Mengenal Sosok Munarman, Eks Sekum FPI yang Ditangkap Densus 88
Munarman/Ist

Dawainusa.com – Nama Munarman, mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) tiba-tiba viral di media sosial.

Kuasa Hukum Muhammad Rizieq Shihab ini ditangkap oleh Densus 88 terkait dengan aksi terorisme belakangan ini.

Sebagaimana diktetahui, Munarman ditangkap Densus 88 di kediamannya di Perumahan Modernhill, Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Selasa (27/4/2021).

Baca jugaKisah Raditaka Mardyansa, Kru KRI Nanggala yang Mau Lamar Kekasih Usai Lebaran

Sosok Munarman

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Ahmad Ramadhan, menyampaikan pasca penangkapan tersebut, penggeledahan langsung dilakukan di rumah Munarman dan bekas Kantor Sekretariat FPI, Petamburan.

Saat ini diketahui jika mantan Sekretaris Umum FPI dan Kuasa Hukum Rizieq Shihab tersebut, di tahan oleh pihak kepolsian di Rumah Tahanan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

Untuk diketahui, Munarman merupakan pria kelahiran Palembang, Sumatra Selatan, 16 September 1968.

Pria yang saat ini berumur 52 tahun tersebut adalah jubir FPI, advokat, mantan aktivis HAM, mantan ketua umum YLBHI dan kemudian beralih menjadi Panglima Komando Laskar Islam, kelompok FPI.

Ia merupakan anak ke enam dari 11 bersaudara. Munarman adalah anak dari H. Hamid.

Munarman, seorang pensiunan guru Sekolah Rakyat, dengan pasangannya Ny. Nurjanah (Ibunya).

Pada tahun 1996 Munarman menikah dengan Ana Noviana dan menetap di Palembang.

Dari pernikahan ini Munarman dikaruniai tiga anak yaitu Rio Mohammad Alfarez, Rinaldo Mohammad Montazeri dan yang terakhir lahir pada bulan September 2008 dimana Munarman keluar penjara selama enam jam untuk menengok setelah kelahirannya.

Munarman dan keluarganya hidup terpisah dengan pertemuan teratur pada akhir pekan hingga kepindahannya ke Jakarta pada tahun 2000.

Munarman dan Rizieq
Foto/Ist

Baca jugaKubu Moeldoko Tidak Hadir, Sidang Gugatan Keabsahan AD/ART Demokrat Ditunda

Keluarganya kemudian ikut pindah ke Jakarta saat anak-anaknya mulai masuk TK.

Selain itu, karier mantan sekum FPI ini dimulai saat ia bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Palembang sebagai sukarelawan pada tahun 1995, kemudian dipromosikan sebagai Kepala Operasional organisasi yang sama pada tahun 1997.

Kemudian ia beralih menjadi Koordinator Kontras Aceh pada tahun 1999-2000 dan tinggal disana.

Karier ini berlanjut hingga ia menduduki posisi Koordinator Badan Pekerja Kontras dimana ia kemudia berelokasi ke Jakarta dari Aceh.

Pada bulan September 2002, Munarman terpilih sebagai Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) setelah YLBHI mengalami kekosongan kepemimpinan selama sembilan bulan.

Saatpemilihan, ia unggul dengan perbandingan suara 17 dari 23 orang, mengalahkan Daniel Panjaitan yang saat itu menjabat Wakil Direktur YLBHI Jakarta.

Munarman sendiri dicalonkan oleh LBH cabang Palembang, Banda Aceh, dan Lampung, sementara Daniel dicalonkan oleh LBH Semarang dan Jakarta.

Ia dilantik pada bulan berikutnya dan berjanji akan menyatukan anggota-anggota yayasan sebagai langkah pertamanya dan ia dilantik pada bulan Oktober 2002.

Pada Juli 2005 Makamah Konstitusi Indonesia menolak Tinjauan Yuridis yang diajukan oleh Munarman dan kawan-kawan yang tergabung dalam Tim Advokasi Rakyat untuk Hak atas Air terhadap Peraturan Pemerintah No. 7 Mengenai Sumber Daya Air (Peraturan Nomor 7 Tahun 2004) yang dianggap melanggar UUD 1945.

Pada bulan Juni 2006 ia menyatakan akan melawan apabila dipecat sebagai Ketua Dewan Pengurus YLBHI Indonesia dan berjanji tidak akan mundur.

Alasan pemecatannya adalah karena pemikiran dan sikapnya yang radikal, ia menolak Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai sistem demokrasi Indonesia, dengan keterlibatannya sebagai tokoh Hizbut Tahir Indonesia (HTI).

Sementara, pada bulan April 2008 ia sebagai Ketua dari An Nashr Institut dan Joserizal Jurnalis, Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) mengadakan konferensi Pers.

Konferensi pers ini berisi meminta agar pemerintah Indonesia tidak memperpanjang lagi kerjasamanya dengan Institut Riset Angkatan Laut AS Naval Medical Research Institute, Unit No 2 (NAMRU-2) dan mendeportasi staff dan pegawainya yang telah merugikan Indonesia karena menikmati status bebas pajak, akomodasi gratis, dan memiliki kekebalan diplomatik, apalagi operasional Namru-2 terus berjalan walaupun kontraknya sudah habis.*