Pemberhentian Kadis Nakertrans oleh Laiskodat Dinilai Langgar Hukum

Pemberhentian Kadis Nakertrans oleh Laiskodat Dinilai Langgar Hukum

KUPANG, dawainusa.com – Keputusan Gubernur NTT Viktor Laiskodat yang memberhentikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Bruno Kupok dari jabatannya dinilai melanggar hukum.

Penilaian itu disampaikan oleh Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan di Kupang, Rabu (24/10).

“Tindakan pemberhentian Kepala Dinas Nakertrans NTT itu tidak berdasarkan hukum atau melanggar hukum karena kepala dinas tidak bersalah,” kata Tuba Helan dilansir Antara.

Baca juga: Fraksi Demokrat NTT Pertanyakan Pencopotan Kadis Nakertrans

Menurut Tuba Helan, sejauh ini Gubernur Laiskodat belum mengeluarkan aturan sebagai dasar hukum soal moratorium pengiriman TKI ke luar negeri.

Moratorium pengiriman TKI tersebut, kata dia, baru sebatas gagasan. Dengan demikian, pihak Dinas Nakertras NTT tidak mungkin bisa menjalankan moratorium itu karena tidak ada legitimasi hukumnya.

Johanes Tuba Helan

Johanes Tuba Helan – ist

“Maka menjadi aneh kalau Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT diberhentikan karena tidak melaksanakan moratorium,” ujar mantan Kepala Ombudsman Perwakilan NTB-NTT tersebut.

Ada Pengabaian Hak

Komentar lain terhadap keputusan Gubernur Laiskodat itu juga disampaikan oleh fraksi Partai Demokrat Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mereka beranggapan bahwa keputusan Gubernur NTT tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan serta dapat mengabaikan hak seseorang.

Tanggapan Fraksi Demokrat itu tertuang dalam pandangan umum fraksi yang dibacakan juru bicara fraksi, Reny Marlina Un dalam rapat paripurna di gedung aula utama gedung DPRD NTT, Lantai 2, Kota Kupang, Rabu (24/10).

“Fraksi partai Demokrat sangat memahami bahwa pengangkatan dan pemberhentian pimpinan SKPD adalah hak prerogatif gubernur sebagai kepala pemerintahan,” kata Reny.

Baca juga: Diberhentikan Gubernur NTT sebagai Kadis, Bruno Kupok Angkat Bicara

“Tetapi dalam ruang kewenangan DPRD yang juga menjadi sarana penyalur aspirasi masyarakat, Fraksi Demokrat ingin mempertanyakan proses pencopotan ini yang dalam pandangan kami mengejutkan dan berpotensi bertentangan dengan ketentuan serta dapat mengabaikan hak seseorang,” lanjut Reny.

Reny Marlina Un

Reny Marlina Un – ist

Demokrat menilai, pemerintah NTT mestinya terlebih dahulu melalui sejumlah prosedur yang dianggap benar sesuai ketentuan sebelum mengambil langkah pencopotan.

“Alangkah lebih elok kalau langkah ini dilakukan setelah sejumlah tahapan penyelidikan maupun proses peringatan serta prosedur-prosedur pencopotan yang seharusnya dijalankan,” demikian Reny.

Meski begitu, Fraksi Demokrat mengapresiasi sejumlah langkah progresif gubernur NTT dalam menekan laju perdagangan orang dan masalah pelik lain di NTT.

“Sekali lagi kami memberi apresiasi langkah cepat gubernur NTT untuk mengatasi masalah pelik daerah ini melalui quick win solution yakni moratotium tambang, moratorium pengiriman TKI dari NTT, dan penanganan stunting,” kata Reny.

Soal Pemberhentian Kadis Nakertrans oleh Gubernur Laiskodat

Adapun keputusan pemberhentian Kadis Nakertrans tersebut dilakukan oleh Gubernur Laiskodat pada Senin (22/10) lalu terkait kebijakan moratorium pengiriman TKI ke luar negeri.

Laiskodat menerangkan, keputusan itu diambil pasca penerbitan dan pencabutan Surat Pengantar Rekrut (SPR) baru setelah disomasi oleh Asosasi Perusahan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) NTT.

Baca juga: Soal Aksi Bentak, Anggota DPRD Sebut Viktor Laiskodat Seperti Preman

“Pemberhentian itu sambil mengevaluasi penerbitan SPR tenaga kerja yang dilakukan oleh Kadis Nakertrans,” kata Laiskodat.

Bruno Kupok

Bruno Kupok – ist

Pemberhentian sementara itu, lanjut Laiskodat, dilakukan untuk mengevaluasi segala hal yang telah dilakukan oleh Kadis Nakertras tersebut. “Jika apa yang dilakukannya itu baik, maka akan kami tempatkan lagi beliau ke jabatannya,” tutur Laiskodat.