Neno Warisman Dihadang, Prabowo: Mengancam Demokrasi Emak-Emak

Neno Warisman Dihadang, Prabowo: Mengancam Demokrasi Emak-Emak

JAKARTA, dawainusa.com – Larangan aparat dan sejumlah pihak terhadap deklarasi gerakan #2019GantiPresiden yang dilakukan oleh Neno Warisman beberapa waktu lalu di Pekanbaru, Riau mendapat tanggapan dari Bakal Calon Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto.

Menurut Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, tindakan larangan itu merupakan sebuah ancaman terhadap kultur demokrasi yang coba dihidupkan oleh kaum emak-emak.

Sebab, ia berpandangan bahwa upaya untuk mendeklarasikan gerakan #2019GantiPresiden seperti yang dilakukan Neno itu merupakan sebuah bentuk ekpresi dari salah satu unsur demokrasi, yakni soal kebebasan berpendapat dan berserikat.

Baca juga: Sindiran Keras Hotman Paris untuk yang Ngotot Ganti Presiden

“Keadaan demokrasi juga terancam, kebebasan berpendapat, kebebasan berhimpun, berserikat. Sekarang ada emak-emak mau deklarasi, diusir. Dia mau datang ke kota di negaranya sendiri, diusir,” ujar Prabowo ketika memberikan pidato saat acara bedah buku berjudul ‘Paradoks Indonesia’ di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (1/9).

Menurut Prabowo, dalam kasus tersebut, seharusnya aparat negara tidak melarang hal itu. Sebab, demikian Prabowo, tugas dari aparat negara ialah untuk melindungi rakyat dan bukan justru menjadi alat suatu golongan.

Kejadian yang dialami Neno tersebut, bagi Prabowo merupakan tanda bahwa demokrasi di Indonesia sudah jauh dari yang diidealkan oleh para pendiri bangsa ini.

“Apakah republik seperti ini yang dicita-citakan pendiri bangsa ini? Apakah republik seperti ini yang diperjuangankan oleh pahlawan-pahlawan yang gugur? Bukan republik seperti ini yang kita inginkan,” tutur Prabowo.

Seperti diketahui sebelumnya, aktivis yang menggerakan aksi #2019GantiPresiden Neno Warisman dihadang oleh pihak aparat dan warga. Penghadangan itu dilakukan sebanyak dua kali.

Pertama, terjadi di daerah Batam, Kepulauan Seribu, sekitar Juli lalu. Setelah itu, ia juga dihadang ketika hendak berdeklarasi di Pekanbaru, Riau pada akhir Agustus lalu.

#2019GantiPresiden, Sebuah Upaya Makar

Berbeda dengan Prabowo yang menilai bahwa larangan dan penghadangan terhadap gerakan #2019GantiPresiden itu sebagai skandal terhadap demokrasi, Staf Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin justru melihat langkah tersebut sudah sangat baik dan tidak melanggar asas demokrasi.

Ia mengatakan, larangan terhadap aksi itu memang sudah seharusnya dilakukan. Karena tujuan dari gerakan itu sebenarnya ialah sebuah upaya dari kelompok oposisi untuk melakukan makar. “Makar itu, makar harus dihentikan seluruh aktivitasnya,” ujar Ngabalin di Jakarta.

Baca juga: Debat Seru Ahmad Dhani dan Ngabalin Soal #2019GantiPresiden

Soal dugaan makar ini, Ngabalin sendiri memiliki alasan tertentu. “2019 artinya tanggal 1 Januari, pukul 00.00 itu kan 2019, ganti presiden. Apa yang terbayang? Saat itu juga harus ganti. Artinya itu tindakan makar,” ujar dia.

Bagi Ngabalin, berdasarkan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dikatakan bahwa pergantian Presiden dilakukan pada saat Pilpres sudah selesai digelar.

Karena itu, ia melihat bahwa apa yang terjadi dalam deklarasi #2019GantiPresiden tersebut sangat bertentangan dengan konstitusi.

“Yang kita tahu dalam regulasi 17 April pemilu presiden yang baru. Karena itu, maka seluruh aktivitas dan deklarasi yang terkait pergantian presiden harus dihentikan. Karena itu gerakan gerombolan pengacau keamanan negara,” tegas dia.

Tidak Mengandung Keberpihakan Politik

Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada Wawan Masudi menilai bahwa gerakan ini hanya berpotensi melahirkan suatu kebencian terhadap kepala negara.

Dasar pernyataannya itu ialah bahwa ia melihat, dalam gerakan tersebut arah politik mereka sama sekali tidak jelas. Kelompok yang menggagas dan memobilisasi aksi ini dinilainya tidak menunjukkan keberpihakan politik mereka secara terang-terangan.

Sejauh ini, demikian Wawan, aksi #2019GantiPresiden yang disuarakan oleh artis Neno Warisman dan Ahmad Dhani tersebut belum menunjuk keberpihakan politik mereka pada salah satu pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilpres 2019.

Baca juga: Sekjen FUI Serukan Dukungan terhadap Gerakan #2019GantiPresiden

Yang ada, jelas dia, mereka hanya berusaha memengaruhi masyarakat Indonesia agar pada 2019 nanti, Presiden Indonesia harus diganti tanpa secara pasti akan digantikan oleh siapa.

Dengan itu, kata dia, aksi tersebut menunjukkan prilaku mereka yang hanya ingin mengdiskreditkan pemimpin yang sedang berkuasa.

“Memang tidak ada kejelasan dari kampanye atau mendiskreditkan pemimpin yang berkuasa. Jadi ini memang situasi yang dilematis dari gerakannya sendiri,” ujar Wawan seperti diberikatan CNN, Selasa (28/8).*