Mahkamah Agung Bubarkan Partai Oposisi, Demokrasi Kamboja Goyah

Mahkamah Agung Bubarkan Partai Oposisi, Demokrasi Kamboja Goyah

Mahkamah Agung Kamboja resmi mengeluarkan keputusan pembubaran partai oposisi. Keputusan ini menjadi tantangan berat bagi perjalanan demokrasi Kamboja. (Foto: cambodia national rescue party - merdeka.com)

KAMBOJA, dawainusa Mahkamah Agung Kamboja resmi mengeluarkan keputusan pembubaran partai oposisi. Dengan tuduhan berkomplot dengan Amerika Serikat (AS) untuk menggulingkan pemerintahan, Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) resmi dibubarkan, Kamis (16/11). Keputusan ini menjadi tantangan berat bagi perjalanan demokrasi Kamboja.

Adapun keputusan Mahkamah Agung membubarkan partai oposisi sudah diprediksi sebelumnya. Ini dikarenakan sembilan hakim yang diketuai Dith Munty merupakan loyalitas PM Hun Sen.

(Baca juga: Setya Novanto Kecelakaan, Warganet Bahas #SaveTiangListrik)

Bahkan, sebelum Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan, Hun Sen sudah lebih dahulu menyatakan 100 persen CNRP dibubarkan. “Jika tidak, Anda akan saya beri uang,” kata Husen.

Dilansir harian Kompas, Jumat (17/11), keputusan ini dinilai sebagai upaya Hun Sen menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Hun Sen mau memastikan tidak ada lagi segala bentuk ancaman yang menghadangnya dalam pemilu 2018.

Dampak pembubaran ini, hak politik 118 anggota parlemen dari CNRP atau hampir separuh jumlah anggota parlemen akan diubah. Anggota parlemen dari CNRP dilarang berpolitik selama 5 tahun. Bahkan, khawatir bakal terjadi upaya pembersihan, 20 anggota parlemen CNRP minggat dari Kamboja.

“Kami tak punya harapan. Keputusan Mahkamah Agung pasti sejalan dengan keinginan Hun Sen. Partai kami pasti dibubarkan,” ujar Son Chhay, anggota CNRP saat menunggu keputusan sidang.

Pendukung Partai Oposisi Kamboja

Para pendukung partai oposisi Kamboja (CNRP).

Kamboja Menuju Pemerintahan Otoriter?

Adanya keputusan ini menjadikan Kamboja sebagai negeri yang tidak memiliki oposisi untuk pertama kali sejak tahun 1993. Kamboja kini diyakini menuju pemerintahan bergaya otoriter.

“Pada tahun 1990-an, Kamboja memiliki masyarakat madani yang dinamis dan media massa yang bebas di Asia Tenggara,” ungkap seorang diplomat yang tidak bersedia untuk disebut identitasnya.

(Baca juga: Menakar Netralitas Penyelenggara dan Pengawas Pilkada)

Tahun 2013 yang lalu, CNRP nyaris mengalahkan partai Hun Sen dalam pemilu. Saat itu, CNRP menggugat sejumlah kecurangan yang dilakukan pemerintah dalam pemilu.

Adapun video demonstrasi CNRP saat menggugat praktik kecurangan pemilu 2013 lalu dijadikan alat bukti pemerintah dalam persidangan kemarin. CNRP dianggap telah menyulut kemarahan publik.

”CNRP menyulut kemarahan publik dengan melakukan demonstrasi dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. AS berada di belakang semua rencana ini, termasuk sejumlah LSM yang dibiayai AS yang memberikan masukan,” ujar jaksa Ly Chantola dalam persidangan.

Pada tahun 2015, Ketua CNRP Sam Rainsy dipaksa mengundurkan diri atas tuduhan pencemaran nama baik sebelum akhirnya Ia lari ke Perancis. Ransy kemudian digantikan oleh Kem Sokha yang ditahan pada 3 September lalu atas tuduhan berkolaborasi dengan AS untuk menggulingkan pemerintahan.

Selanjutnya, Hun Sen meminta Mahkamah Agung Kamboja agar CNRP dibubarkan. Namun, sebagai antisipasi terhadap keputusan Mahkamah Agung, pemerintahan Hun Sen terlebih dahulu mengesahkan amandemen yang menyatakan bahwa kursi yang dimiliki partai yang dibubarkan bisa didistribusikan otoritas lokal.

Selain itu, pemerintahan Hun Sen juga menutup koran independen Cambodia Daily, radio yang didanai AS, seperti Voice of America dan Radio Free Asia, serta menutup National Democratic Institute yang memberikan pelatihan bagi anggota pengawas pemilu dan anggota partai politik.* (AK)