PDIP Soroti Peristiwa Kudatuli, Nama SBY Kembali Disinggung

PDIP Soroti Peristiwa Kudatuli, Nama SBY Kembali Disinggung

Diketahui, laporan yang dilayangkan PDIP, menyusul keputusan Kongres PDIP yang menginginkan seluruh kasus pelanggaran HAM masa lalu dapat diungkap. (Foto: Sekejen PDIP Hasto Kristiyanto - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali disinggung terkait peristiwa 27 Juli tahun 1976. Kamis (26/7), Pimpinan PDIP mendatangi kantor Komnas HAM untuk membahas pengungkapan peristiwa perebutan kantor DPP PDIP.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya prihatin peristiwa tersebut belum juga terselesaikan. Selain menyerang SBY yang belakangan sibuk mengurusi koalisi, Hasto menegaskan,  presiden keenam RI itu memiliki informasi penting soal peristiwa tersebut.

“Kami prihatin bahwa peristiwa berbagai pelanggaran HAM tersebut tidak terselesaikan. Kami mengharapkan pihak-pihak saat itu, termasuk Bapak Susilo Bambang Yudhoyono daripada terus bicara tentang koalisi partai, lebih baik juga berbicara tentang arah masa depan bangsa ini dengan membuka apa yang sebenarnya terjadi. Karena beliau memegang informasi,” ungkap Hasto.

Baca juga: Sandiwara Baru Setya Novanto di Lapas Sukamiskin

Seperti yang diketahui, ketika peristiwa 27 Juli 1996 pecah, SBY menjabat sebagai Kepala Staf Kodam Jaya. Hasto mengatakan, peristiwa yang menimbulkan korban jiwa itu dapat diungkapkan dengan baik sekaligus melakukan proses rekonsiliasi dengan para korban.

Hasto berharap, kedatangan ke kantor Komnas HAM dapat memperoleh kepastian langkah hukum terkait penanganan kasus tersebut sehingga peristiwa itu tidak terjadi di kemudian hari.

“Itulah pada akhirnya kedatangan kami diharapkan diperoleh langkah politik, langkah hukum dan penanganan bagi korban dan bagaimana juga bamgsa ini membangun proses rekonsiliasi agar tidak terjadi kembali,” pungkasnya.

Diketahui, laporan yang dilayangkan PDIP, menyusul keputusan Kongres PDIP yang menginginkan seluruh kasus pelanggaran HAM masa lalu dapat diungkap.

“Tidak hanya kasus 27 Juli, tapi juga persoalan-persoalan pada awal reformasi, kasus Semanggi, Trisakti dan Tanjung Priok,” kata Hasto.

Peristiwa Kudatuli

Peristiwa 27 Juli 1996, yang sering dikenal sebagai Peristiwa Kudatuli (kerusuhan duapuluh tujuh Juli) adalah peristiwa pengambilalihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri.

Dalam laporan Majalah Tempo yang berjudul Selimut Politik Sabtu Kelabu, mengungkapkan bahwa penyerbuan saat itu dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan) serta dibantu oleh aparat dari kepolisian dan TNI. Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat.

Baca juga: Isu Basi Dokumen Rahasia AS Soal Prabowo Subianto

Pemerintah saat itu menuduh aktivis PRD sebagai penggerak kerusuhan. Pemerintah Orde Baru kemudian memburu dan menjebloskan para aktivis PRD ke penjara. Budiman Sudjatmiko mendapat hukuman terberat, yakni 13 tahun penjara.

Hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebutkan 5 orang meninggal dunia, 149 orang (sipil maupun aparat) luka-luka, 136 orang ditahan. Komnas HAM juga menyimpulkan telah terjadi sejumlah pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa tersebut.

Dokumen dari Laporan Akhir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut, pertemuan tanggal 24 Juli 1996 di Kodam Jaya dipimpin oleh Kasdam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono. Hadir pada rapat itu adalah Brigjen Zacky Anwar Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan Alex Widya Siregar. Dalam rapat itu, Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan penyerbuan atau pengambilalihan kantor DPP PDI oleh Kodam Jaya.

Dokumen tersebut juga menyebutkan aksi penyerbuan adalah garapan Markas Besar ABRI c.q. Badan Intelijen ABRI bersama Alex Widya S. Diduga, Kasdam Jaya menggerakkan pasukan pemukul Kodam Jaya, yaitu Brigade Infanteri 1/Jaya Sakti/Pengamanan Ibu Kota pimpinan Kolonel Inf. Tri Tamtomo untuk melakukan penyerbuan.

Seperti tercatat di dokumen itu, rekaman video peristiwa itu menampilkan pasukan Batalion Infanteri 201/Jaya Yudha menyerbu dengan menyamar seolah-olah massa PDI pro-Kongres Medan. Fakta serupa terungkap dalam dokumen Paparan Polri tentang Hasil Penyidikan Kasus 27 Juli 1996, di Komisi I dan II DPR RI, 26 Juni 2000.*