Menghadapi Tahun Politik: Isu LGBT Jadi Pencitraan Politik?

Menghadapi Tahun Politik: Isu LGBT Jadi Pencitraan Politik?

Banyak pihak kembali ramai mengomentari isu lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) yang dinilai sebagai bagian dari pencitraan politik. (Foto: Ilustrasi LGBT di Indonesia - Tribunnews.com).

JAKARTA, dawainusa.com Banyak pihak kembali ramai mengomentari isu lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) yang dinilai sebagai bagian dari pencitraan politik. Sebab, DPR dan Pemerintah berencana memidanakan siapapun yang diketahui menjadi bagian LBGT.

Pada Sabtu (20/1) lalu, Ketua Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR) Zulkifli Hasan sempat menyinggung soal undang-undang tentang LGBT. Ketua Umum PAN ini menyatakan ada lima fraksi di DPR yang menyetujui perilaku menyimpang kaum LGBT.

Menanggapi pernyataan Zulkifli itu, praktisi hukum Alvon Kurnia mengatakan, permasalahan LGBT menjadi sangat krusial saat ini.

Menurutnya, bukan hanya karena perilaku ini dianggap menyimpang oleh mayoritas masyarakat Indonesia, tapi persoalan politik pun menjadi hal yang tidak terelakan dalam kasus ini.

“Isu ini sebenarnya sangat rentan karena harus dilakukan pendekatan secara sosial dan agama. Banyak masyarakat yang menganggap ini menjadi sebuah masalah,” ujar Alvon, Kamis (25/1).

Baca juga: Soal LGBT di Tanah Air, Ini Sikap Wapres Jusuf Kalla

Ia menjelaskan, menjelang masa politik tahun ini dan tahun depan, isu LGBT akan menjadi bola panas yang liar dan sangat sensitif untuk ditarik ke berbagai arah.

Pemerintah, kata dia, harus hadir bagi mereka yang selama ini berperilaku LGBT. Keadilan bagi mereka tetap harus ditegakkan, karena LGBT adalah unsur negara yang juga mendapatkan hak untuk dilindungi. “Jangan sampai ini hanya mengakomodir sebagian dan menciderai hak-hak masyarakat lainnya,” pungkasnya.

Adapun saat ini, DPR sedang membahas Rancangan Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu pasalnya membahas tentang LGBT.

Dalam rancangan yang disusun pemerintah, perilaku LGBT hanya dipidana jika pengidap LGBT melakukannya terhadap orang yang berusia kurang dari 18 tahun.

Sementara, terkait pernyataan Zulkifli yang mengungkapkan ada lima fraksi di DPR RI yang dianggap menyetujui LGBT masih dipertanyakan. Bahkan, Zulkifli bergeming saat ditanya fraksi mana saja yang menyetujui LGBT.

LGBT Jadi Pencitraan Politik

Sekjen PPP Asrul Sani pun berang dengan pernyataan Zulkifli. Asrul membantah adanya lima parpol di parlemen yang melegalkan LGBT dalam pembahasan rancangan legislasi tentang LGBT.

Dirinya bahkan menuding Ketua Umum PAN itu menjadikan isu LGBT tersebut sebagai bahan pencitraan politik belaka. “Mari isu LGBT jangan cuma jadi jualan atau pencitraan politik saja,” tutur Asrul.

Ia juga mempertanyakan komitmen dan konsistensi fraksi PAN di DPR yang tidak ikut dalam pembahasan RUU LGBT dan perkawinan sesama jenis.

“Supaya jelas (fraksi) mana yang hanya kerja di media dan yang kerja konkret dalam hal merumuskan UU LGBT menjadi perbuatan cabul dan dapat dipidana,” tambahnya.

Baca juga: Australia Akan Sahkan Aturan Tentang Pernikahan Sesama Jenis

Adapun fraksi-fraksi di DPR, Senin (15/1) sampai Kamis (18/1) lalu, membahas LGBT dan kawin sejenis dalam tim panitia kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP) di Komisi III bidang hukum.

Dalam pembahasan tersebut, dari 10 fraksi yang hadir cuma delapan. Semua (fraksi) yang hadir ini setuju LGBT adalah perbuatan pidana.

Delapan fraksi tersebut yakni PPP, Nasdem dan Golkar, serta PKS. PKB dan PDI Perjuangan, dan Demokrat, Gerindra juga hadir.

Sebelumnya, dalam konsep Rancangan KUHP bersama pemerintah, perbuatan cabul dalam LGBT hanya terhadap kelompok usia 18 tahun ke bawah atau anak-anak. Namun, dua fraksi yakni PPP dan PKS meminta agar defenisi LGBT sebagai perbuatan cabul diperluas cakupannya.

Kaum LGBT Seharusnya Tidak Dipidana

Menurut Dosen Fisip Universitas Indonesia Ade Armando, tuduhan soal penolakan LGBT yang ramai diperbincangkan sekarang lebih pada politisasi isu. Tujuannya tidak lain untuk kepentingan politik.

Ia menilai, dalam Rancangan KUHP di DPR, seharusnya perluasan hukuman pidana tidak bisa diberlakukan kepada mereka dengan orientasi seksual LGBT. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang seharusnya dipidana.

“Yang dilarang dan dipidana bukan kaum LGBT. Yang dipidana seharusnya perilaku seksual dengan kekerasan dan yang dilakukan kepada anak di bawah umur,” kata Ade, Kamis (25/1).

Baca juga: Survei: Mayoritas Warga Indonesia Terancam Dengan Adanya LGBT

Kalau itu yang disepakati di DPR, ia menilai rumusan itu sudah sangat sejalan dengan hak hal asasi manusia dan demokrasi di Indonesia.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur. Ia menuturkan bahwa orientasi seksual seseorang tidak bisa dipidana.

Menurut Isnur, orientasi seksual merupakan ranah privat yang tak bisa dibatasi maupun diintervensi oleh negara. “Orientasi seksual seseorang tidak bisa menjadi dasar orang itu dipidana. Itu kebebasan masing-masing orang. Mau dibatasi seperti apa,” ujar Isnur, Senin (18/12/2017) lalu.

Ia menambahkan, orientasi seksual seseorang itu merupakan bagian dari hak asasi. Di sisi lain, kecenderungan negara-negara lain juga menghormati hak atas kelompok LGBT dan negara tidak masuk ke wilayah privat itu.*