Akibat Masuknya Investasi, Masyarakat Adat Terancam Covid-19
Masyarakat Adat - ist

JAKARTA, dawainusa.com – Keberadaan masyarakat adat di Indonesia yang selama ini terisolir tinggal di pedalaman mulai terancam oleh Pandemi Covid-19.

Deputi I Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Eustobio Rero Renggi menerangkan, hal itu terjadi sebagai akibat dari masuknya investasi di wilayah mereka.

Renggi mengatakan, semenjak keran investasi dibuka, banyak pekerja perkebunan, pertambangan, dan sebagainya masuk ke wilayah adat sehingga menulari masyarakat adat.

Baca juga: Jokowi Pakai Busana Adat Sabu, Bupati Sabu Raijua Bangga

“Kebijakan masuknya investasi pertambangan dan perkebunan ke wilayah adat itu mendatangkan orang luar yang sebenarnya mereka membawa virus ke dalam, itu sangat berdampak,” ungkap Renggi, Rabu (4/8).

“Investasi ini tidak hanya merusak alam, tapi juga mengancam kesehatan, sampai akhir 2020 itu praktis tidak satupun masyarakat adat terkena Covid-19, tapi ketika orang luar sudah masuk ke wilayah adat angka ini terus meningkat signifikan sampai hari ini,” lanjut dia.

Berapa Jumlah Masyarakat Adat yang Sudah Terkena Covid-19?

Meski belum terdata secara rinci jumlah masyarakat adat yang positif Covid-19, Renggi menjelaskan, sejauh ini, sejumlah daerah pedalaman yang dihuni oleh masyarakat adat sudah ditemukan kasus tersebut.

“Pandemi ini sudah masuk ke wilayah adat di pulau terkecil dan terluar di Indonesia, di Mentawai, Kepulauan Aru, pedalaman Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Flores, bahkan varian delta itu sudah masuk di NTT,” tutur Renggi.

Baca juga: Promosi Pariwisata dan Ekraf, Pemkab Ende Akan Gelar Festival Kelimutu

Selain itu, lanjut Renggi, juga sudah terdeteksi di Pulau Enggano, Bengkulu yang secara lokasi sangat jauh dan susah dijangkau.

Renggi sendiri memastikan bahwa selama ini mobilitas masyarakat adat terutama yang tinggal di pedalaman selalu berkegiatan di dalam wilayah adat. Sebab, mereka hidup dari alam dan tidak perlu keluar untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Karena ekonomi mereka di kampung itu tidak bergantung dengan faktor luar, mereka selama setahun membangun ekonominya mereka dan kedaulatan pangan mereka bisa surplus sampai setahun, justru ketika ada yang datang dari luar itu baru terdampak,” ujar Renggi.

Percepat Vaksinasi

Dengan adanya fakta tersebut, Renggi kemudian meminta dan mendesak pemerintah agar segera mempercepat vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat adat yang terancam.

Sebab, jika tidak demikian, mereka akan kesulitan mengakses fasilitas kesehatan apabila nantinya terpapar.

Baca juga: Terlambat Dapat Dosis Kedua, Apakah Efektivitas Vaksin Covid-19 Akan Berpengaruh?

“Lokasi vaksin harus dekat dengan wilayah adat, karena kalau mereka dimobilisasi ke kota itu akan susah akses transportasinya,” tutur Renggi.

Sebagaimana diketahui, saat ini, semua orang bisa divaksin, dalam arti tidak harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pihak Kementerian Kesehatan sendiri telah enerbitkan surat edaran kepada Dinas Kesehatan di daerah untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat apabila terdapat target sasaran vaksinasi Covid-19 yang belum memiliki NIK.*