Tempat Usaha yang Diizinkan Dibuka Saat Pembukaan PPKM Bertahap
Pedagang Kaki Lima - ist

JAKARTA, dawainusa.com – Pemerintah Republik Indonesia berencana akan membuka Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara bertahap.

Ketua Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPS PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, rencana pembukaan PPKM secara bertahap tersebut akan mengacu pada berbagai pertimbangan.

Baca juga: Wajib Tahu, Ini Daftar Daerah Zona Merah Covid-19 di Indonesia

“Hasil evaluasi dan monitoring selama 5 hari ini (periode perpanjangan PPKM) akan menjadi dasar bagi pembukaan secara bertahap atas pembatasan kegiatan masyarakat, yang saat ini dilakukan pengetatan dalam PPKM ini,” kata Airlangga di Jakarta, Sabtu (24/7).

Berbagai Tempat Usaha yang Akan Dibuka pada Saat Pembukaan PPKM Bertahap

Saat pembukaan PPKM secara bertahap, nantinya beberapa tempat usaha akan diperbolehkan untuk beroperasi.

Airlangga Hartarto mengungkapkan tempat usaha yang diperbolehkan untuk dibuka saat itu ialah pasar tradisional (selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari), yang diizinkan dibuka sampai pukul 15.00 dengan kapasitas maksimal 50 persen.

Baca juga: Selain TN Komodo, Ini 22 Taman Nasional yang Dibuka di Tengah Covid-19

Selain itu, tempat lainnya yang diizinkan untuk dibuka ialah pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher pulsa, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis.

Semua tempat usaha tersebut diizinkan untuk dibuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat yang pengaturan teknisnya diatur Pemerintah Daerah.

Sementara itu, untuk warung makan, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka juga diizinkan untuk dibuka sampai pukul 21.00, dan maksimal waktu makan untuk setiap pengunjung ialah 30 menit.

Soal PPKM

Sebagaimana diketahui, saat ini, pemerintah masih memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Level 4) hingga 25 Juli mendatang.

Adapun sebelumnya, kebijakan tersebut diberi istilah PPKM Darurat. Namun kali ini, hal itu dirubah menjadi PPKM Level 4.

Perubahan istilah tersebut ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Baca juga: Setelah Ambil Paksa Jenazah Pasien, 2 Warga di NTT Positif Covid-19

Secara umum, aturan yang diterapkan pada PPKM Level 4 ini tidak jauh berbeda dengan yang dipakai dalam PPKM Darurat. Berbagai macam aturan yang diterapkan dalam PPKM Level 4 ini ialah sebagai berikut.

Pertama, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar baik di sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan dilakukan secara daring/online.

Kedua, perusahaan-perusahaan sektor non-esensial wajib memberlakukan 100 persen bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Ketiga, perusahaan-perusahaan sektor esensial dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen. Sementara perusahaan-perusahaan sektor kritikal dapat beroperasi 100 persen.

Keempat, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan hanya dapat beroperasi hingga pukul 20.00 waktu setempat dan dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen.

Kelima, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat.

Keenam, pusat perbelanjaan atau mal ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan.

Ketujuh, pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dapat beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Kedelapan, tempat ibadah seperti masjid, musala, gereja, pura, vihara, dan klenteng tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjemaah selama PPKM dan mengoptimalkan ibadah di rumah.

Kesembilan, fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya ditutup sementara.

Kesepuluh, kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara.

Kesebelas, transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional maupun online, dan kendaraan sewa) dapat beroperasi dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Kedua belas, pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM. Ketiga belas, pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, transportasi umum jarak jauh (pesawat, bus, kapal laut, kereta api) wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama).

Selain itu, mereka juga wajib menunjukkan hasil PCR H-2 untuk pesawat serta antigen H-1 untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api, dan kapal laut. Keempat belas, pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan.*