Dawainusa.com Penyebaran idiologi khilafah yang dilakukan Ketua Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) NTT, Suryadi Koda di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu, mendapat sorotan dari Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) NTT.

Ketua PWNU Provinsi NTT H Jamaludin Ahmad mendorong Kepolisian memproses secara hukum Suryadi yang masih menyebarkan ideologi HTI di daerah itu.

Baca juga: Sejumlah Fakta di Balik Pasutri Penyebar Ideologi Khilafah di NTT

Menurutnya, selain meresahkan warga tindakan yang dilakukan pentolan HTI ini merupakan tindakan subversif, sebuah usaha terorganisasi yang bertujuan menumbangkan pemerintah yang sah.

“Kami minta aparat Kepolisian tindak tegas terhadap pentolan HTI. Tindakan HTI telah meresahkan dan sudah merupakan tindakan subversif sehingga harus dihukum sebarat-beratnya,” kata Jamal Ahmad melansir Antara, Senin (1/6).

HTI Organisasi Terlarang

Di sisi lain, Jamal menegaskan, organisasi HTI yang merupakan suatu organisasi terlarang yang telah dibekukan pemerintah, sehingga berbagai kegiatan yang dilakukan HTI dilarang.

Pada Juli 2017 lalu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak seluruh gugatan HTI atas keputusan pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut oleh pemerintah.

“Organisiasi ini sudah dilarang tetapi secara personal masih ada gerakan, sehingga perlu langkah tegas dari aparat penegak hukum untuk proses hukum terhadap sel-sel HTI yang masih ada,” kata Jamal Ahmad.

Tindakan tegas dari aparat menurutnya, sangat penting dilakukan karena pentolan HTI masih saja menyebarkan Idiologi Khilafah dengan berbagai modifikasi melalui pertemuan kegiatan keagamaan.

“Para anggota HTI sering buat pertemuan dengan tameng kegiatan agama. Organisiasi pemuda Ansor NTT sudah berulang kali melaporkan kepada pihak keamanan. Mereka buat kegiatan keagamaan tetapi ternyata di dalamnya adalah orang-orang HTI yang ingin menyebarkan ajaran yang sesat,” tegasnya.

Secara organisasi, kata Jamal, HTI sudah dilarang seluruh dunia termasuk di Timur Tengah, karena ideologi HTI merupakan hasil import yang hanya ingin merusak tatanan kebangsaan yang telah dibangun selama ini.

“Kami minta para pelakunya dihukum seberat-beratnya karena pelaku sudah mulai mempengaruhi anak-anak yang masih di bawah umur mengibarkan atribut HTI di tempat ibadah,” tegasnya.

Ia menilai, tindakan HTI sudah sangat serius karena melakukan makar berupa menyebarkan ideologinya di tengah bangsa ini dilanda pandemi COVID-19.

“Kami dukung apabila aparat keamanan tangkap semua pentolan-pentolan HTI sehingga bisa menjadi jerah,” tegasnya.

Tentang HTI dan Idiologi Khilafah 

Kehadiran HTI tidak bisa dilepaskan begitu saja dari Hizbut Tahrir di Palestina yang didirikan oleh Taqiyuddin an-Nabhani pada 1953. Kehadirannya sebagai gerakan politik memang mengusung panji penegakan sistem khilafah al-Islamiyah.

Ide ini memunculkan konsekuensi bahwa gerakan Hizbut Tahrir, yang awalnya merupakan partai politik di Palestina—menyebar dan punya sifat lintas negara.

Secara garis besar, tujuan Hizbut Tahrir adalah menghidupkan konsep politik yang diklaim merupakan kewajiban dalam kitab suci, sunah, dan telah diwujudkan dalam sejarah kekuasaan Islam sejak era Nabi Muhammad sampai kejatuhan imperium Utsmani (Abad ke-18 Masehi).

Menurut pendirinya Taqiyuddin an-Nabhani dalam tulisannya di kitab Daulah Islam dan kitab Mafahim Hizbut Tahrir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh HTI Press sejak 2004 dan 2007, generasi umat Islam saat ini tidak tertarik dengan konsep khilafah karena tidak pernah menyaksikan atau punya pengalaman dengan pemerintahan Islam.

Karena gambaran tersebut tidak ada, pada akhirnya Muslim memilih menggunakan falsafah hidup lain yang membuat kemurnian Islam menjadi terkikis. Bagi Taqiyuddin, ini adalah kemunduran besar kaum muslimin.

Taqiyuddin mengistilahkannya dengan ghazwu ats-tsaqafi (invasi budaya) yang menyebabkan kaum muslimin enggan menerapkan hukum-hukum Islam pada sistem pemerintahan mereka.

Ide Daulah Islamiyah (Negara Islam) di Indonesia memang sempat muncul saat Kartosuwiryo melakukan pemberontakan DI/TII di masa pasca-kemerdekaan. Belakangan dalam bentuk yang berbeda, ia juga muncul dalam bingkai gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Hanya saja keduanya masih menerapkan atau mengakui batas-batas negara dengan mengganti sistem maupun dasar pemerintahan saja.

Sedangkan Hizbut Tahrir secara umum mengupayakan adanya kesatuan tunggal bagi seluruh umat Islam di dunia. Cita-cita yang menerabas batas-batas geografis, kebudayaan, dan politik bangsa-bangsa.

Konstitusi Hizbut Tahrir secara sederhana menggunakan kata “Khilafah” dan “Negara” secara bergantian. Bangsa dalam konsep “negara-bangsa” bagi gerakan ini adalah “Islam” yang wilayahnya dinamakan sebagai dar al-Islam (wilayah Islam) sedangkan di luar itu dinamakan dar al-kufr (wilayah kafir). Di dalam dar al-Islam diterapkan hukum Islam, dan di luarnya masuk kategori hukum orang kafir.

Belakangan, keberadaan HTI dianggap ancaman karena akan mengubah ideologi Pancasila. Salah satu ormas yang menyuarakan pembubaran tersebut adalah GP Ansor, ormas kepemudaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama.

Pada Mei 2017 lalu, secara resmi pemerintah mengambil sikap tegas terhadap keberadaan HTI tersebut. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengumumkan bahwa pemerintah akan membubarkan organisasi tersebut untuk mengarahkannya agar sesuai dengan koridor Undang-Undang Ormas yang berlaku di Tanah Air.

Ada lima poin penting pernyataan Pemerintah tentang HTI ini, yaitu:

1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan.

2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah berhubungan dengan tujuan, asas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.

3. Aktifitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

4. Mencermati pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas membubarkan HTI.

5. Keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UU 1945.*