Mulai Hari Ini, Sejumlah Wilayah di NTT Terapkan PPKM Level 4
Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur - ist

KUPANG, dawainusa.com – Mulai hari ini, Senin (26/7) tiga wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur terapkan PPKM Level 4.

Hal itu dikatakan oleh Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 NTT Marius Ardu Jelamu pada Minggu (25/7) malam.

Baca juga: Penularan Covid-19 Sangat Cepat, WHO Desak Perketat PPKM di Indonesia

“PPKM level 4 mulai diberlakukan di tiga daerah di NTT besok 26 Juli hingga 8 Agustus 2021 mendatang,” kata Jelamu dilansir dari Kompas.com.

Jelamu mengungkapkan, tiga wilayah yang menerapkan PPKM Level 4 tersebut ialah Kota Kupang, Kabupaten Sikka, dan Kabupaten Sumba Timur.

Alasan Diterapkannya Kebijakan PPKM Level 4

Lebih lanjut, Jelamu menjelaskan bahwa penerapan kebijakan PPKM Level 4 pada tiga wilayah di NTT tersebut berdasarkan sejumlah pertimbangan.

Salah satu pertimbangannya ialah adanya peningkatan persentase kumulatif kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang mencapai 77,4 persen.

Sementara itu, peta sebaran sekuen varian delta terbesar di NTT mencapai 40 kasus, di luar Jawa dan Bali.

Baca juga: Setelah Ambil Paksa Jenazah Pasien, 2 Warga di NTT Positif Covid-19

Kemudian Bed Occupancy Ratio (BOR) dan konversi tempat tidur (TT) pada 22 Juli 2021, di atas standar WHO atau lebih dari 60 persen. Kabupaten Sikka dengan 76 persen, Sumba Timur dengan 75 persen dan Kota Kupang dengan 73 persen

“Untuk persentase capaian vaksinasi di Kabupaten Sikka dan Sumba Timur di bawah rata-rata nasional,” tutur Jelamu.

Jelamu mengatakan, terkait dengan hal tersebut, ada beberapa rekomendasi dari pemerintah pusat untuk tiga daerah itu, yakni pemerintah daerah harus meresponnya dengan lebih ketat serta harus ada pengendalian mobilitas warga dalam rangka mengendalikan lonjakan kasus.

Selain itu, hal penting lainnya yang harus segera dilaksanakan ialah perlu adanya percepatan vaksinasi di wilayah Provinsi NTT. Sebab, saat ini penggunaan vaksin di NTT secara nasional masih rendah.

Soal Aturan Kebijakan PPKM Level 4

Kebijakan PPKM Level 4 untuk mengatasi laju peningkatan kasus Covid-19 ini memiliki sejumlah aturan. Adapun aturan yang dimaksud ialah sebagai berikut.

Pertama, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar baik di sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan dilakukan secara daring/online.

Kedua, perusahaan-perusahaan sektor non-esensial wajib memberlakukan 100 persen bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Baca juga: Wilayah NTT Dilanda Kekeringan Ekstrim, Warga Diminta Hemat Air

Ketiga, perusahaan-perusahaan sektor esensial dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen. Sementara perusahaan-perusahaan sektor kritikal dapat beroperasi 100 persen.

Keempat, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan hanya dapat beroperasi hingga pukul 20.00 waktu setempat dan dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen.

Kelima, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat.

Keenam, pusat perbelanjaan atau mal ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan.

Ketujuh, pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dapat beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Kedelapan, tempat ibadah seperti masjid, musala, gereja, pura, vihara, dan klenteng tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjemaah selama PPKM dan mengoptimalkan ibadah di rumah.

Kesembilan, fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya ditutup sementara.

Kesepuluh, kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara.

Kesebelas, transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional maupun online, dan kendaraan sewa) dapat beroperasi dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Kedua belas, pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM. Ketiga belas, pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, transportasi umum jarak jauh (pesawat, bus, kapal laut, kereta api) wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama).

Selain itu, mereka juga wajib menunjukkan hasil PCR H-2 untuk pesawat serta antigen H-1 untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api, dan kapal laut. Keempat belas, pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan.*