Pakai Pergub Ahok untuk Menggusur, Warga Tagih Mana Janji Anies

Pakai Pergub Ahok untuk Menggusur, Warga Tagih Janji Anies
Gubernur Anies Baswedan - Foto/Merdeka.com

Dawainusa.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dituding menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016 tentang penertiban pemakaian/penguasaan tanah tanpa izin yang berhak.

Padahal, menurut Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran, Anies telah berjanji untuk mervisi pergub yang keluar pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tersebut.

“Saat LBH Jakarta menyampaikan rapor merah ke Anies, itu dari asisten pembangunan sudah menyampaikan akan merevisi. Tapi sejauh ini kami belum tahu tindak lanjut seperti apa, kami dari masyarakat sipil juga belum pernah dihubungi terkait hal itu,” ujar Koordinator aksi Charlie Albajili dikutip Tempo.co, Kamis, 10 Februari 2022.

BacaDitangkap, Intip 10 Foto Cantik Briptu Christy Sugiarto

Anies Pakai Pergub Ahok untuk Menggusur

Menurut Charlie, Anies melakukan penggusuran di beberapa tempat di DKI Jakarta dengan menggunakan pergub dari era Ahok.

Beberapa diantaranya terjadi di Kebon Sayur, Ciracas, Jakarta Timur hingga di Bukit Duri, Tebet Dalam, Jakarta Timur. Terbaru, penggusuran yang terjadi dengan restu Anies terjadi di Pancoran Buntu II, Jakarta Selatan.

“Kami melampirkan ada nota dinas yang merekomendasikan penertiban di Pancoran menggunakan pergub ini dan harus disetujui Gubernur Anies,” jelas Charlie.

Charlie mengatakan, melalui Pergub 207 Tahun 2016 tersebut, Anies bisa menyetujui penggusuran tanpa musyawarah, mufakat, hingga pembuktian terlebih dahulu di Pengadilan.

Gubernur Jakarta, H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D.
Gubernur Jakarta, H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D. – Instagram/@aniesbaswedan

BacaPolwan Cantik Briptu Christy Ditangkap di Hotel Grand Kemang

Selain itu, dalam pelaksanaan Pergub ini unsur TNI juga dilibatkan untuk menggusur warga yang disertai pelanggaran HAM.

Oleh karena itu, Charlie menyebut selama Pergub penggusuran masih ada, maka Anies atau gubernur setelahnya dapat melakukan penggusuran kepada warga secara paksa.

Anggota LBH Jakarta itu menjelaskan, angka penggusuran di era Anies memang berkurang jika dibandingkan pada saat Ahok menjabat. Namun, pola penggusuran yang digunakan Anies masih sama seperti yang dulu Ahok lakukan.

“Tidak ada musyawarah, ada kekerasan, jadi mau seribu (penggusuran), mau satu, tetap pelanggaran HAM,” ungkap Charlie.

Jika pihak Pemprov DKI belum juga memberi keputusan soal Pergub tersebut, Charlie mengatakan pihaknya bersama dengan 27 koalisi masyarakat lain bakal kembali menggelar demonstrasi di depan Balai Kota untuk menagih janji Anies Baswedan.*