Dawainusa.com – Kehadiran Panglima Militer Myanmar, Jendral Min Aung Hlaing untuk menghadiri KTT ASEAN menuai perhatian publik.
Diketahui, Min Aung Hlaing tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang pada Sabtu (24/4/2021) siang ini.
Di tengah gejolak Myanmar yang hingga kini masih mengalami konflik, kehadiran Min Aung Hlaing menimbulkan kontroversi.
Baca juga: Kisah Pilu Seorang Balita yang Melarang Ayahnya Bertugas di Kapal Selam
Min Aung Hlaing Tiba di Jakarta
Biro Pers, media dan Informasi Sekretaris Presiden mengatakan Panglima Militer Myanmar itu menjalani PCR swab test dan penapisan sebagai bagian dari aturan protokol kesehatan.
“Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing dan delegasi terlebih dahulu menjalani PCR swab test dan penapisan kesehatan sebagai bagian dari penerapan protokol kesehatan,” seperti dikutip dari keterangan pers Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Sabtu (24/4/2021).
Kedatangan Min Aung Hlaing disambut oleh Dubes Mnyanmar untuk Indonesia Ei Ei Khin Aye.
Setelah disambut, ia langsung menuju KTT ASEAN diselenggarakan.
“Bergerak meninggalkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju lokasi ASEAN Leaders’ Meeting {ALM) di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta,” tulis keterangan pers itu.
Untuk diketahui, ASEAN Leaders Meeting diselenggarakan pada Sabtu, 24 April 2021.
Pertemuan ini sebagai respon akan kondisi konflik di Myanmar pasca kudeta oleh Junta Militer bulan Februari 2021.
Pro Kontra muncul sejak kabar kehadiran Jenderal Min Aung Hlaing hadir dalam ALM tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah mengatakan, Presiden Joko Widodo dipastikan akan hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Para Pemimpin ASEAN khusus membahas krisis di Myanmar, Sabtu (24/4/2021), di Jakarta.
“Partisipasi pada level Presiden tersebut telah di komunikasikan kepada pihak Brunei dan dengan demikian Presiden kita akan hadir dalam pertemuan tersebut,” ungkap Faizasyah ketika dihubungi RRI.co.id, Rabu (21/4/2021) kemarin.
Baca juga: Joe Biden Ajak Kelompok G7 Bertindak Soal Kerja Paksa Cina
Kondisi Myanmar
Sementara itu, hingga saat ini kondisi negara Myanmar sedang berkecamuk pasca kudeta oleh Junta Militer bulan Februari 2021.
Negara Myanmar mengalami guncangan sejak militer mengambil alih kekuasaan pada Senin, 1 Februari 2021 lalu.
Dalam kudeta itu, militer menangkap Kanselir Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, dan beberapa tokoh senior Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam sebuah penggerebekan dini hari.
Panglima Tertinggi Tatmadaw, Jenderal Min Aung Hlaing langsung mengambil alih kekuasaan selama satu tahun dan mengumumkan keadaan darurat.
Ketegangan ini terjadi karena tentara menuduh pemerintah mencurangi pemilihan parlemen pada November 2020 lalu, di mana partai Suu Kyi dituding memperluas mayoritas parlemennya dengan mengorbankan perwakilan militer.
Namun demikian, komisi pemilihan mengatakan tidak ada bukti yang kuat terkait dengan tudingan itu.
Atas hal itu, tentara mempromosikan Wakil Presiden Myint Swe menjadi penjabat presiden pada Februari 2021 setelah mereka menggulingkan Presiden Win Myint dan kepala pemerintahan de facto Aung San Suu Kyi dalam sebuah kudeta militer.
Sejak junta militer merebut kekuasaan dan menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, masyarakat sipil Myanmar turun ke jalan untuk melakukan protes.
Gelombang massa semakin meningkat meskipun pasukan keamanan berulang kali menembakkan gas air mata, peluru karet dan peluru tajam untuk membubarkan massa. Bahkan, militer turut menangkap pengunjuk rasa secara massal.*
