Mahar Politik dalam Pilkada, Cederai Nilai Demokrasi

Mahar Politik dalam Pilkada, Cederai Nilai Demokrasi

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, mahar politik memang mencederai nilai-nilai demokrasi. Di sisi lain, KPU menilai, isu mahar politik di Indonesia sulit dibuktikan. (Foto: La Nyalla Mahmud Mattalitti - Kompas.com).

JAKARTA, dawainusa.com Isu mahar politik antara calon peserta pemilihan kepala daerah dengan partai politik bukanlah hal baru. Jumlahnya fantastis, namun sangat sulit terlihat.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, mahar politik memang mencederai nilai-nilai demokrasi. Meski demikian, isu mahar politik di Indonesia sulit dibuktikan.

Menurut data KPU, sejak era pilkada langsung, baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum pernah menjatuhkan sanksi terkait mahar politik.

“Tidak pernah ada buktinya, lalu kami harus bagaimana? Tidak ada juga yang melaporkan, itu kan deliknya aduan,” ujar Komisioner KPU, Ilham Saputra, Jumat (12/1).

Baca juga: Pilpres 2019, Akankah Jokowi Kembali Bertarung Melawan Prabowo?

Isu mahar politik ini, disampaikan Pranomo saat menanggapi kasus mahar politik sebesar Rp 40 miliar yang diminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mattalitti.

“Bagi kita itu kan memang fenomena yang selama ini ditengarai ada. Tapi, proses pembuktiannya sulit,” kata Pramono.

Adapun Bawaslu Provinsi Jawa Timur berencana melakukan pemanggilan terhadap La Nyalla untuk klarifikasi lebih lanjut. Pemanggilan terhadap La Nyalla akan dilayangkan hari ini, Sabtu (13/1).

La Nyalla Dimintai Uang oleh Gerindra

La Nyalla mengaku dimintai uang sebesar Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar bisa maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur (pilgub Jatim) 2018.

Kader Partai Gerindra ini menuding partainya meminta uang sebesar Rp 40 miliar sebagai syarat mendapatkan dukungan partai. Akan tetapi, mantan Ketua Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia itu mengklaim, total upah saksi di TPS semestinya tidak sebesar itu.

“Dari 68.000 TPS di seluruh Jatim, dikali Rp 200.000 per orang, dan dikali dua orang, berarti Rp 28 miliar. Tapi yang diminta Rp 40 miliar dan harus diserahkan sebelum 20 Desember. Enggak sanggup saya,” ungkapnya, Kamis (11/01) lalu.

Baca juga: Tolak Tawaran Prabowo, Yenny Wahid Tak Ingin NU Pecah

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai wajar jika La Nyalla diminta uang Rp 40 miliar oleh Prabowo. Menurut Arief, uang itu memang dibutuhkan untuk keperluan membayar saksi di tempat pemungutan suara.

“Mengenai uang Rp 40 miliar kata La Nyalla yang katanya diminta oleh Partai Gerindra dan untuk bayar saksi di TPS saat pencoblosan. Kalaupun itu benar, adalah sangat wajar,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/1).

La Nyalla mendapatkan surat mandat dari Prabowo pada 11 Desember 2017. Surat mandat tersebut berlaku 10 hari dan berakhir pada 20 Desember 2017.

Dalam surat nomor 12-0036/B/DPP-GERINDRA/Pilkada/2017 itu dijelaskan bahwa nama La Nyalla sebagai cagub Jatim sedang diproses DPP Partai Gerindra.

Permintaan itu dilakukan saat La Nyalla melangsungkan pertemuan dengan Prabowo di Hambalang, Bogor, Sabtu (10/12) lalu, bertepatan dengan Gerindra mengumumkan Mayjen (Purn) Sudrajat sebagai calon Gubernur Jawa Barat.

Mahar Politik Sulit Dibuktikan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, mahar politik membuat mayoritas peserta mengeluarkan ongkos pilkada yang lebih besar dibandingkan laporan harta kekayaan mereka.

Di sisi lain, KPU menilai, isu mahar politik sulit dibuktikan dan sejak era pilkada secara langsung, baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu belum pernah menjatuhkan sanksi terkait mahar tersebut.

Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dengan jelas melarang partai atau gabungan partai politik menerima imbalan dalam bentuk apapun selama proses pencalonan kepala daerah.

Baca juga: Kader Gerindra: Tiga Tahun Jokowi-JK, Demokrasi Ambruk

Sebaliknya, pasal itu juga melarang setiap orang memberikan imbalan kepada partai dalam proses pencalonan pilkada. Jika pengadilan menyatakan suatu partai melanggar ketentuan itu, maka mereka tidak diizinkan berpartisipasi dalam pilkada berikutnya di daerah tersebut.

Meski demikian, Ilham menyebut, penyelenggara pilkada tidak mendapat hak oleh hukum untuk mengusut mahar politik.

“Tapi ketika sudah ditetapkan menjadi peserta pilkada dan dia menyogok, itu masuk kategori politik uang. Mahar tidak diatur undang-undang,” ucapnya. *(AK)