Soal Pembagian THR, Begini Penjelasan Sri Mulyani
Foto Instagram/@smindrawati

Dawainusa.com – Pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri akan dimulai pada H-10 hingga H-5 Lebaran 2021.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati sebagaimana dilansir dari RRI.co.id, Sabtu, (1/5/2021).

Selain itu, ia juga menjelaskan alasan besaran THR 2021 tidak memperhidtungkan tunjangan kinerja (tukin).

Baca jugaPeringatan May Day, Ratusan Buruh Divaksin

Penjelasan Sri Mulyani soal THR Tidak Memperhitungkan Tukin

Dalam pernyataannya, Sri Mulyani juga membeberkan alasan besaran THR PNS 2021 tidak memperhitungkan tunjangan kinerja (tukin).

“Pemerintah memahami dalam situasi tahun ini kondisi Covid-19 yang membutuhkan dana dan anggaran APBN bagi penanganan dan memberi perhatian bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk tahun 2021, pemerintah memutuskan pemberian THR dilakukan seperti pada tahun 2020 dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan melekat,” kata Sri Mulyani.

Ia juga menjelaskan, ada beberapa pos pengeluaran harus didanai APBN, meski sebelumnya pos pengeluaran itu tidak ada dalam anggaran.

Misalnya saja, kata dia, untuk Kartu Prakerja.

Sebelumnya, pemerintah hanya menganggarkan dana untuk Kartu Prakerja Rp 10 triliun.

Namun, anggaran ditambah menjadi Rp 20 triliun.

Bendahara negara ini juga menganggarkan bantuan/subsidi kuota internet untuk pelajar dan pengajar.

Menteri Keuangan RI
Foto Instagram/@smindrawati

Baca jugaMay Day, Jokowi Sebut Buruh Aset Besar Bangsa

Kemudian, bantuan langsung tunai (BLT) seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan imbal jasa penjaminan UMKM.

“Oleh karena itu, memang beberapa pos dilakukan refocusing. Namun komitmen pemerintah dalam rangka memberikan THR bagi ASN, TNI/Polri pada Idul Fitri tetap dipenuhi dengan pemberian THR,” ungkap Sri Mulyani.

Tercatat, pemerintah menganggarkan dana Rp699.43 triliun dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Di dalamnya terdapat anggaran dalam bentuk perlindungan sosial Rp 150.3 triliun, yang disalurkan untuk PKH Rp28.7 triliun, bantuan sembako Rp45.1 triliun, BST Rp12 triliun, dan dana desa Rp14.4 triliun.

Dana PEN juga antara lain diberikan untuk mendukung kinerja sejumlah perusahaan BUMN.

Pencairan untuk PNS 2021 dan para abdi negara lainnya tersebut, negara mengalokasikan dana sebesar Rp30.6 triliun.

Itu terdiri atas Tunjangan Hari Raya PNS instansi pusat, dan PNS di pemerintah daerah.

Sri mengatakan, dana THR PNS 2021 sebesar Rp 30,6 triliun tersebut akan dibelanjakan untuk pusat dengan jumlah Rp 15,8 triliun dan Rp 14,8 triliun untuk daerah.

THR PNS 2021 terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai jabatannya.

Sementara THR dan gaji ke-13 bagi calon PNS (CPNS) terdiri atas 80 persen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang saku, dan tunjangan umum.

Komponen THR yang diterima pensiunan masih sama, tetapi bedanya gaji pokok diganti dengan pensiunan pokok.

Sementara alokasi pembayaran THR untuk ASN di lingkungan K/L dan TNI/Polri Rp 7 triliun, ASN daerah dan PPPK Rp14.8 triliun, dan pensiunan Rp9 triliun.

“Kebijakan ini diharapkan akan menjadi salah satu faktor pendorong konsumsi masyarakat, sehingga dapat membantu akselerasi pemulihan ekonomi,” kata Sri Mulyani.*