Moralitas Otentik dan Kebohongan Politik

Moralitas Otentik dan Kebohongan Politik

KIRIMAN PEMBACA, dawainusa.com Bicara soal moral sebetulnya bicara kualitas diri manusia. Manusia yang punya kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai nilai-nilai moral itu sendiri.

Salah satu unsur yang harus ada dalam tindakan moral adalah otensitas. Perlunya otensitas untuk menunjukkan kesungguhan hati, bukan kebohongan yang berdampak buruk terhadap bangsa dan negara.

Orang yang menghayti moralitas otentik harus menunjukkan beberapa sikap dasar; jujur, tidak berpura-pura, dapat diandalkan, dipercayai , bertanggungjawab dan memiliki keberanian moral.

Baca juga: Ruang Siber dalam Moncong Politik Kepentingan

Namun, tuntutan moralitas otentik itu tidak mendapat ruang dalam percaturan politk dewasa ini. Kentalnya kebohongan yang ditandai dengan adanya janji-janji politik yang berujung pada terciptanya jurang terlalu besar antara kata dan perbuatan.

Hal ini jelas menyimpan luka terhadap masyarakat. Tegas saya mengatakan; “banyak politisi di negara ini yang menjadi pembohong.”

Mengingat sebentar lagi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), tentu kita berharap sosok-sosok yang dapat diandalkan secara moral-baik dan secara kognitif mampu memecahkan segala persoalan sosial terkhusus “kebohongan politik” itu sendiri.

Moralitas Otentik

Kata otentik berasal dari bahasa Yunani yaitu authentes, yang berarti penjelasan atau yang menjadi aktor. Aktor yang dimaksud adalah pelaku tindakkan.

Dalam tindakkan ini terdapat “kesungguhan, menampilkan diri apa adanya”. Berkaitan dengan moral, otentik menjadi penting dalam mengungkapkan dan bertindak secara sungguh-sungguh, berdasarkan hati nurani dan kualitas pribadi manusia.

Baca juga: Potret Buram Penegakan Hukum Kita

Ketika seorang politisi berdiri di atas panggung dan berkampanye, di situlah ia harus menampilkan diri apa adanya (das sein). Namun yang lebih penting juga adalah apa seharusnya (das sollen), ini yang mesti dilakukan oleh seorang politisi ketika terpilih menjadi seorang pemimpin.

Keharusan yang dimaksud adalah membangun masyarakat dari keterbelakangan. Singkat kata, mengejahwantakan apa yang telah ia janjikan itu.

Mengapa kita harus fokus pada seorang pilitisi? Karena dialah yang mengarahkan negara dan masyarakat menuju posisi yang sejahtera, dan berkualitas.

Di sini seorang politikus harus menjadi “guru moral” dan pemegang UU. Memberikan pemahaman etika dalam berpolitik maupun pemahaman tentang demokrasi yang salama ini telah dilunturkan oleh beberapa politisi yang lain, misalnya.

Mungkin kita bisa merekonstruksi masa lalu dari seorang Plato dan Aristoteles, mereka telah menjadi guru yang baik , mengajarkan orang lain untuk mengenal dan mengembangkan diri sendiri.

Ungkapan bijak dari seoarang Plato; “jadilah dirimu sendiri”. Ungkapan itu menunjukkan betapa pentingnya otensitas. Sikap yang otentik ini yang harus dilakukan oleh seorang politisi, bukan kebohongan yang membuat masyarkat penuh duka dan nestapa.

Mengapa penting bagi seorang politis mengembangkan moralitas otentik? Karena menjadi pemimpin itu harus jujur, bukan janji bohong yang menciptakan dengan sengaja dikotomi teori dengan lapangan.

Padahal kekhasan kata atau ilmu tidak boleh alergi dengan realitas, sebagimana prinsip ilmu modern. Dengan demikian, untuk mendukung keutamaan moral dan untuk menentang kebohongan politik ini, perlu adanya;

Pertama, kejujuran, sebagai upaya menyikapi kebohongan yang bersifat sistematis dalam bidang politik. Kedua, keberanian moral, keberanian untuk menentang aneka tawaran yang menggoda, tawaran untuk mendapatkan posisi penting dalam instansi tertentu, misalnya.

Ketiga, kemandirian moral, menunjukkan kebulatan tekad untuk tidak mengikuti arus dalam mencari kekuasaan.
Keempat, kesediaan untuk bertanggungjawab. Hal ini butuh kecerdasan dalam menyikapi rintangan setiap pekerjaan.

Kelima, humilitas. Kerendahan hati seorang politisi terlihat jelas ketika ia menerima kritikan, jika tidak, ia pasti jatuh dalam kesombongan. Keenam, berani berbuat baik untuk mengalahkan keburukkan (janji palsu).

Ketujuh, harus memiliki sikap moral yang otonom untuk menghindari unsur paksaan dari luar. Artinya seorang politisi mengampanyekan sesuatu berdasarkan kesadarn yang mengalir dari dalam dirinya.

Kebohongan Politik

Di sini sebetulnya kita bicara janji-janji politik. Substansial, tidak ada politik tanpa janji. Pertanyaannya, janji manakah itu? Sebab banyak janji yang tidak mencapai taraf kepastian.

Oleh karena itu kita butuh janji yang berkualitas dan di situlah sejatinya politik. Hemat saya, tepat sekali apa yang dinarasikan oleh Watimena bahwa realitas seperti itu layak disebut sebagai “kemunafikan politik”.

Watimena menggambarkannya demikian: “janji-janji indah digemakan, sementara praktik nyata untuk kebaikan kehidupan bersama (bonum commune) tak kunjung tiba.

Baca juga: Rupiah dalam Nalar Kritis Mahasiswa, Sebuah Kado Perjalanan Jokowi-JK

Baju necis dan bau harum menjadi ciri para politikus untuk menutupi kekotoran tindakan mereka yang telah membunuh banyak orang. Pidato dibuat seindah mungkin, didukung dengan data-data yang telah dipalsukan, untuk menutupi kenyataan sosial yang menyakitkan.

Retorika, yakni kemampuan mempermainkan kata dan menjungkir-balikkan kebenaran, menjadi senjata para politikus untuk menyembunyikan borok politik yang ada. Konvoi-konvoi di jalan raya seolah membuka jalan untuk orang penting, yang sebenarnya hanyalah parasit korup yang menyiksa rakyat.”

Boleh diafirmasi kebenarannya jika kita berani menoleh ke belakang, rentetan pembangunan di setiap daerah belum progresif dan bahkan hampir tidak sesuai dengan janji yang telah dihitamkan di atas putih.

Masihkah kita bangga dengan retorika yang seperti “opium” itu? Masihkah kita percaya terhadap semua yang telah disampaikan itu? Mari kita kritis di tengah krisis akibat kebohongan mereka. Kita pantas menagih janji.

Mengimplementasikan moralitas otentik dalam berpolitik adalah kewajiban politisi. Berpolitik harus mengalir dari dalam diri atas dasar kesungguhan hati, bicara apa adanya bukan asal-asalan yang berujung pada sandiwara atau kepuara-puraan.

Seorang politisi mesti beradab. kata “adab” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kehalusan, kebaikkan akhlak dan kesopanan.

Atas rujukkan dalam KBBI, maka sejatinya politik tidak boleh menimbulkan realitas negatif, artinya politisi harus sopan dan tidak boleh bicara bohong. Sebagai masyarakat, harus mengedepankan cara bebrpikir kritis. Memahami realitas dengan pancaindra, bukan afeksi.

Masyarakat tidak boleh menilai para politisi berdasarkan latar belakang pendidikan, budaya, agama dan ras atau boleh dikatakan sebagai “politik identitas”. Mesti atas dasar pertimbangan moral, filterisasi akal budi dan melalui dialog intensif dengan orang lain.*

Oleh: Filmon Hasrin*  (Mahasiswa: STFK Ledalero, Biro Diskusi PMKRI Maumere)