Panglima TNI Revisi Keputusan Gatot Nurmantyo Soal Mutasi

Panglima TNI Revisi Keputusan Gatot Nurmantyo Soal Mutasi

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengubah keputusan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pada tanggal 4 Desember 2017 tentang Mutasi. (Panglima TNI Marsekal Hadi bersama Gatot Nurmantyo - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengubah keputusan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pada tanggal 4 Desember 2017 tentang Mutasi. Dari 85 perwira TNI yang sebelumnya diputus dimutasi, 16 di antaranya tetap bertahan pada posisinya.

Surat Keputusan yang diterbitkan Gatot bernomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 diubah dengan Surat Keputusan baru dari Panglima Hadi bernomor Kep/928.a/XII/2017 tertanggal 19 Desember 2017. Hadi juga memutasi 28 perwira melalui Keputusan Panglima TNI Kep 1042/XII/2017 yang akan pensiun dini atau dibebastugaskan.

Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Mayjen M Sabrar Fadhilah membenarkan adanya perubahan mutasi yang sebelumnya sudah dilakukan atas keputusan Gatot. Keputusan baru sudah berlaku sejak ditetapkannya pada 19 Desember 2017. “Ada kebutuhan organisasi sehingga dilakukan mutasi,” ujar Fadhilah di Jakarta, Selasa (19/12).

Baca juga: Tidak Lagi Haram, FPI Dukung Perayaan Natal di Monas

Fadhilah juga menegaskan, Hadi sesungguhnya mempunyai wewenang mengubah keputusan Gatot. “Pak Gatot sendiri sudah sampaikan akan diserahkan ke Pak Hadi untuk dilakukan evaluasi,” tegas Fadhilah.

Adapun Hadi menjelaskan, sejak resmi menjabat panglima TNI, ia telah melaksanakan evaluasi secara berkesinambungan terhadap sumber daya manusia yang ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan tugas ke depan.

Upaya reformasi TNI?

Dari 85 perwira yang awalnya menempati jabatan baru atau dibebastugaskan secara hormat per Senin (4/12) lalu, 16 di antaranya dianulir. Mereka tetap menempati posisi semula. Menurut Hadi, mutasi perwira dari berbagai tingkat ini dibatalkan karena tenaga mereka di pos yang lama masih dibutuhkan.

Salah satu dari 16 perwira yang batal dimutasi seperti Panglima Kostrad TNI Angkatan Darat Edy Rahmayadi. Edy awalnya dimutasi oleh Gatot ke bagian Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun dini dan diganti oleh Mayjen TNI Sudirman.

Baca juga: Terharu, Ini Curahan Hati Novanto Setelah Airlangga Jadi Ketum Golkar

Melalui Surat Keputusan lama, Edy rencananya ingin turut serta dalam Pilkada Sumatera Utara. Pasalnya UU TNI tidak membolehkan tentara aktif untuk berkontestasi memperebutkan jabatan politik apapun maka ia harus menanggalkan seragamnya terlebih dulu. Namun, Hadi membatalkan mutasi Edy dengan alasan tenaganya masih dibutuhkan.

Berdasarkan penelusuran Kompas, Peneliti The Habibie Center, Indria Samego, memberikan keterangan bahwa dia memperkirakan hal ini terjadi karena ada masukan kepada Panglima TNI yang baru terkait proses di Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

“Saya perkirakan, Panglima TNI tidak akan melakukan hal ini seorang diri. Yang penting ada prosedur yang harus dipenuhi,” ujar Indria, dilansir harian Kompas, Rabu (20/12).

Ia juga menjelaskan, saat ini reformasi TNI telah berjalan dengan baik. Ia mengambil contoh, di masa lalu, mutasi bisa saja dilakukan oleh Panglima TNI tanpa melalui masukan Wanjakti. Praktik ini diharapkan tidak terjadi lagi.

Sementara itu, Hadi menegaskan, penilaian sumber daya manusia dalam lingkungan TNI berbasis profesionalitas dan sistem merit. Dengan sistem ini, semua orang ditempatkan pada posisinya sesuai kualifikasi dan kompetensi. “Tidak ada istilah like dan dislike dalam pembinaan karier,” kata Hadi.

Menuju Profesionalisme TNI

Hadi Tjahjanto mengatakan dirinya telah melakukan evaluasi secara berkesinambungan terhadap rotasi ini. Rotasi, kata dia, untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan tugas ke depan. Ia juga mengatakan pembinaan karir seorang prajurit itu sudah baku dan profesional.

Pengajar Universitas Jenderal Achmad Yani, Jawa Barat, Yohanes Sulaiman, mengatakan, sistem personalia TNI adalah salah satu elemen yang perlu diperbaiki. Hal ini sangat berpengaruh dalam proses TNI menjadi lebih profesional.

Baca juga: Pengukuhan Ditunda, Tiga Opsi Jawab Perdebatan Soal Airlangga

Ia menilai, perubahan yang dilakukan Hadi menunjukkan bahwa Hadi memiliki perpektif berbeda. Hal ini juga terkait dengan upaya panglima baru ini dalam membangun kontinuitas. “Panglima TNI membutuhkan waktu untuk membuat kebijakan profesional,” kata Yohanes.

Yohanes juga menggarisbawahi, beberapa posisi yang dipertahankan personelnya adalah jabatan strategis. Ia pun berharap, Hadi mampu menjadikan TNI lebih profesional.* (AK)