Menteri Yasonna Tolak Tinjau Ulang Remisi Pembunuh Wartawan Bali

Menteri Yasonna Tolak Tinjau Ulang Remisi Pembunuh Wartawan Bali

JAKARTA, dawainusa.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan, pihaknya tetap bersih kukuh melanjutkan pemberian remisi kepada terpidana kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali.

Adapun terpidana yang menerima remisi dalam kasus ini yakni I Nyoman Susrama. Hal ini disampaikan menanggapi aksi penolakan yang disampaikan oleh berbagai organisasi jurnalis terkait keputusan tersebut.

“Bukan, itu prosedur normal. Itu sudah selesai,” kata Yasonna di Jakarta, Senin, (28/1).

Menurut Yasonna, keputusan pemberian remisi kepada I Nyoman Susrama telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca jugaTanggapan Forum Rektor Soal Dukungan Alumni Kampus di Pilpres

Adapun aturan yang menjadi landasan pemberian remisi tersebut yakni Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi Perubahan dari Penjara Seumur Hidup Menjadi Hukuman Sementara. Karena itu, pihaknya tetap melaksanakannya sesuai peraturan yang ada.

Ia menambahkan, pihaknya bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak Kemenkumham tidak akan bekerja di luar ketentuan yang ada. Namun demikian, pihaknya memaklumi penolakan dari berbagai orgnisasi wartawan tetapi bukan untuk membatalkan keputusan yang telah diambil sebelumnya.

Pemberian Remisi Sesuai Prosedur

Lebih lanjut Yasona menjelaskan, pemberian remisi kepada narapidana merupakan sesuatu yang normal. Adapun remisi tersebut telah melalui beberapa prosedur internal lembaga pemasyarakatan. Selain itu, keputusan tersebut telah melewati penilain dari Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP).

Hal lain yang disampaikan Yasona yakni, pemberian remisi melalui proses dari bawah. Ada pertimbangan dari lembaga pemasyarakatan. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga memberikan pertimbangan untuk pemberian remisi.

“Bukan hal khusus. Kenapa? Bersama beliau ada ratusan orang yang diajukan. Bukan hanya dia. Tidak ada urusannya dengan presiden. Itu sudah umum dan presiden-presidennya melakukan hal yang sama,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan, pemberian remisi terhadap terpidana Susrama merupakan tidak jauh berbeda dengan lamanya pidana penjara yang pernah diterimanya.

Baca jugaBincang Digital: Facebook dan Bangunan Etika

Susrama sendiri telah menjalani hukuman selama 10 tahun. Setelah mendapat remisi dari pemerintah, hukuman menjadi tambahan 20 tahun.

Yasona menambahkan, terpidana Susrama kini mencapai usia 60 tahun. Ia akan menjalani masa pidana penjara sampai dengan usia 90 tahun. Karena itu, pihaknya berharap, ia dapat menjalankan hukuman tersebut sampai selesai.

“Jadi (umurnya) 90 tahun. Syukur-syukur dia masih hidup,” jelasnya.

Selain itu, Ia meminta kepada semua pihak untuk tidak menggunakan pemberian remisi menjadi isu politik. Sebab, kata Yasona, remisi yang diberikan oleh pemerintah kepada terpidana,sesuai dengan prosedur yang ada. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan menolak keputusan tersebut.

Kepada rekan-rekan jurnalis, Yasona meminta agar masalah pemberian remisi ini tidak dijadikan sebagai bagian dari kampanye melanggar kebebasan pers. Proses ini sepenuhnya melalui mekanisme yang diterapkan kepada narapidana yang lain. Tidak ada keistimewaan khusus kepada Susrama.

Aksi Protes Organisasi Jurnalis

Sebelumnya, pemberian remisi oleh Jokowi kepada I Nyoman Susrama, mendapat protes keras dari berbagai organisasi Jurnalis serta LBH di Jakarta.

Massa aksi yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, dan Forum Pers Mahasiswa Jakarta, menggelar aksi demonstrasi menolak keputusan presiden tersebut.

Baca jugaSoal Putusan MK Terkait Batas Ideal Usia Nikah Perempuan

Ketua Umum AJI Indonesia Abdul Manan bersama massa yang tergabung dalam aksi protes tersebut meminta Jokowi mencabut Keppres Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberian Remisi Perubahan dari Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara. Keppres tersebut menjadi alasan hukum bagi Susrama mendapat keringanan hukuman.

“Melukai perasaan pers karena orang yang melakukan pembunuhan secara keji terhadap wartawan mendapatkan pembebasan, mendapatkan pengurangan hukuman,” jelas Abdul.

Ia pun berjanji untuk konsisten mengawal keputusan Presiden Jokowi yang dianggap kontroversial tersebut. Pihaknya juga berencana melayangkan gugatan terhadap Keppres Nomor 29 tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).*

COMMENTS