Survei: Mayoritas Warga Indonesia Terancam Dengan Adanya LGBT

Survei: Mayoritas Warga Indonesia Terancam Dengan Adanya LGBT

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebut terdapat 88 persen warga Indonesia yang saat ini merasa terancam dengan keberadaan LGBT di Indonesia. (Foto: Pernikahan Sejenis - Uniquecardwedding.co.id).

JAKARTA, dawainusa.com Persoalan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) telah menjadi sebuah ancaman yang menakutkan akhir-akhir ini.

Berdasarkan keterangan peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Ade Armando, dari hasil survei lembaganya, terdapat 88 persen warga Indonesia yang saat ini merasa terancam dengan keberadaan LGBT di Indonesia.

“Warga yang sudah tahu apa itu LGBT umumnya merasa sangat atau cukup terancam oleh LGBT,” ujar Ade di Jakarta, Kamis (25/1).

Selain merasa terancam, ia juga mengungkapkan, ada 90 persen warga Indonesia yang keberatan apabila ada LGBT  yang menjadi kepala daerah maupun presiden. Sementara itu, ada 79 persen warga yang berkeberatan memiliki tetangga LGBT.

Dengan merujuk pada fakta yang ditampilkan survei tersebut, ia menjelaskan, pada umumnya, masyarakat Indonesia masih memandang negatif tentang LGBT.

Baca juga: Tim Wilson: Politisi Australia yang Lamar Pacar Sesama Jenis di Parlemen

Pandangan negatif tersebut, kata dia, lebih banyak didasari pada keyakinan agama yang menyatakan hal itu sesat, yakni ada 81 persen warga. “Umumnya mereka memandang LGBT sebagai ancaman dan sesuatu yang dilarang agama,” tutur Ade.

Selain itu, dari survei tersebut disebutkan juga ada 53,3 persen warga yang tidak akan menerima anggota keluarga yang LGBT. Sisanya, ungkapnya, ada 45,9 persen menyatakan menerima dan 0,8 persen lainnya menjawab tidak tahu.

Dari data tersebut, responden yang cenderung menolak LGBT sebagai anggota keluarga adalah mereka yang berusia 55 tahun ke atas dan berasal dari suku Betawi dan Minang. “Jadi semakin tua orang semakin tidak bisa menerima LGBT sebagai anggota keluarga mereka,” pungkasnya.

Adapun survei tersebut, kata Ade,  dilatarbelakangi oleh situasi sosial di Indonesia saat ini yang dihebohkan dengan isu tentang LGBT.

Bahkan, menurut Ade, isu ini sudah menjadi salah satu persoalan yang tengah dibicarakan di DPR untuk membahas terkait sikap negara terhadap fenomena itu.

LGBT Memiliki Hak Untuk Tidak Didiskriminasi

Dari survei tersebut, terlihat bahwa LGBT memang sangat problematis di Indonesia. Dengan dalil agama dan budaya, banyak orang Indonesia menyatakan tolak terhadap LGBT. Akan tetapi, hal itu tidak bisa berarti bahwa kaum LGBT tidak bisa menikmati haknya untuk hidup di Indonesia.

Masih merujuk pada hasil survei SMRC tersebut, Ade mengatakan, ada 57,7 persen warga yang mengatakan, mereka tidak boleh  diperlakukan secara diskriminatif.

Umumnya beranggapan, sebagai manusia dan warga negara, mereka masih memiliki hak untuk hidup di Indonesia. Sementara sisanya, yakni 41,1 persen mengatakan tidak setuju dan 1,2 persen lainnya tidak tahu. “Mayoritas responden yang setuju LGBT punya hak hidup berasal dari Jawa Timur dan Banten,” katanya.

Baca juga: Australia Akan Sahkan Aturan Tentang Pernikahan Sesama Jenis

Adapun survei ini dilakukan kepada 3.104 responden secara acak pada 22-30 Maret 2016, 3-10 September 2017, dan 7-13 Desember 2017. Responden merupakan laki-laki dan perempuan yang telah berumur 17 tahun atau lebih dari 34 provinsi.

Sebanyak 89,4 responden beragama Islam, sedangkan 6,5 persen beragama Katolik dan Protestan, dan 4,2 beragama lain-lain.

Sampel ditarik secara multistage random sampling dengan margin of error masing-masing survei sebesar 3,1 sampai 3,2 persen.

Tidak Semua Dosa Mesti Dipidanakan

Polemik terkait LGBT ini muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak perhomonan uji materiil KUHP Pasal 284 tentang perzinaan, Pasal 285 tentang pemerkosaan, dan Pasal 292 tentang homoseksual. Perhomonan itu sendiri diajukan karena pasal-pasal tersebut dianggap mengancam ketahanan keluarga.

Akan tetapi, penolakan uji materiil terhadap pasal-pasal itu tidak berarti, MK mengizinkan tindakan perzinaan seperti itu.

Salah satu persoalan yang menjadi bahan pertimbangan MK ialah karena ranah pidana tidak selamanya bisa mendefinisikan konsep perzinaan dengan mengikuti standar budaya tertentu.

Ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Ganjar Laksmana mengatakan, tidak semuanya perbuatan manusia yang dianggap bercelah harus dimasukan dalam hukum pidana.

Ia mengatakan, pada dasarnya, hukum pidana itu memiliki kriteria sendiri terkait mana yang perlu dipidanakan dan mana yang tidak.

Baca juga: Gereja Inggris Dituntut Inklusif, Pangeran George Didoakan Jadi Gay

Bagi Ganjar, salah satu tolok ukur apakah sebuah perbuatan itu ialah tindakan pidana atau tidak, yakni dengan melihat dampaknya bagi orang lain.

Apabila suatu perbuatan terbukti mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau menimbulkan bahaya, perbuatan itu pasti sudah termasuk tindakan pidana. “Tindak pidana itu pasti dosa, tapi tidak setiap dosa perlu dipidana,” kata Ganjar pada Desember 2017 lalu.

Hal senada juga ditegaskan oleh ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar. Ia menilai, penolakan MK atas uji materiil tersebut tidak bisa dinilai bahwa MK melegalkan perbuatan tersebut.

Fickar mengatakan, ketentuan tentang perzinaan yang diatur dalam KUHP justru jelas melindungi mereka yang lemah serta berpontesi menjadi korban, dalam hal ini ialah perempuan dan anak-anak di bawah umur atau belum dewasa.

“Sedangkan bagi mereka yang sudah dewasa baik laki-laki maupun perempuan (yang berzina atau sesama jenis), KUHP tidak dapat melarang karena akan memasuki hak orang lain,” jelas Fickar.*