Mendagri Tunjuk Satu Dirjen untuk Pelayanan Pemerintahan di Sulteng

Mendagri Tunjuk Satu Dirjen untuk Pelayanan Pemerintahan di Sulteng

JAKARTA, dawainusa.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan pelayanan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan setelah bencana gempa dan tsunami menggucang daerah tersebut.

Hal ini dipastikan setelah ia menunjuk salah satu dirjen dari Kemendagri untuk membantu pelayan pemerintahan di daerah tersebut. Namun, ia juga menegaskan, pelayanan pemerintahan belum sepenuhnya berjalan secara normal.

Baca juga: Survei LSI di Media Sosial, Pasangan Jokowi dan Ma’aruf Amin Unggul

Upaya penunjukan salah satu Dirjen dari Kemendgri ini bertujuan untuk memastikan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah tidak mati suri. Namun, ia mengatakan, pemerintah memilih untuk lebih fokus terhadap penanganan terhadap dampak bencana gempa dan tsunami.

“Sudah jalan sekarang. Informasi terakhir, kami sudah menunjuk satu dirjen untuk komunikasi bahwa di Pemda Sulteng tetap ada posko pemerintahan. Kalau ada pengaduan, pelayanan masyarakat atau apa pun, meskipun konsentrasinya di masalah penanganan bencana ya. Tapi apa pun, dalam konteks pemerintahan daerah, itu harus jalan,” kata Tjahjo di Jakarta Pusat, Selasa (2/10).

Adapun pelayanan pemerintahan yang lain, menurut Tjahjo, tetap diusahakan oleh pemerintah pusat di bawah kerja sama dengan jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dilakukan agar masyarakat di daerah tersebut tetap mendapat pelayanan dari pemerintah.

IPDN untuk Pendampingan Pemerintahan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga memastikan telah mengirim sebanyak 50 orang dari IPDN. Praja dari IPDN tersebut ditugaskan untuk membantu melakukan pendampingan pemerintahan selama masa pemulihan pasca gempa dan tsunami.

“Intinya kami pendampingan, mengirim bertahap pokoknya minimal ada. Kemudian dari IPDN ada 50 orang. Minimal untuk membantu tata kelola di pemerintah daerah,” kata Tjahjo.

Baca juga: Penjarahan Gempa Palu, Polisi Tetapkan 45 Tersangka

Mengingat besarnya dampak gempa dan tsunami, telah dipastikan gedung-gedung pemerintahan setempat tidak berfungsi kembali. Untuk itu, Kemendagri telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat agar menyediakan tenda-tenda darurat agar pelayanan administrasi tetap berjalan.

“Sekjen kami sudah kontak dengan Pak Sekda, minimal ada suatu ruangan. Di depan rumah gubernur minimal ada satu tenda sehingga minimal kalau ada hal-hal administrasi yang diperlukan siap sedia,” jelasnya.

Selain itu, jelas Tjahjo, pemerintah pusat telah melakukan koordinasi dengan seluruh pemerintah provinsi yang lain. Koordinasi ini dilakukan bertujuan untuk melakukan penanganan secara bersama terhadap dampak bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Empat Arahan Prioritas Presiden

Selain beberapa poin penting di atas, Tjahjo Kumolo juga memastikan empat poin prioritas yang menjadi arahan Presiden Jokowi akan berjalan secara maksimal.

Keempat point tersebut disampaikan langsung oleh Jokowi saat membuka rapat terbatas untuk penanganan gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Adapun arahan pertama dari presiden adalah terkait evakuasi dan pencarian korban.

“Saya minta Kepala Basarnas dibantu TNI-Polri menambah personel sehingga bisa menjangkau lebih banyak ke wilayah terdampak, termasuk Donggala, Sigi, Parigi Moutong. Karena itu saya minta Kementerian PU untuk alat berat, karena di Palu sudah banyak, kerahkan alat berat di sekitar lokasi dan juga memakai alat berat dari swasta,” kata Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi Soal Kabar Penjarahan Usai Gempa Palu

Arahan kedua dari Presiden Jokowi adalah terkait dengan pertolongan medis. Ia meminta kepada semua pemangku kepentingan untuk membantu menyediakan tenda -tenda bagi pengunsi gempa. Tenda-tenda tersebut sangat diperlukan, baik untuk umum maupun untuk penanganan korban di rumah sakit.

“Saya lihat di lapangan tenda-tenda untuk penanganan korban kurang. Kementerian yang punya tenda besar agar dikirimkan ke Palu, Donggala, Sigi, Parigi Moutong, termasuk kapal TNI juga segera dikirim ke sana. Kemenkes memperbanyak RS lapangan karena saya lihat tidak memungkinkan korban dirawat di dalam RS. Ketersediaan obat, tenaga medis agar semua tersedia,”ujarnya.

Presiden Jokowi juga meminta penyedian logistik kepada pengungsi secara cepat. Ia menambahkan, tenda pengungsi mesti dilengkapi dengan bahan makanan, kebutuhan untuk wanita, bayi, anak, berkaitan penyediaan air dan MCK untuk darurat. Adapun untuk keamanan, TNI dan Polri diminta untuk menjaga penyaluran logistik agar sampai di tangan masyarakat.

Pada point terakhir, Presiden Jokowi meminta perbaikan infrastruktur segera dilaksanakan. Ia meminta kepada Kemenhub dan Kementerian PUPR untuk membenahi fasilitas umum dan landasan pacu bandara hingga jalan yang sudah rusak akibat gempa.*