Dawainusa.com Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menanggapi penolakan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD NTT terkait rencana pembangunan tambang dan pembangunan pabrik semen di Manggarai Timur.

Pernyataan itu tertuang dalam tanggapan Gubernur NTT terhadap pandangan umum  fraksi-fraksi DPRD Provinsi NTT yang dibacakan oleh Sekretaris daerah (Sekda) provinsi NTT, Beneditus Polo Maing di ruang sidang utama gedung DPRD NTT, Rabu (10/06/2020) pagi.

Baca juga: Keuskupan Agung Kupang akan Membuka Aktivitas Ibadah pada 1 Juli 2020

Dijelaskan bahwa, sampai saat ini rencana tersebut belum bisa dilanjutkan karena adanya penolakan dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemerhati lingkungan serta sebagian masyarakat yang mendiami lokasi tersebut.

Sementara Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae kepada wartawan usai Rapat Paripurna itu enggan berkomentar banyak terkait alasan belum bisa dilanjutkan pembangunan tambang dan pabrik semen di Matim tersebut.

“Begini, jangan dulu omong tentang itu. Ini omong tentang covid aja dulu. Jangan omong tentang pabrik itu. Saya belum bisa jawabkan itu,” ungkap Nae Soi dengan singkat.

Fraksi PKB Tolak Kehadiran Tambang

Sebelumya, melalui Juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi NTT Yohanes Rumat secara tegas menolak menolak kehadiran tambang di Matim.

Sebab, rencana kehadiran pertambangan tersebut dinilai hanya lahir dari pertimbangan politis.

Ia menegaskan, secara politik Fraksi PKB DPRD NTT sudah menyampaikan sikap politiknya di tengah pro-kontra atas rencana penambangan batu gamping dan pendirian pabrik semen tersebut.

“Nah, sekian lama pro-kontra itu artinya bagus. Dinamika itu berjalan sesuai kehendak rakyat,” ujar politisi PKB asal Matim itu kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Fraksi PKB DPRD NTT melihat, jika rencana pemerintah tersebut tetap dilakukan, maka tentu saja akan mengancam banyak soal.

“Karena tambang ini bukan baru. Tambang ini hampir 26 tahun beroperasi di Manggarai Timur. Waktu itu dia mengambil batu mangan,” kata Rumat.

Dalam sejarahnya lanjut dia, sekitar tahun 2015 tidak ada kejelasan di balik aktivitas pertambang mangan, baik PAD-nya maupun penjamin keamanan.

“Satu soal PAD, kedua soal penjamin keamanan tentang alam, sosial budaya, tentang jaminan kerja, pekerja, maka itu Gereja turun untuk menghentikan dengan caranya Gereja yang melibatkan banyak orang. Dan pada akhirnya ada yang dikorbankan masuk penjara dan lain sebagainya,” ujarnya.

Rumat menceritakan, mulai tahun 2017 tambang di Matim mulai aman. Meski begitu, di awal tahun 2018 sampai sekarang ini pemerintah malah mencoba untuk menghidupkan kembali izin tambang yang mengatasnamakan pabrik semen.

“Yang pasti kalau bicara pabrik semen banyak yang bilang ini bukan tambang. Logikanya pabrik semen itu ada berarti bahan bakunya ada, maka proses penggaliannya lanjutan, proses debu segala macam itu pasti terjadi,” katanya.

Ia juga menyentil komitmen Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat pada saat kampanye kali lalu. Saat itu, Gubernur Viktor menyatakan akan melakukan moratorium aktivitas pertambangan di tahun 2018, di mana Pemprov NTT tidak lagi memberikan izin tambang.

“Tahu-tahu pada saat dia moratorium itu ramai. Orang ramai membicarakan, seakan-akan ini angin surga untuk menyelamatkan alam yang ada di Nusa Tenggara Timur,” ucap Rumat.

Tetapi lanjut dia, di akhir tahun 2019 sampai sekarang diam-diam memunculkan izin tambang.

“Walupaun sifatnya izin eksplorasi tapi itu mengarah kepada eksploitasi. Nah, kalau sudah masuk ke ranah eksploitasi, saya kira tidak bisa menghindari yang namanya merusak alam. Kemudian dampak lanjutannya,” tegasnya.

Ia menuturkan, di Matim masyarakat tidak ada yang menceritakan bahwa ada kesejahteraan di balik aktivitas pertambangan.

“Yang ada itu, tambang hilang, masyarakat kembali sengsara. Kita menghargai pro dan kontra tambang. Tentu ada yang setuju ada yang tidak setuju. Itu sangat kita sangat menghormati. Kita tidak sedang berseteru dengan mereka, tapi kita berseteru soal kajian ilmiah,” pungkasnya.*