangguran yang begitu banyak. Menurut Ferry, hal itu terjadi lantaran pemerintah banyak menggunakan tenaga kerja asing.

Hal lain yang disinggung Ferry yakni kondisi dunia usaha yang lesu. Dia menyebut tidak sedikit perusahaan yang gulung tikar. Menurutnya, kondisi tersebut adalah buntut dari pemerintah yang terlalu sering menggunakan jasa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tidak ketinggalan, Ferry pun menyebut melaksanakan impor yang berlebihan. Bahkan dia menyebutnya ‘impor gila-gilaan’. Akibatnya, lanjut Ferry, petani lokal menjadi semakin terjepit karena harus bersaing dengan produk impor yang lebih murah.

“Rakyat juga dibebani rakyat yang tinggi. Jadi sempurnalah penderitaan rakyat di zaman Joko Widodo ini. Saatnya rakyat harus mengambil sikap,” ucap Ferry.

Pengaruh Elektabilitas

Sementara itu, Pengamat politik Universitas Padjajaran Firman Manan menilai, kenaikan harga BBM akan berpengaruh pada elektabilitas atau tingkat keterpilihan Jokowi dan pasangannya, Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Berkaca pada masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), presiden RI keenam itu pernah menaikkan harga BBM jelang pilpres 2009. Saat itu, kata Firman, dari hasil sejumlah lembaga survei menunjukkan penurunan tingkat elektabilitas pada SBY.

Baca juga: Surat Terbuka Ratna Sarumpaet dari Rutan Polda Metro Jaya

“Kalau bercermin dari kejadian itu mungkin hal serupa juga bisa terjadi pada pemerintahan Jokowi,” ujar Firman.

Namun setelah menaikkan harga BBM, lanjut Firman, pemerintahan SBY kemudian menjalankan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat. Ia menilai, program itu menjadi semacam recovery atau pemulihan pasca kenaikan harga BBM. Sebab, tak lama setelah itu tingkat elektabilitas SBY kembali naik.

“Ya tentu kalau lihat dari perspektif politik ada kekhawatiran bisa memengaruhi tingkat elektabilitas Jokowi sehingga keputusan itu ditunda sampai ada kebijakan lain yang akan dikeluarkan,” katanya.

Menurut Firman, kenaikan harga BBM memang menjadi pilihan yang cukup sulit bagi pemerintah. Pasalnya, ketika harga BBM naik akan menimbulkan multi layer effect atau dampak lain pada kondisi perekonomian di Indonesia.

“Misalnya harga barang-barang lain ikut naik, itu yang mungkin diperhitungkan juga,” imbuhnya.

Sebelumnya,PT Pertamina (Persero) menyesuaikan harga BBM nonsubsidi, jenis Pertamax Series dan Dex Series, serta Biosolar Non-PSO. Kenaikan harga ini berlaku di seluruh Indonesia mulai pukul 11.00 WIB, Rabu (10/10).

Melalui penyesuaian ini, di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, harga Pertamax menjadi Rp10.400 per liter atau naik dari harga sebelumnya Rp9.500 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Turbo naik dari Rp10.700 per liter menjadi Rp12.250 per liter.

Kemudian, harga Pertamina Dex naik dari Rp10.500 per liter menjadi Rp11.850 per liter. Dexlite naik dari Rp9 ribu per liter menjadi Rp10.500 per liter dan Biosolar Non-PSO sebesar Rp.9.800 per liter.*