Melihat Dalil Eddy di Tengah Desakan Agar Dirinya Mundur dari PSSI

Melihat Dalil Eddy di Tengah Desakan Agar Dirinya Mundur dari PSSI

FOKUS, dawainusa.com – Pasca tragedi Haringga Sirla, seorang suporter sepakbola Persija yang tewas dikeroyok massa di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu (23/9) lalu, berbagai kritik dan kecaman dilayangkan publik kepada dunia sepakbola Indonesia.

Aksi brutal yang dipertontonkan massa dalam tragedi Haringga itu telah melahirkan beragam tuntutan dari sejumlah kalangan secara khusus terhadap penanggungjawab sepakbola Indonesia, yakni pihak Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

Salah satu di antaranya ialah mendesak agar Eddy Rahmayadi segera mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Desakan terhadap Eddy Rahmayadi, yang saat ini juga merangkap jabatan sebagai Gubernur Sumatera Utara itu disampaikan publik lewat sebuah petisi.

Baca juga: Kronologi Tewasnya Suporter Persija Jakarta Setelah Dikroyok Massa

Petisi itu dibuat oleh Emerson Yuntho, mewakili 32 rekannya, dan sudah berhasil ditandatangi oleh 60.201 orang. Salah satu persoalan yang disampaikan di dalam petisi tersebut ialah terkait rangkap jabatan yang diemban oleh Eddy Rahmayadi.

Publik menilai bahwa rangkap jabatan yang dimiliki oleh Eddy akan berpotensi untuk mengacaukan dunia sepakbola tanah air.

“Melalui petisi ini dan demi masa depan Sepak Bola Indonesia kami meminta Bapak Eddy Rahmayadi mundur sebagai Ketua Umum PSSI,” tulis Emerson di dalam petisi tersebut.

Apa yang dikhawatirkan oleh Emerson tersebut tentu sangat masuk akal. Keberadaan Eddy Rahmayadi sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus sebagai Gubernur Sumatera Utara berkemungkinan akan membuat Mantan TNI AD tersebut tidak fokus dalam mengembankan tugasnya.

Sebab, untuk menangani dua bidang tersebut, yakni sepakbola Indonesia dan Pemerintahan Daerah Sumatera Utara, Eddy membutuhkan tanggungjawab yang besar dan tidak mungkin ia akan secara total melaksanakan tugasnya apabila ia tetap mempertahankan diri untuk memimpin kedua bidang tersebut secara bersamaan.

Karena itu, dengan desakan yang disampaikan melalui petisi itu, publik melihat bahwa sudah sebaiknya bahkan seharusnya Eddy menanggalkan statusnya sebagai Ketum PSSI dan memberikan hal itu kepada orang lain agar ia bisa fokus untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin Daerah Provinsi Sumatera Utara.

UU Melarang Kepala Daerah Rangkap Jabatan

Argumen yang dibangun oleh Emerson dan publik yang menyoal rangkap jabatan seperti yang dimiliki Eddy melalui petisi tersebut tidak tanpa kekuatan yang legitim. Apa yang dipersoalkan mereka itu sudah mendapatkan legitimasi di dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hal ini ditegaskan di dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 800/148/sj 2012 pada 17 Januari 2012. Dalam aturan itu, ditulis Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan seperti KONI dan PSSI.

Dengan merujuk pada aturan tersebut, sudah sangat jelas bahwa sebenarnya tanpa harus menunggu ada desakan dari publik, Eddy sendiri sudah terlebih dahulu harus melepaskan jabatannya sebagai Ketum PSSI setelah ia dipilih dan dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Baca juga: Haringga, Korban Otak Primitif Suporter dan Identitas Konyol Sepakbola

Sikap seperti itu sebenarnya yang mesti dimiliki oleh seorang pejabat publik seperti Eddy apabila ia memang sungguh-sungguh memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk membangun bangsa dan negara ini dengan baik.

Lebih dari itu, integritas Eddy Rahmayadi sebagai seorang pelayan publik juga dapat diuji lewat sikapnya soal rangkap jabatan yang masih ia emban itu.

Sebab, seperti yang telah ditegaskan oleh Emerson melalui petisi itu, bahwa rangkap jabatan seperti yang dimiliki oleh Eddy saat ini akan sangat potensial bagi terjadinya konflik kepentingan.

“Kami tidak ingin PSSI hanya dijadikan kendaraan tanpa ada kemauan untuk menjalankannya apalagi hanya dijadikan bemper untuk kepentingan selama menjabat sebagai gubernur Sumut. Semua tentu tak mengharapkan ada pimpinan yang menganak emaskan satu klub saja,” tulis Emerson di dalam petisi itu.

Apa Kata Eddy Rahmayadi Soal Posisinya di PSSI?

Desakan publik yang meminta Eddy mundur dari Ketum PSSI lewat petisi tersebut memang sudah diketahui oleh Eddy Rahmayadi sendiri.

Akan tetapi, sejauh ini ia justru beranggapan bahwa petisi itu tidak cukup untuk mempengaruhi posisinya di PSSI. Bahkan ia menganggap bahwa petisi itu sangat janggal.

Petisi tersebut, demikian Eddy, tidak memiliki kekuatan yang legitim untuk mengharuskan dirinya melepaskan jabatan sebagai Ketua Umum PSSI.

Bagi Eddy, ia akan mundur dari jabatannya itu hanya jika ada permintaan langsung dari Kemendagri bahwa ia mesti melepaskan jabatannya tersebut.

Tidak hanya sebatas mengatakan demikian, Eddy sendiri bahkan menegaskan bahwa dirinya akan tetap menjalankan tugasnya untuk memimpin kedua bidang tersebut.

Ia tidak akan mundur sebagai Ketua Umum PSSI karena baginya, jabatan itu merupakan amanah dari rakyat Indonesia yang telah diberikan  dan dipercayakan kepada dirinya.

Baca juga: Pesan Terakhir Suporter Persija Jakarta Sebelum Ajal menjemput

Sebagai sebuah amanah yang diberikan dan dipercayakan oleh rakyat, demikian Eddy berdalil, ia memiliki hak dan tanggung jawab untuk melindungi hal tersebut, yakni dengan tidak melepaskan jabatannya sebagai Ketua Umum di PSSI.

“Yang saya takutkan kalau satu dari 60 ribu orang itu menginginkan jabatan di PSSI. Jabatan ini amanat rakyat. Saya harus melindunginya sampai 2020,” kata Eddy dilansir Indosport, Kamis (27/9).

Jawaban dan dalil Eddy Rahmayadi tersebut memang menyingkapkan sikap rakusnya akan suatu jabatan. Dengan jawaban semacam itu, publik dapat tahu sejauh mana kebajikan politik dan integritas moral yang dimiliki oleh seorang Eddy Rahmayadi.

Padahal, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, keputusannya untuk tetap merangkap jabatan itu hanya akan membuat dirinya tidak fokus dan total untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin daerah Sumatera Utara. Hal itu sendiri juga sudah sangat jelas bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Kemendagri.

Sebagai warganegara sekaligus pejabat publik yang berintegritas, seharusnya Eddy Rahmayadi taat pada aturan  Kemendagri tersebut dengan segala pertimbangan rasional yang melatarinya seperti yang juga telah disinggung di dalam petisi yang ditulis Emerson tersebut.*