Mendagri: Pilkada Serentak 2018 Memboroskan Anggaran Negara

Mendagri: Pilkada Serentak 2018 Memboroskan Anggaran Negara

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan, pelaksanaan pilkada serentak 2018 berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran negara. Menurutnya, pilkada serentak memerlukan anggaran negara yang cukup tinggi dibandingkan pilkada satuan. (Foto: Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo - Kompas.com).

JAKARTA, dawainusa.com Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, pilkada serentak 2018 dinilai memboroskan anggaran negara ketimbang pilkada yang waktunya ditetapkan dan disesuaikan sendiri oleh masing-masing daerah.

Hal itu disampaikannya setelah menghadiri rapat koordinasi dengan kementerian terkait bidang ekonomi dan Bank Indonesia (BI) di Gedung Thamrin BI, Senin (22/01).

“(Penyelenggaraan) pilkada serentak itu justru yang kami tangkap tidak efisien (atau) semakin tinggi biayanya dibandingkan Pilkada satuan,” kata Tjahjo.

Baca juga: Antisipasi Tensi Panas Pilkada 2018, Polri Bentuk Satgas Nusantara

Menurut data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tercatat, pilkada serentak 2015 lalu yang dilangsungkan di 269 daerah telah menghabiskan anggaran mencapai Rp7 triliun lebih. Pada pilkada 2017, anggaran yang dihabiskan negara mencapai Rp5,9 triliun.

Sementara itu, untuk pilkada serentak yang berlangsung di 171 daerah tahun ini, pemerintah berencana akan mengucurkan dana lebih dari Rp15 triliun. Anggaran tersebut akan disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah.

“Dengan pilkada serentak, harusnya (biaya) semakin kecil, tetapi nggak, malah semakin besar biayanya,” kata Tjahjo.

Mendongkrak Roda Perekonomian Daerah?

Pada sisi lain, Tjahjo melihat, pilkada serentak 2018 memang berpotensi untuk mendongkrak roda pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia mengatakan, potensi ini sangat kuat secara khusus untuk industri kecil yang berperan dalam bidang produksi perlengkapan atribut kampanye.

“Harusnya dengan pilkada itu pertumbuhan daerah akan meningkat. Orang bikin kaos buat Sektor-sektor kecil itu ada pertumbuhan yang bagus,” tuturnya.

Hal senada juga pernah disampaikan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggartiasto Lukita pada Kamis (04/01) lalu.

Ia menilai, pilkada serentak yang akan bergulir tahun ini akan mendatangkan dampak positif bagi peningkatan ekonomi daerah. Ia mengaku optimis lantaran akan banyak aktivitas perdagangan yang akan terjadi di tahun politik ini.

“Dari sisi perdagangan tidak perlu ada kekhawatiran. Mulai dari kumpul-kumpul, mencetak kaos, menyablon, berbagai hal lainnya itu tidak ada yang gratis,” ungkap Lukita ketika mengikuti konferensi pers di Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Baca juga: Pilkada Serentak, Akankah Membawa Dampak Positif Bagi Pertumbuhan Ekonomi?

Meski demikian, pihaknya akan terus melakukan kontrol terhadap peredaran uang di berbagai daerah agar tidak berakibat pada terjadinya inflansi.

Sementara itu, seorang pakar ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bima Yudhistira, meragukan optimisme Lukita. Ia merasa keberatan dengan pandangan bahwa pilkada serentak akan berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Dampak ke daerahnya bukan tidak ada tapi hanya ke beberapa sektor. Rokok, makanan, konveksi, perhotelan dan restoran buat tempat-tempat kumpul konsolidasi,” tutur Yudhistira.

Menurut Yudhistira, keraguannya itu didasarkan pada pandangannya terhadap masyarakat saat ini yang dinilai sudah melek teknologi. Situasi ini, katanya, berdampak pada menurunnya belanja jasa periklanan kampanye karena semuanya akan beralih kepada media sosial.

“Hal itu sudah terlihat dari Pemilu 2014 lalu, pertumbuhan dari jasa periklanan itu dibawah ekspektasi karena udah pada pake medsos kampanyenya, jadi ada perubahan shifting. Iklan-iklan caleg di televisi berkurang di koran berkurang jadi semuanya sudah menggunakan media digital,” jelasnya.

Faktor lain ialah karena ada pembatasan pemasangan baliho dan reklame para calon pilkada oleh Bawaslu. “Jadi order untuk jasa periklanan termasuk cetak mencetaknya jadi agak berkurang itu mungkin dampaknya kesana,” ungkap Yudhistira.

Pilkada Serentak 2018: Mengancam Pertumbuhan Ekonomi Nasional 

Sebelumnya, pada Desember 2017 lalu, prediksi terkait dampak pilkada serentak bagi pertumbuhan ekonomi nasional juga telah dinyatakan oleh pakar ekonomi, Edy Suandi Hamid.

Edy mengingatkan pemerintah bahwa target pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,4 persen bisa saja meleset. Ia memprediksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini hanya bisa mencapai 5,3 persen.

“Berat mencapai target. Tiga tahun terkahir kenaikannya hanya sekitar 0,1 persen,” jelas Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta itu.

Baca juga: Antisipasi Tensi Panas Pilkada 2018, Polri Bentuk Satgas Nusantara

Meski demikian, tahun politik ini juga menurutnya memiliki manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal itu dapat terjadi melalui belanja partai politik.

Sedangkan, efek negatifnya ialah para investor akan wait and see, yakni menunggu keamanan dan risiko untuk melakukan investasi.*