Melihat Polemik di Balik Moratorium Pengiriman TKI oleh Gubernur NTT

Melihat Polemik di Balik Moratorium Pengiriman TKI oleh Gubernur NTT

FOKUS, dawainusa.com – Pada hari-hari pertama setelah dilantik menjadi Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat mewanti-wanti akan mengeluarkan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTT ke luar negeri.

Dalilnya ialah sebagai seorang pemimpin, ia keberatan dan prihatin apabila masyarakat NTT pergi bekerja di luar daerah sementara di daerahnya sendiri, mereka memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja.

Menurut Laiskodat, sudah seharusnya masyarakat NTT menjadi pekerja di tanahnya sendiri. Mereka tidak boleh meninggalkan daerahnya, tetapi mesti mampu membangunnya dengan memaksimalkan segala potensi yang ada di dalamnya.

Hal tersebut memang akan dilaksanakan dengan partisipasi dan tanggung jawab pemerintah atasnya. Laiskodat sendiri menegaskan bahwa sebagai pemerintah, ia akan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat NTT dengan cara memberikan pelatihan kepada setiap tenaga kerja yang ada.

Baca juga: Berhentikan Kadis Nakertrans, Gubernur Laiskodat Dinilai Otoriter

Cara ini, demikian Lasikodat, sangat efektif sehingga banyak dari antara masyarakat NTT yang memiliki daya kerja yang produktif, terampil, kreatif bahkan inovatif. Dengan demikian, tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan tersebut menjadi berkurang.

“Saya akan pergi ke Malaysia untuk mengajak saudara-saudara kita yang bekerja sebagai buruh, kembali bangun NTT. Mereka kembali sebagai owner di tanah mereka sendiri,” kata Laiskodat di Kupang, Kamis (6/9).

Apa yang disampaikan oleh Gubernur Laiskodat tersebut kemudian dipertegaskannya kembali ketika dirinya memberikan pidato pertama dalam rapat paripurna istimewa bersama para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT, Senin (10/9) lalu.

Pengiriman TKI

Ilustrasi – ist

Saat itu, di hadapan para Anggota DPRD NTT, ia dengan berani mengungkapkan bahwa jika dirinya tetap menemukan bahwa masih ada praktik pengiriman TKI ke luar negeri dari NTT, ia tidak akan segan-segan untuk mematahkan kaki dari para pelakunya.

“Kita akan kerja sama dengan Danrem Kupang dan Kapolda NTT. Yang mengirim TKI asal NTT ke luar dan menjadi budak, maka gubernur akan kasih uang untuk patahkan kakinya,” ujar Laiskodat.

Ada Pelanggaran HAM

Kebijakan Laiskodat untuk tidak membiarkan masyarakat NTT dikirim ke luar negeri dengan cara moratorium itu memang mesti diberi apresiasi. Sebab, ia telah mencium aroma bahwa selama ini aktivitas pengiriman TKI ke luar negeri telah menyisahkan sejumlah persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam pidato perdananya itu, Gubernur Laiskodat juga telah menyinggung masalah kemanusiaan di balik praktik pengiriman TKI ini. Ia mengatakan, praktik pengiriman TKI ke luar negeri tersebut telah merusak eksistensi hidup orang NTT sebagai manusia.

Sebab, demikian Laiskodat menjelaskan, pengiriman TKI ke luar NTT seperti yang terjadi selama ini ternyata cenderung berujung pada praktik perdagangan manusia (human trafficking).

Baca juga: Pemberhentian Kadis Nakertrans oleh Laiskodat Dinilai Langgar Hukum

Ia menyebutkan, selama ini, banyak calon TKI asal NTT yang menderita karena ditipu dan diperjualbelikan di dalam pasar gelap di luar negeri.

Ketika berada dan bekerja di luar negeri, mereka sering menjadi seorang buruh murah, pekerja seks dan asisten rumah tangga yang tidak mendapatkan perlindungan yang layak.

Human Trafficking

Human Trafficking – ist

Tidak hanya itu, ia juga prihatin dengan fakta yang terjadi selama ini bahwa banyak para TKI asal NTT yang meninggal di luar negeri dan hanya pulang ke daerahnya dalam peti jenazah. Pada 2018, jelas dia, sudah terdapat 72 TKI asal NTT yang meninggal di luar negeri.

“Ini manusia bukan angka. Kita kehilangan saudara dan keluarga kita. Ini bukan masalah angka. Ini sesuatu yang sangat serius,” jelas dia.

Moratorium, Suburkan Praktik Perdagangan Manusia

Meski telah menyentil persoalan kemanusiaan di balik praktik pengiriman TKI asal NTT ke luar negeri tersebut, akan tetapi, pertanyaan kritis yang dapat diajukan ialah apakah aktivitas perdagangan manusia (human trafficking) yang ada di balik kegiatan pengiriman TKI itu dapat diselesaikan dengan cara moratorium?

Pertanyaan ini diajukan oleh Pihak Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Pamda) Indonesia sebagai sebuah catatan kritis atas kebijakan moratorium pengiriman TKI sebagaimana dilakukan oleh Gubernur Laiskodat tersebut.

Pihak Pamda sendiri tidak sepakat dengan kebijakan moratorium pengiriman TKI ini. Direktur Pamda Gabriel Goa melihat bahwa kebijakan Gubernur Laiskodat ini memang mungkin akan menghentikan praktik perdagangan manusia di luar negeri.

Akan tetapi, ia melihat bahwa justru kebijakaan moratorium ini dapat menyuburkan praktik perdagangan manusia (human traficcking) di dalam negeri secara khusus di daerah NTT.

“Saya tidak sependapat dengan kebijakan moratorium tersebut, karena hanya menyuburkan praktik perdagangan orang di dalam negeri, terutama di Nusa Tenggara Timur,” ujar Gabriel Goa di Kupang, Sabtu (8/9).

Baca juga: Soal Aksi Bentak, Anggota DPRD Sebut Viktor Laiskodat Seperti Preman

Menurut Goa, masalah perdagangan manusia yang kerap dipraktikan lewat aktivitas pengiriman TKI ini merupakan suatu persoalan kompleks. Karena itu, seharusnya pemerintah tidak boleh terburu-buru untuk menyelesaikannya hanya dengan cara memberikan moratorium.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, demikian Goa, pemerintah pertama-tama harus melakukan evaluasi terkait segala kebijakan dan sistem yang dipakai selama ini dalam hal aktivitas pengiriman TKI. Hal ini sangat penting, sehingga kemudian segala akar masalahnya bisa terdeteksi.

TKI

Gerakan Selamatkan TKI – ist

“Fakta membuktikan bahwa moratorium TKI ke Arab Saudi oleh Menteri Tenaga Kerja beberapa waktu lalu, justru menyuburkan mafia perdagangan orang ke Arab Saudi melalui jalur umroh,” tutur Goa.

Fakta lain juga, terang dia, ialah kebijakan moratorium TKI di Timor Tengah Utara (TTU), NTT. Kebijakan ini justru telah mengakibatkan praktik perdagangan manusia semakin bertambah di wilayah perbatasan RI dan Timor Leste tersebut.

Yang Legal Tidak Boleh Dihentikan

Catatan pihak Pamda terhadap kebijakan moratorium pengiriman TKI tersebut mesti menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah NTT untuk mengevaluasi kembali kebijakan moratorium pengiriman TKI tersebut.

Apalagi pihak Pamda telah memberikan sejumlah fakta pembanding bahwa kebijakan moratorium sudah terbukti tidak memberikan dampak positif bagi berkurangnya aktivitas perdagangan manusia (human trafficking) seperti yang kerap dialami oleh orang NTT belakangan ini.

Tidak terlepas dari kebijakan moratorium tersebut, sejumlah catatan kritis lain terhadap kebijakan itu juga datang dari pihak lain seperi dari Anggota DPD Abraham Paul Liyanto.

Berbeda dengan pihak Pamda yang memberikan catatan kritis soal kebijakan moratorium itu dari segi dampaknya bagi aktivitas perdagangan manusia, Liyanto melihatnya dari segi status hukum orang-orang yang dikirim sebagai TKI ke luar negeri.

Baca juga: Bentak Anggota DPRD, Viktor Laiskodat Dinilai Rendahkan Martabat DPR

Menurut Liyanto, sebelum mengeluarkan kebijakan moratorium itu, seharusnya Gubernur Laiskodat mempertimbangkan apakah hal itu sudah sangat tepat dilakukan untuk para TKI yang memiliki status legal atau tidak?

Liyanto sendiri memang sepakat dengan kebijakan moratorium yang dilakukan oleh Gubernur NTT tersebut. Akan tetapi, ia tidak sependapat jika hal itu juga berlaku untuk para TKI yang secara jelas memiliki status legal.

“Saya setuju-setuju saja dengan moratorium, tetapi hanya sebagai solusi untuk mengatasi pengiriman pekerja migran secara ilegal ke luar negeri. Tidak bisa yang legal juga dihentikan,” kata Liyanto di Kupang, Sabtu (27/10).

Para TKI yang mendapat status legal ini, demikian mantan Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) NTT ini menjelaskan, tidak bermasalah.

Sebab sudah ada instrumen baik undang-undang (UU) maupun lembaga pemerintah yang dibentuk khusus untuk melindungi mereka.

Aktivitas Pengiriman TKI

Aktivitas Pengiriman TKI – ist

Dengan pertimbangan itu, ia mengusulkan agar pemerintah sebaiknya cukup membenahi sistem yang sudah ada. “Tinggal bagaimana pemerintah mengoptimalkan fungsi-fungsi lembaga yang ada, dan menertibkan PJTKI serta oknum-oknum aparat birokrasi yang terlibat dalam tindakan pengiriman TKI ilegal ke luar negeri,” kata dia.

Kalau pemerintah membenahi sistem yang ada itu, demikian Liyanto, kebijakan pemerintah yang mengeluarkan moratorium itu tidak mesti dilakukan.

“Masih ada UU, BP2TKI, dan Pelayanan Satu Atap. Kalau mau dihentikan maka UU-nya harus dihilangkan, dan bubarkan BP2TKI sehingga tidak menghabiskan uang negara,” ujar Liyanto.

“Jadi saya kira kita sepakat bahwa pemerintah menertibkan yang ilegal dan bongkar mafia pengiriman TKI ilegal, terutama oknum-oknum aparat birokrasi yang diduga terlibat dalam mafia pengiriman TKI,” lanjut Liyanto.*