Dawainusa.com — Rahayu Saraswati menegaskan komitmennya untuk menghindari politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tangerang Selatan 2020.
Keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu mengatakan langkah tersebut merupakan satu upaya bersama membangun sistem demokrasi politik yang sehat.
“Ini perlu dilakukan dengan cara sistemik dan konsisten. Salah satunya dengan menghindari masuknya uang ke dalam praktik politik dan money politics seperti Pilkada,” katanya dalam diskusi daring bertajuk “Politik Dinasti Untuk Siapa?” yang diadakan Vox Point Banten, Rabu (19/8).
Putri Hashim Djojohadikusumo itu “memastikan bahwa praktik demokrasi tidak menjadikan uang sebagai pertimbangan dalam pemilihan calon kepala daerah.”
Selanjutnya, untuk memenangkan Pilkada Tangsel 2020, Sara, begitu sapaannya, mengaku akan menyatukan kekuatannya dengan Muhamad, yang menjadi Calon Walikota.
Ia mengungkapkan bahwa dirinya akan membawa kacamata dari dunia nasional dan internasional yang kemudian disandingkan dengan pengalaman Muhamad yang mengerti betul permasalahan yang ada di Tangsel.
Baca Juga: Mendagri Usul Covid-19 Jadi Tema Debat Publik Pilkada 2020
Abaikan Isu Dinasti Politik
Sara mengatakan, keputusan untuk maju di Pilkada Tangsel bukan karena adanya kepentingan politik semata. Dukungan kuat masyarakat Tangsel yang tampak dalam hasil survei, kata dia, menjadi alasan kuat dirinya berani berkompetisi.
Sebagai kader Partai Gerindra, ia mengaku akan mengabaikan isu dinasti politik yang mengkaitkan pencalonannya di Tangsel karena ada nama besar pamannya, Prabowo Subianto.
“Saya tidak fokus pada isu dinasti politik, karena tentunya dilihat di Tangsel itu rata, kita sama semuanya di sini. Jadi tinggal masyarakat yang memberikan dukungan. Silahkan pilih di antara kami siapa yang memiliki wacana, visi misi yang memang terbaik untuk Tangsel,” tegas perempuan 34 tahun itu.
Mantan presenter itu pun menegaskan, tidak ada yang salah dengan dinasti atau clan politik. Sebab, hal itu terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia.
Selain itu, sebuah dinasti atau clan tidak hanya terjadi di politik saja, tapi terjadi di seluruh bidang maupun profesi.
Menurut Anggota DPR RI periode 2014-2019 itu, praktik politk dinasti merupakan hal yang lumrah dan terjadi di ranah manapun.
Daripada berdebat soal isu dinasti politik, ia mengajak segenap komponen masyarakat untuk memberi perhatian pada pendidikan politik. Sebab, pendidikan politik menjadi dasar adanya generasi penerus dalam perpolitikan.
“Politik bukanlah hal yang opsional, ia harus ada demi berjalannya demokrasi yang baik dan maju. Pendidikan politik pun bukan hanya diperuntukkan bagi kalangan yang ingin terjun ke dunia politik, tapi untuk semua warganegara,” katanya.
Baca Juga: Jokowi Harap Pilkada Serentak 2020 Tak Munculkan Klaster Baru Covid-19
Ketua Umum Vox Point Indonesia Handojo Budhisedjati pun menandaskan bahwa tidak ada yang salah dengan dinasti politik.
Sejauh sejalan dengan etika politik dan cita-cita luhur demokrasi, kata dia, praktik politik dinasti merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.
Yang perlu dihindari, menurut Handojo, adalah bahwa setiap aktor politik tidak menggunakan fasilitas dan kekuasaan orang tua atau keluarga masing-masing dalam rangka memenangkan kontestasi Pilkada tersebut.
Ia menambahkan, yang juga perlu dijaga dalam praktik tersebut adalah jangan sampai terjadinya KKN. Sebab, itulah yang dikhawatirkan oleh masyarakat, jika sebuah keluarga sedang membangun dinasti politik.
“Jangan sampai kekuasaan disalahgunakan untuk hal-hal tersebut di atas,” katanya, seraya menekankan, “praktek demokrasi yang terbuka harus dijaga oleh sebuah keluarga yang terjun dalam sebuah dunia politik, termasuk Jokowi dan Ma’ruf”.*
Penulis: Alexander AN
Editor: Dawainusa.com
