Melihat Pro dan Kontra Soal Larangan Berpolitik di Rumah Ibadah

Melihat Pro dan Kontra Soal Larangan Berpolitik di Rumah Ibadah

Apabila pemerintah ataupun masyarakat sepakat bahwa masjid dapat digunakan untuk membahas politik bertema kebangsaan dan kerakyatan, hal itu mesti dilakukan dengan hati-hati. (Foto: Ilustrasi - ist)

FOKUS, dawainusa.com – Persoalan apakah rumah ibadah dapat dipakai sebagai ruang untuk kegiatan politik praktis kembali dihembuskan oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais di hadapan publik.

Saat melakukan Halalbihalal dengan Civitas Universitas Bung Karno di Jakarta pada Jumat (29/6), persoalan ini kembali dibicarakan oleh Ketua Dewan Pembina Alumni 212 itu.

Bagi Amien Rais, sejumlah larangan agar agama tidak boleh campur dalam urusan politik praktis seperti dengan menjadikan rumah ibadah sebagai tempat untuk kampanye merupakan sebuah kekeliruan. Bahkan ia dengan berani dan tegas mengatakan, larangan itu merupakan sebuah tindakan kurang ajar.

Baca juga: Sering Buat Kegaduhan, Amien Rais Diminta Segera Pensiun dari Dunia Politik

Dalil yang dipakai Amien Rais terkait ketidaksetujuannya akan larangan itu ialah bahwa ia menilai agama merupakan panduan bagi setiap umat beriman dalam kehidupannya di dunia ini.

Agama bagi dia ialah sebuah pedoman hidup yang memberikan tuntunan bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia ini. Dengan demikian, ia membantah larangan agama tidak boleh terlibat dalam urusan politik praktis.

“Agama itu kalau enggak untuk dunia ya ngapain? Katakan politik enggak boleh di masjid, itu kurang ajar. Agama enggak boleh untuk dunia buat apa? Agama itu ada biar ngatur dunia,” ujar Amien Rais.

Bagian dari Civil Society

Ketidaksetujuan bahwa agama tidak boleh terlibat dalam urusan politik ini memang tidak hanya disampaikan oleh Amien Rais. Jauh sebelumnya, sejumlah politikus dari partai politik berbasis pemilih Islam juga melayangkan sikap serupa.

Mereka menilai tidak ada salahnya apabila berbagai isu politik dibawa dalam masjid. Dalil mereka ialah sepanjang isu politik yang dibicarakan itu mengarah pada kebaikan hidup berbangsa dan bernegara, maka memasukan isu politik dalam rumah ibadah adalah sah-sah saja.

Bahkan mereka menilai, dalam konteks negara hukum demokratis, agama merupakan bagian dari masyarakat sipil atau civil society yang bertugas untuk mengontrol kekuasaan negara dan pasar.

“Politik dalam arti yang luas bagus. Malah civil society itu. Umat jadi tahu mana yang benar dan yang salah,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani di Jakarta, Rabu (17/4).

Baca juga: Hanafi dan Goenawan Mohamad, Cerita di Balik Kanvas 57 x 76

Mardani sendiri secara jelas mengungkapkan contoh isu politik seperti apa yang dapat dimasukan dalam ruang ibadah. Sebagai contoh, kata dia, ialah soal kampanye antikorupsi. Persoalan seperti ini wajib disampaikan kepada umat beragama dengan tidak harus melalui ruang-ruang lain selain rumah ibadah.

Bagi Mardani, menjauhkan rumah ibadah seperti masjid dari kehidupan politik justru membuat umat Islam — yang menjadi mayoritas penduduk di Indonesia — bodoh dan mudah dibikin gaduh. Sehingga, kata anggota Komisi II DPR ini umat Islam harus mengerti politik, ekonomi, dan hal-hal selain agama.

“Yang tidak boleh itu kampanye pilkada, pilpres, kampanye yang sifatnya personal. Kalau bab kekuatan umat, kesatuan bangsa, sebaiknya tetap ada,” tutur Mardani.

Pernyataan Mardani tersebut juga mendapat penegasan dari Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid. Ia menilai, dalam hakikatnya sebagai ruang penyalur kebaikan, rumah ibadah seperti masjid sama sekali boleh dilarang untuk menyampaikan segala bentuk kebaikan seperti soal cara hidup berbangsa dan bernegara yang baik dan benar.

“Yang tidak boleh itu menyuarakan kebencian kepada satu pihak. Kampanye secara terang-terangan. Itu kami tidak setuju,” tutur Jazilul.

Politik Selalu Terkait Kekuasaan

Sejumlah pandangan politikus tersebut memang sah-sah saja. Apalagi dengan asumsi yang mereka bangun bahwa politik pada dirinya sendiri ialah sesuatu yang baik karena itu wajib masuk dalam ruang agama. Akan tetapi, hal tersebut mesti tetap dilihat secara lebih cermat dan kritis.

Pasalnya, membolehkan isu politik masuk dalam ranah agama justru berpotensi dapat menganggu keberadaan agama sebagai ruang penyalur kebaikan dan pencerahan bagi umatnya. Frasa politik yang disampaikan oleh para politikus tersebut tetap mesti dibaca secara kritis.

Hal itulah yang disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Lakpesdam NU Rumadi Ahmad. Ia menilai, sikap kritis terhadap frasa politik itu sangat diperlukan sebab eksistensi partai politik selalu bertujuan meraih kekuasaan dan karena itu sangat mungkin politik kebangsaan menurut mereka adalah politik meraih kekuasaan itu sendiri.

“Politik kebangsaan parpol itu ya programnya dia. Makanya agak mengkhawatirkan kalau yang ngomong parpol yang dibungkus dengan agama,” ujar Rumadi.

Baca juga: Kolaborasi 57 × 76, Dialog Intuitif Goenawan Mohamad dengan Hanafi

Sikap Rumadi tersebut memang tidak tanpa alasan. Ia mengeluarkan pernyataan seperti itu mengingat cacatan situasi bangsa secara khusus soal fenomena yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu. Saat itu, rumah-rumah ibadah dipolitisasi oleh kelompok tertentu untuk kepentingan meraih kekuasaan di DKI.

Berbagai dalil suci agama dipakai untuk kepentingan meraih kekuasaan tanpa secara cermat mengingat dan memperhatikan hakikat dari berbagai dalil suci tersebut.

Hal ini dapat dilihat dalam berbagai macam larangan yang dilakukan oleh pemuka agama dalam setiap ceramah di masjid seperti ‘dilarang memilih pemimpin kafir’ serta ancaman ‘bagi siapa yang memilih pemimpin kafir, jenazahnya tidak akan dishalatkan’.

Berbagai peristiwa seperti itu membuktikan bahwa ketika agama diijinkan untuk terlibat dalam hal-hal politik praktis, fungsi agama sebagai ruang penyalur kebaikan justru disulap menjadi ruang penebar kebencian.

Karena itu, Rumadi sendiri tetap berpendirian bahwa rumah ibadah sudah seharusnya tidak diperbolehkan untuk bermain dalam politik praktis. “Saya sih sedapat mungkin masjid disterilkan dari politik yang orientasinya kekuasaan,” tegas Rumadi.

Apabila pemerintah ataupun masyarakat sepakat bahwa masjid dapat digunakan untuk membahas politik bertema kebangsaan dan kerakyatan, hal itu mesti dilakukan dengan hati-hati. Karena politik kebangsaan dan kerakyataan itu sendiri cenderung disalahgunakan untuk orientasi meraih kekuasaan semata.

“Orang mengkritik kebijakan Jokowi di masjid. Itu bukan untuk mendidik rakyat, justru memecah belah rakyat. Jadi politik kebangsaan harus dipastikan menyatukan rakyat. Bukan memecah belah rakyat,” ujar Rumadi.

Konflik Horizontal

Sikap Rumadi tersebut patut dipertimbangkan. Apa yang disampaikan Rumadi itu sesungguhnya kesimpulan dari berbagai macam praktik politik dalam hubungannya dengan peran agama di Indonesia selama ini yang cenderung mudah dipolitisasi.

Sepakat dengan Rumadi, Deputi Direktur The Political Literation Institute Iding Rasyidin juga menilai bahwa ruang ibadah tidak boleh terlibat dalam urusan politik praktis. Sebab selama ini, demikian Iding, tema politik kebangsaan hanya menjadi kedok partai Islam untuk memanfaatkan masjid sebagai tempat kampanye belaka.

“Kalau dia orang partai misalnya dan suka ceramah, dia khotbah, dengan mudah dan tidak perlu biaya. Makanya paling menggiurkan beraktivitas politik di masjid,” ujar Iding.

Baca juga: Goenawan Mohamad, Menuju Pameran Kolaborasi 57 x 76

Larangan bahwa rumah ibadah tidak diperbolehkan untuk dipakai dalam hal kampenye memang sudah secara jelas diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang termaktub dalam pasal 68 ayat (1) poin j PKPU Nomor 4/2017 tentang kampanye Pilgub, Pilbup, dan Pilwalkot.

Selama ini, demikian Iding, banyak politikus dari partai berbasis pemilih Islam menyadari masjid merupakan tempat efektif menggaet simpati massa. Karena itu, berbagai cara mereka lakukan agar hal-hal terkait politik diperbolehkan untuk dibicarakan dalam masjid.

Hal seperti ini bagi Iding mesti ditolak karena apabila rumah ibadah seperti masjid dipakai sebagai medium kampanye, hal itu akan mengakibatkan konflik di tengah masyarakat.

“Misalnya di satu masjid ada bendera PPP, PAN, PKS, PKB, PBB. Aktivis-aktivisnya ada yang pro ke salah satu partai itu. Jadi potensi konfliknya sangat besar,” jelas Iding.*