Membaca Intoleransi Sebagai Problem Dialektis

Membaca Intoleransi Sebagai Problem Dialektis

Dialektika mesti bermuara pada dialog. Sebab dalam dialog, sejatinya setiap pendapat tidak diterima atau ditolak begitu saja, melainkan dikaji kembali sebelum mencapai kesepakatan. (Ryan Agung - ist)

SENANDUNG, dawainusa.com  Diskursus seputar persoalan intoleransi merupakan hal penting yang layak dibicarakan untuk konteks Indonesia kekinian. Ini karena intoleransi telah menjadi bahaya laten yang memporakporandakan tatanan keharmonisan kehidupan keagamaan di Indonesia.

Sebut saja dua antaranya yakni, Tragedi pembakaran sebuah Gereja di Singkil, Aceh (2014), hingga teranyar adalah situasi menjelang dan sesudah pilkada DKI yang masih terngiang hingga saat ini.

Kesemuanya memberikan sinyal gugurnya cita rasa keharmonisan yang sudah lama diperjuangkan, demi terciptanya suatu tatanan kehidupan agama yang rukun dan damai di negara yang mensanjungi pluralisme ini.

Baca juga: Yerusalem, Kota Warisan Suku Benyamin yang Dipuji Penulis Kuwait

Pluralisme adalah identitas negara Indonesia. Atas dasar itu, perbedaan adalah sebuah keniscayaan,termasuk agama. Selanjutnya perbedaan ini menuntut sikap saling menghargai dan menghormati di antara sesama pemeluk agama. Pada tataran ini kerukunan dan perdamaian mendapat tempatnya yang sentral.

Namun sejumlah tragedi yang terpampang di atas membuat kita bertanya, mungkinkah setiap agama masih mengamini kerukunan dan perdamain sebagai jiwa yang menghidupkan kelanggengan keberagaman agama di Indonesia? Kalau ia, apa sebenarnya yang menyebabkan insiden di muka harus berakibat sefatal yang telah dirasakan?

Dalam tulisan ini, penulis berusaha untuk tidak memvonis pihak mana yang mesti bertanggung jawab atas situasi yang demikian. Tapi penulis hendak mencermati kompleksitas persoalan itu dari segi dialektika yang mungkin diabaikan para pemeluk agama.

Secara khusus, penulis bertolak dari persoalan tragis Singkil yang berakhir fatal, di mana Gedung Gereja di bakar dan orang harus kehilangan nyawa ( FP,21/1/2015 ) dan buntut dari pilkada DKI yang berujung pada penolakan untuk menyolatkan jenazah bagi mereka yang berbeda pilihan politik.

Persoalan Dialektika

Hegel (1770-1831), seorang pemikir yang paling berpengaruh terhadap faham dialektika modern berpendapat bahwa berpikir secara dialektis berarti melihat kesatuan dalam yang saling bertentangan. Itu berarti yang benar hanyalah keseluruhan, tetapi keseluruhan itu terbangun dari gerak perkembangan unsur-unsurnya yang saling menentang.

Inti dari proses dialektika terungkap dalam kata ‘aufheben’ (Jerman) yang sekaligus mempunyai tiga arti: mengangkat, menghapus dan menyimpan. Setiap langkah baru sekaligus menentang atau menghapus yang lama, selanjutnya mengangkat kebenaran lama ke tingkat yang lebih tinggi dan kemudian menyimpannya.

Dialektika mesti bermuara pada dialog. Sebab dalam dialog, sejatinya setiap pendapat tidak diterima atau ditolak begitu saja, melainkan dikaji kembali sebelum mencapai kesepakatan.

Jelas ini menunjukkan bahwa suatu kebenaran tidak pernah tersedia begitu saja, melainkan merupakan hasil suatu proses tingkah: pendapat semula (tesis) ditanggapi oleh pendapat lawan (antitesis); pendapat lawan itu disangkal lagi sehingga mencapai kebenaran penuh (sintesis).

Baca juga: Memori Penderitaan dan Karya Sastra (Mengenang 25 tahun Tsunami Maumere)

Jika demikian, maka dialektika mesti bermuara pada dialog. Sebab dalam dialog, sejatinya setiap pendapat tidak diterima atau ditolak begitu saja, melainkan dikaji kembali sebelum mencapai kesepakatan. Segala kesalapahaman diselidiki secara objektif kemudian sama-sama mencari solusi.

Ketegangan karena silang pendapat tidak menjadi malapetaka. Dengan begitu, ruang kriminalitas tidak tercipta, sentimen antar golongan dapat ditepis, atau lebih radikal seperti yang diungkapkan filsuf yunani, Herakleitos (544-483 SM): “ Perang adalah bapak segala-galanya”, sejauh mungkin dapat dihindari.

Dalam konteks insiden Singkil dan pilkada DKI paham di atas akan berdampak positif jika dipahami secara benar, lalu diimplementasikan dalam kamelut yang bernuansa agama itu. Kerukunan antara umat beragama terjamin. Tiada tindakan anarkis. Tapi sayangnya realita berkata lain.

Tindakan intoleran lebih gemuk dan bertumbuh subur di atas perbedaan agama yang ada. Tindakan anarkis adalah dampak lanjut dari sikap intoleran ini. Karena itu peristiwa pembakaran Gereja di Singkil pada satu sisi dan penolakan untuk menyolat jenazah di DKI pada sisi lain adalah bentuk sikap intoleran yang paling sadis.

Pada hal, jika kita telisik akar masalahnya sangat sederhana. Umat Islam tidak setuju dengan cara pendirian Rumah Ibadat umat Kristen karena dinilai menyalahi aturan terkait pendirian rumah ibadat yang telah diatur dalam peraturan Gubernur nomor 25 Tahun 2007 dan perbedaan pilihan politik yang tidak haram bagi Indonesia yang menganut sistem demokrasi pancasila.

Aturan mengenai pensirian Rumah Ibadat itu tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, selanjutnya perbedaan politik itu merupakan fakta tak terbantahkan dalam alam demokrasi Indonesia.

Kembali kepada persoalan dialektika, kedua peristiwa di atas tidak harus berakibat fatal sampai pada melegalkan tindakan anarkis, sejauh setiap pemeluk agama mampu membaca peluang ini sebagai wahana tersalurnya sebuah proses dialektika yang mengharuskan adanya dialog.

Peluang ini terutama terletak pada kenyataan bahwa setiap agama memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh setiap agama ini lebih pada sikap fanatism semu, melihat agama sendiri sebagai satu-satunya sumber kebenaran, sedangkan yang lain dilihat sebagai pelengkap.

Di sini proses dialektika memiliki potensi yang besar untuk melakukan fungsi kritisnya terhadap segala kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing agama itu, sehingga bisa memanimalisir sikap intoleran yang berakibat fatal sebagaimana yang terjadi di Singkil dan DKI.

Komunikasi Dialogal

Tidak sebatas pada fungsi kritis, proses dialektika yang meniscayakan komunikasi dialogal itu sebagaimana Hegel, akan berperanan dalam mengkaji atau mengklarifikasi akar masalah dari problema yang terjadi. Inti dari proses dialetika Hegel yang terletak pada kata aufheben (Mengangkat Menghapus Menyimpan) menjadi acuan dalam mencari solusi dari kamelut yang sedang terjadi.

Setiap langkah yang yang bertentangan dengan cita-cita bersama akan dihapus, sebaliknya suatu kebenaran umum yang menjadi rujukan kehidupan agama di Indonesia, dan terutama di Singkil dan DKI diangkat kemudian disimpan untuk menjadi landasan bagi setiap pemeluk agama, sehingga orang mampu bertingkah untuk menjadi warga agama sekaligus warga Negara yang bermartabat.

Komunikasi dialogal harus menjadi langkah awal untuk keluar dari eklusivitas kelompok atau aliran tertentu sebagai biang berkecambahnya sikap intoleran antara sesama pemeluk agama.

Namun perlu diingat bahwa tesis dialektika Hegel ini mesti dibaca dalam kerangka dialogal. Di luar itu dia sama sekali tidak berdaya. Komunikasi dialogal harus menjadi langkah awal untuk keluar dari eklusivitas kelompok atau aliran tertentu sebagai biang berkecambahnya sikap intoleran antara sesama pemeluk agama.

Baca juga: Mahasiswa dan Kegusaran Ilmiah

Demikian pun halnya dengan apa yang terjadi di Singkil dan DKI. Sesama umat harusnya menjalin sebuah sikap yang lebih santun melalui komunikasi dialogal ketimbang melancarkan tindakan anarkis yang sama sekali tidak memberi efek yang positif; malah sebaliknya semakin memperburuk keharmonisan kehidupan agama kita. Dan dialog itu sendiri harus dipahami sebagai sebuah proses panjang dan kompleks, bukan sebuah proses yang sekali jadi.

Dalam konteks Singkil dan DKI penulis melihat bahwa orang belum mampu membaca dialog itu secara total. Dialog masih dipahami dalam konteks yang sempit, sehingga tidak mengherankan kalau tindakan anarkis atas nama agama mencuat kepermukaan. Indikasinya jelas. Umat islam membakar Gedung Gereja hanya karena pendirian Rumah Ibadat itu menyalahi aturan yang ada.

Kemudian Jenazah sesama saudara diperlakukan secara tak wajar hanya karena pilihan politik. Andaikan pihak yang berperan antagonis di sini benar-benar memahami dialog sebagai proses komprehensif, orang tidak lansung mengambil tindakan sekeji itu (pembakaran Gereja dan penolakan Jenazah) melainkan mengkaji serta mengklarifikasi kembali penyebab dari masalah ini, kemudian menentukan sikap yang pantas untuk sebuah pemulihan.

Dalam pehaman dialog yang komprehensif ini juga, orang harus mampu bersikap rendah hati untuk mengurung persepsi yang mungkin belum waktunya untuk diartikulasikan sebagai sebuah rujukan untuk menata sebuah kehidupan agama yang lebih baik, sembari membuka hati untuk menerima kebenaran lain yang mungkin lebih tepat untuk dijadikan rujukan demi menata kebersamaan yang dicita-citakan.

Kebenaran atau persepsi yang dimaksudkan tidak berurusan dengan hal-hal absout suatu agama atau aliran tertentu, tetapi lebih pada pola umum yang diterima oleh semua agama seperti kerukunan dan perdamaian.

Sejauh orang mampu membaca proses dialektika sebagai proses yang komprenhesif, sebagaimana Hegel melihat keseluruhan dari hal-hal yang saling bertentangan sebagai dasar kebenaran, kita pun akan mencapai kadar kebenaran itu untuk menata suatu kehidupan agama yang harmonis di negara pluralis ini.*

Penulis: Ryan Agung* (Mahasiswa Hukum Universitas Esa Unggul)