Pasca Putusan MK, Data Kependudukan Diperbaiki

Pasca Putusan MK, Data Kependudukan Diperbaiki

Pemerintah siap melaksanakan perbaikan data kependudukan setelah dikeluarkannya Putusan MK terkait pencantuman data penganut penghayat kepercayaan. (Foto ilustrasi: Aliran Kepercayaan/detik.com)

JAKARTA, dawainusa.com Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri siap melaksanakan perbaikan data kependudukan setelah dikeluarkannya Putusan MK yang menginstruksikan pencantuman data penganut penghayat kepercayaan sebagai bagian dari data kependudukan.

Perbaikan data sistem administrasi kependudukan itu akan dilaksanakan dengan melakukan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

(Baca juga: Demokrasi Minus Nilai-Nilai)

Dilansir harian Kompas, Rabu (8/11), Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo di Jakarta, Selasa (7/11) mengatakan implikasi Putusan MK bagi warga negara yang menganut aliran kepercayaan atau penghayat kepercayaan, dapat dicantumkan dalam kolom agama dalam KTP elektronik.

Tjahyo juga menambahkan, yang terjadi selama ini pemerintah hanya mencantumkan enam agama dalam KTP elektronik, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Ke depan, Kemendagri akan berkoordinasi dengan Kementerian terkait, seperti Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hal yang sama disampaikan pula oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh. Zudan menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan dua kementerian tersebut untuk meminta data tentang aliran kepercayaan dalam basis data.

Pelaksanaan Perbaikan Data

Dikeluarkannya putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 ini mengharuskan pemerintah untuk segera melakukan perbaikan sistem aplikasi dan basis data kependudukan, terutama sistem administrasi kependudukan di Direktur Jenderal Dukcapil. Perbaikan sistem administrasi kependudukan ini memerlukan waktu satu bulan sebelum diterapkan di 514 kabupaten/kota.

Berkaitan dengan perbaikan tersebut, Zudan menjelaskan setiap orang yang ingin memperbaiki data kependudukan terutama pada kolom agama, harus berhubungan dengan kantor Dinas Dukcapil setempat untuk perbaikan data yang sudah terekam sebelumnya. Setelah diperbaiki dan disinkronisasi kembali, baru masyarakat mendapatkan KTP elektronik dengan format baru, yakni penambahan kolom aliran kepercayaan.

Lebih lanjut, langkah selanjutnya yang segera dilakukan pemerintah ialah melakukan perubahan atau amandemen UU Adminduk, khususnya yang mengatur administrasi kependudukan. Perubahan tersebut nantinya akan memperkuat Putusan MK. “Diharapkan perubahan UU Adminduk bisa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018,” ujar Zudan.

(Baca juga: Sepucuk Surat Adrian, Mahasiswa Asal Soe yang Tewas Gantung Diri)

Kabulkan Permohonan para Pemohon 

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam keputusannya menyatakan data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan dapat dicatat di dalam kartu keluarga dan KTP elektronik sebagai penghayat kepercayaan.

Dalam amar putusan, MK mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. MK menyatakan kata ‘agama’ dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk ‘kepercayaan’.

Selain itu, MK juga menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. * (AK)