Menagih Janji Kampanye Damai Jokowi-JK dan Prabowo-Sandi

Menagih Janji Kampanye Damai Jokowi-JK dan Prabowo-Sandi

OMONG DENG, dawainusa.com – Sudah hampir 4 bulan, kita berada dalam situasi kampanye menyambut Pilpres 2019. Namun narasi kampanye yang tersebar di ruang publik masih diwarnai dengan aksi saling sindir dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Masing-masing kubu memainkan peranan sebagai pengkritik yang menimbulkan polemik sampai di masyarakat akar rumput. Janji tentang kampanye positif yang sudah diikrarkan seolah hanya menghibur harapan masyarakat.

Kedua belah pihak tetap saja memproduksi narasi kampanye yang tidak edukatif terhadap masyarakat. Dalam kondisi demikian, masyarakat diarahkan untuk saling membenci.

Ruang publik demokrasi tidak lagi menjadi ruang perdebatan rasional atas wacana politik. Etika dan nilai politik yang berkeadaban hilang dari percakapan publik. Kebenaran menjadi tabu untuk diperbincangkan dan kritikan menjadi anak haram yang tak pantas untuk dilahirkan di tengah diskursus politik.

Baca juga: Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Terbukti Langgar Aturan Iklan Galang Dana

Berbagai macam istilah seperti tampang boyolali, politisi sontoloyo, politik genderuwo, dan tempe setipis ATM, serentak viral di media sosial dan menjadi konsumsi publik. Alhasil, penggunaan diksi-diksi tersebut sukses mengundang percakapan publik dan menjadi keywords yang laris di pasaran media.

Sejak dideklarasikannya kedua pasang kandidat capres dan cawapres, masih banyak masyarakat yang belum memahami apa program kerja dari masing-masing pasangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil jajak pendapat Kompas, yang dipublikasikan di Harian Kompas, Senin 26 November 2018.

Hasil jajak pendapat tersebut mengungkapkan bahwa sebanyak 65,8 % responden jajak pendapat mengaku belum memahami program-program, baik dari para calon anggota legislatif, maupun para kandidat presiden dan wakil presiden. Melihat fakta ini, muncul sebuah pertanyaan, dimanakah janji yeng pernah mereka ikrarkan?

Memahami Pemilu dan Kampanye

Banyak ahli mendefinisikan pemilu dan kampanye dengan bahasa yang berbeda. Namun dalam tulisan ini, saya hanya mengambil pengertian pemilu dan kampanye dari perspektif konstitusi sebagai basis legitimasi dalam konteks kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 1 ayat (1) yang dimaksud Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sedangkan kampanye menurut UU pasal 1 ayat 26 No. 10 tahun 2008 merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program yang ditawarkan oleh calon peserta Pemilu.

Baca juga: Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu dan Retorika Kampanye Jokowi

Definisi tentang pemilu dan kampanye di atas sejalan dengan deklarasi kampanye damai yang telah diikrarkan oleh kedua kandidat di halaman Tugu Monumen Nasional, Jakarta, 23 September 2018 silam.

Dalam deklarasi kampanye damai tersebut ada 3 poin penting janji kampanye damai yang mereka ikrarkan bersama. Pertama, Mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kedua, melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, politisasi SARA, dan politik uang. Ketiga, melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga janji di atas tentunya bukan sekedar hiburan bagi rakyat. Tetapi harus ditepati dan dilaksanakan agar bisa menciptakan kedamaian seperti yang diharapkan. Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat mesti dipahami sebagai bagian dari proses penentuan masa depan bangsa yang terlepas dari segala macam intervensi pihak lain.

Setiap pribadi memiliki kehendak bebas untuk menentukan arah pilihan dan dukungannya tanpa harus dipaksa dan dimanipulasi. Demikian juga kampanye, semua masyarakat berhak mengambil bagian dan memperoleh informasi yang obyektif dan bebas kepentingan.

Pemilu dan Kampanye, Ruang Konsolidasi Nalar dan Etika

Sadar atau tidak, produksi narasi politik selama ini adalah bagian dari upaya memainkan emosi publik ketimbang rasio. Kedua pasangan kandidat memainkan sensasi politik sebagai cara meraup simpati publik.

Pada tempat ini, rasionalitas keberpihakan terhadap pilihan bebas masyarakat kemudian tergeser oleh artikulasi kampanye yang cenderung emosional.

Produksi narasi politik lebih didominasi oleh dorongan kehendak yang kemudian memperbudak intelektual sehingga bisa mempengaruhi nalar masyarakat emosional. Ini merupakan salah satu cara untuk bisa menciptakan rasa simpati masyarakat.

Kampanye dan pemilu seperti yang sudah didefinisikan dan dibakukan dalam UU di atas hemat saya merupakan ruang konsolidasi nalar dan etika baik bagi para kandidat, elit politik, partai politik maupun rakyat.

Baca juga: Catatan Kritis Boni Hargens Soal Seruan Kampanye Negatif dari PKS

Dalam hal ini, pemilu dan kampanye dalam ruang demokrasi, bukan sebuah ajang untuk saling mengkalkulasi dosa politik, sosial dan moral dari masing-masing kandidat. Demokrasi bukanlah ruang permufakatan dan konsolidasi nafsu politik dan kekuasaan pribadi dan golongan.

Di sana adalah ruang yang menurut Habermas tempat semua orang berkomunikasi secara rasional dan fair baik secara pribadi maupun kolektif.

Dalam kampanye, narasi politik yang berbau SARA dan politik identitas merupakan cara yang tidak tepat untuk memajukan peradaban berdemokrasi. Maka, etika dan rasionalitas menjadi opsi fundamental dalam membangun komunikasi politik agar tidak menciptakan perpecahan dalam masyarakat.

Cara kampanye seperti ini hanya akan menimbulkan permusuhan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, para kandidat, partai politik, dan para pendukung dituntut untuk lebih dewasa dan bertanggungjawab dalam berkampanye.

Tuntutan tersebut tentunya membutuhkan kehendak baik dari kedua kandidat yang berkontestasi. Sampai di sini, sebuah pertanyaan, sanggupkah kedua pasangan calon presiden Jokowi-JK dan Prabowo-Sandi menjalankan janji kampanye damai yang telah diikrarkan? Publik menanti jawabannya dalam kampanye di masa-masa yang akan datang.*

COMMENTS