Manggarai Timur, Kabupaten Peduli HAM yang Pernah Diragukan

Manggarai Timur, Kabupaten Peduli HAM yang Pernah Diragukan

Manggarai Timur merupakan satu dari empat Kabupaten di NTT yang dinobatkan sebagai daerah yang memiliki kepedulian terhadap persoalan Hak Asasi Manusia (HAM). (Foto: Bupati Manggarai Timur, Yoseph Tote dan Wakil Bupati, Andreas Agas - ist)

BORONG, dawainusa.com Manggarai Timur merupakan satu dari empat Kabupaten di NTT yang dinobatkan sebagai daerah yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap persoalan Hak Asasi Manusia (HAM). Tiga Kabupaten lainya adalah Manggarai Barat, Sikka dan Kabupaten Alor.

Terhadap pencapaian ini, Ketua DPRD Matim, Lucius Modo, mengaku senang dan memberi profisiat kepada masyarakat dan pemerintah karena mendapat penghargaan sebagai kota peduli Ham dengan pelbagai kriteria yang ada.

“Profisiat untuk masyarakat Manggarai Timur karena mendapat penghargaan sebagai kota peduli HAM,” ungkap Lucius kepada dawainusa.com, Senin (11/12).

Baca juga: 15 Kota Cerdas di Indonesia, Tak Satu Pun Dari NTT

Namun, meski telah dinobatkan sebagai kota peduli HAM, hal itu tidak berarti proses penyelesaian persoalan HAM di daerah tersebut sepenuhnya tuntas dilaksanakan. Pelanggaran katanya, tetap ada tetapi pemerintah cepat tanggap.

“Meskipun belum tuntas penyelesaiannya, tetapi sudah mulai. Already but not yet. Sudah mulai tapi belum selesai,” tukasnya.

Kader Partai Demokrat itu menambahkan, persoalan HAM itu pasti selalu ada. Yang paling penting menurutnya, kita sudah mulai peduli walaupun belum selesai seluruhnya.

ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Lucius Modo

Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Lucius Modo (foto: ist)

Terus Berjuang

Lucius juga mengingatkan seluruh masyarakat agar penghargaan itu harus memacu semangat untuk terus berjuang melawan setiap tindakan dan perilaku-perilaku yang melanggar hak asasi manusia.

“Suatu hal yang perlu kita di Manggarai Timur pamahi dari penghargaan yang ada adalah jangan pernah berhenti berjuang untuk menegakkan Ham. Sekecil apa pun perjuangan kita pasti ada nilainya,” papar Lucius.

Baca juga: Teri Hadakewa dari Lamalera, Strategi Jemput Peluang Dana Desa

Ketika dikonfirmasi terkait hal-hal spesifik yang menjadi variabel penilaian itu, Luko menyampaikan belum bisa mengurainya secara rinci. Tapi satu hal yang pasti, rentang nilainya sudah ada.

“Tentu tidak nilai sepuluh atau seratus. Tapi pasti nilainya berdasarkan kriteria yang ada,” tutupnya.

Predikat Matim Dipertanyakan

Pada Maret lalu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menyoroti penetapan Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu kabupaten peduli Hak Asasi Manusia (HAM).

Elsam mempertanyakan kesahian penilaian yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM tersebut, mengingat pada 2015, misalnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Matim hanya mencapai 56,58 dari skala 1-100.

Baca juga: Jokowi: Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu Jadi PR, Kapan Diselesaikan?

“Gambaran singkat tentang Matim ini sebenarnya menimbulkan pertanyaan serius mengenai faktor apa yang dapat menentukan sebuah unit pemerintahan lokal dapat dikatakan telah menjalankan kewajibannya terhadap HAM,” demikian menurut Elsam.

Dalam kajian yang dilakukan selama 6 hari tersebut, yakni dimulai tanggal 9-15 Februari 2017, Elsam melakukan proses pengumpulan data dengan mewawancarai 14 narasumber, mulai dari kepala daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD, LSM lokal dan jurnalis.

Pengumpulan data difokuskan pada penggalian informasi terkait pemenuhan kewajiban HAM di bidang kesehatan, kebebasan beragama, pendidikan, perempuan, anak, disabilitas, kebebasan informasi dan ketahanan pangan.

Ada pun jumlah Kabupaten/Kota Madya yang menerima penganugrahan itu sebanyak 220 kabupaten/kota dari 500 kabupaten/kota di Indonesia. Dari total tersebut empat kabupaten di antaranya berasal dari provinsi NTT yakni Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Sika dan kabupaten Alor.* (RAG)