Mantan Jenderal Filipina Dipenjara Terkait Kasus Penculikan Aktivis

Mantan Jenderal Filipina Dipenjara Terkait Kasus Penculikan Aktivis

FILIPINA, dawainusa.com – Seorang pensiunan jenderal militer Filipina, Jovito Palparan dijatuhi hukuman berat pada Senin (18/9) kemarin. Melansir channelnewsasia.com, hukuman terhadap orang kuat ini diapresiasi oleh kelompok HAM dan dilihat sebagai kasus langka di Filipina.

Palparan, dijuluki “The Butcher” oleh kelompok kiri, dikenal dengan taktik anti pemberontakannya yang brutal terhadap gerilya komunis. Ia dihukum minimal 20 tahun oleh Pengadilan di Provinsi Bulacan, utara Manila, karena terlibat dalam tindakan penculikan dua mahasiswi yang sekarang masih hilang.

Dalam kamp militer, saksi mengatakan bahwa keduanya disiksa. Hakim memutuskan, pernyataan ini sebagai kesaksian yang kredibel. Selain disiksa, saksi juga mengungkapkan bahwa korban juga pernah diperkosa.

Baca juga: Pernyataan Kontroversial Presiden Filipina yang Sebut Tuhan Bodoh

Penculikan dan penyiksaan ini bermotif kekhawatiran terhadap kelompok-kelompok komunis. Kelompok hak asasi manusia menjelaskan, Palparan berada di balik pembunuhan kaum kiri ketika ia berstatus sebagai pejabat tinggi militer.

Palparan memerangi gerilya komunis dalam masa pemerintahan sebelumnya, Gloria Arroyo. Pihak pengadilan mengungkapkan bahwa Palparan adalah satu dari sekian orang yang memiliki keinginan untuk membasmi musuh negara yang menurut mereka layak dihapus dari muka bumi dengan cara apapun.

Palparan membantah tuduhan itu dan menyebut hakim yang membacakan putusan tersebut sebagai orang “bodoh”. Sekalipun membantah, kejahatan Palparan sudah diperkuat oleh pernyataan sebuah komisi pemerintah terkait kasus ini.

Pada tahun 2007, Palparan adalah tersangka utama kasus pembunuhan orang-orang yang dianggap sebagai musuh negara. Dia bersembunyi pada tahun 2011 setelah didakwa dalam kasus ini dan kembali di tangkap pada tahun 2014.

Militer juga dituduh melakukan pembunuhan. Pemberontakan komunis yang berlangsung selama 49 tahun di negara mayoritas Katolik ini adalah pemberontakan paling lama di Asia. Pemberontakan tersebut merenggut 30.000 jiwa menurut hitungan pemerintah.

Potret Kondisi Hak Asasi Manusia di Filipina

Human Rights Watch menilai bahwa putusan pengadilan telah mengancam budaya impunitas yang terkenal di Filipina, di mana tokoh- tokoh kuat dapat melakukan kejahatan tanpa merasa takut pada hukuman.

Cristina Palabay, Sekretaris Jenderal Kelompok Hak Asasi Manusia Karapatan, berpendapat bahwa hukuman itu merupakan peringatan bagi petugas keamanan atas perang yang dilakukan oleh Presiden Rodrigo Duterte terhadap narkoba yang juga telah menewaskan ribuan orang.

Terkait kasus ini, Juru bicara Duterte mengatakan bahwa pemerintah menghormati putusan dan menginginkan keadilan bagi para korban. Sikap ini dapat menjadi angin segar bagi penyelesaian kekerasan HAM yang marak terjadi di Filipina di bawah rezim Duterte.

Tetapi apakah sikap yang sama akan muncul untuk kasus-kasus lainnya? Melalui lamannya, Human Rights Watch melaporkan bahwa Presiden Rodrigo Duterte telah menceburkan Filipina ke dalam krisis hak asasi manusia terburuknya sejak kediktatoran Ferdinand Marcos pada 1970-an dan 1980-an.

Baca juga: Kilas Balik NPA, Pemberontak Sayap Kiri Partai Komunis Filipina

Duterte telah berjanji untuk melanjutkan kampanye anti-narkoba yang kejam sampai masa jabatannya berakhir pada 2022. Sepanjang 2017 dan bagian akhir 2016, ia terlibat dalam pelecehan dan intimidasi terhadap individu dan lembaga yang bertanggung jawab – termasuk pejabat PBB.

“Perang terhadap narkoba” pemerintahan Duterte telah mengakibatkan kematian ribuan orang miskin Filipina. Data Badan Penindakan Narkoba Filipina (PDEA) menunjukkan bahwa operasi polisi  membunuh 3.906 pengguna dan penjual narkoba yang diduga dari 1 Juli 2016 hingga 26 September 2017.

Namun, orang-orang bersenjata tak dikenal diduga telah membunuh ribuan lainnya, sehingga jumlah korban tewas menjadi lebih banyak. Investigasi Human Rights Watch menemukan bahwa aparat telah berulang kali melakukan pembunuhan di luar proses hukum terhadap tersangka narkoba.

Orang-orang bersenjata dan bertopeng yang mengambil bagian dalam pembunuhan tampaknya bekerja sama dengan polisi. Hal ini menimbulkan keraguan atas klaim pemerintah yang mengatakan bahwa sebagian besar pembunuhan dilakukan oleh para penjahat atau geng narkoba yang bersaing.

Pertanyaannya, apakah kasus Palparan memiliki efek domino yang bisa meruntuhkan budaya impunitas dalam negara tersebut? Sepertinya, tugas aktivis Hak Asasi Manusia dan lembaga terkait masih panjang dan sulit, khususnya dalam rezim Duterte saat ini. Hal yang sama juga tengah dialami Indonesia.*