Luput dari Reshuffle, Seberapa Istimewa Airlangga di Mata Jokowi?

Luput dari Reshuffle, Seberapa Istimewa Airlangga di Mata Jokowi?

Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, luput dari reshuffle. Presiden Jokowi bergeming lantaran Airlangga adalah sosok yang mengerti soal dunia perindustrian. (Foto: Airlangga Hartarto - Beritasatu.com).

JAKARTA, dawainusa.com Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto luput dari reshuffle. Tidak seperti sebelumnya, Presiden Jokowi melarang para pembantunya merangkap jabatan. Bergabung dalam kabinet atau tetap berkarya untuk partai?

Namun tidak demikian dengan Airlangga Hartarto. Publik pun bertanya; seberapa istimewakah Ketua Umum Partai ‘Bringin’ tersebut di mata Jokowi?

Baca juga: Reshuffle Kabinet: Jokowi Lantik Idrus Marham Sebagai Menteri Sosial

Presiden Jokowi usai melantik menteri dan pejabat baru hasil reshuffle kabinet jilid III, di Istana Negara, Rabu (17/1) membeberkan alasan dirinya tidak mencopot Airlangga.

“Kita tahu Pak Airlangga ini kan di dalam, sudah jadi menteri. Ini kan tinggal satu tahun saja praktis ini kita. Kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan, kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu,” ujar Jokowi.

Jokowi bergeming lantaran Airlangga adalah sosok yang mengerti soal dunia perindustrian. “Jangan sampai dalam kondisi ini berubah dan yang baru bisa belajar lebih (lama), ini kementerian yang tidak mudah,” kata Jokowi.

Airlangga Hartarto Aman, Jokowi Inkonsisten?

Keputusan Jokowi tidak mencopot Airlangga Hartarto dari posisi Menteri Perindustrian tidak hanya ‘menggugat seberapa istimewanya Airlangga di mata sang Presiden’, tetapi juga menggugat konsistensi Jokowi dengan komitmennya.

Pada masa kampanye Jokowi berjanji melarang para menterinya untuk merangkap jabatan. Janji tersebut dipenuhi Jokowi pada saat memilih Menteri usai dilantik.

Sejumlah menteri yang mengorbankan jabatan di partai kala itu, ada 4 menteri dari PDI-P, 4 menteri dari PKB, 3 dari NasDem, 2 dari Hanura, dan 1 dari PPP.

Baca juga: Airlangga: Sejak Hari Ini, Kita Tidak Punya Kelompok-kelompok Lagi

Ada pun keempat belas menteri tersebut, yakni Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edy Purdjiatno (Nasdem), Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (PDI-P), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (Parpol-PDIP).

Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly (Parpol – PDIP), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi (Parpol Hanura), Menteri BUMN: Rini M Soemarno (Parpol-PDIP).

Selanjutnya, Menteri Koperasi dan UMKM AAGN Puspayoga (PDIP), Menteri Perindustrian: Saleh Husin (Hanura), Menteri Tenaga Kerja: Hanif Dhakiri (PKB), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (Nasdem), Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan (Nasdem).

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (PPP), Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (PKB), Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (Parpol-PKB), dan Menteri PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar (PKB).

Pada reshuffle jilid II, Juli 2016, Jokowi memilih Ketua Umum Partai Hanura Jenderal (purn) Wiranto sebagai Menko Polhukam. Tak lama setelah itu, Wiranto langsung melepas jabatannya di partai.

Namun, pada reshuffle jilid III ini, Jokowi tetap mempertahankan Airlangga Hartarto yang terpilih jadi Ketua Umum Golkar.

Hak memilih dan menggantikan para menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Pertimbangan Presiden tentu lain tetapi publik memegang janji atau komitmen Presiden.

Tentang Reshuffle Jilid III

Presiden Jokowi baru saja melakukan reshuffle Kabinet. Reshuffle kali merupakan jilid III dari periode pemerintahannya.

Dalam reshuffle jilid III ini sejumlah wajah wajah baru masuk dalam lingkaran pembantu Jokowi. Mantan Sekjed Golkar dipilih menjadi menteri sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju sebagai calon gubernur di Jawa Timur.

Baca juga: Kantongi Izin Presiden, Airlangga Resmi Jadi Caketum Golkar

Wajah baru lain adalah Jenderal (purn) Moeldoko yang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Ia menggantikan Teten Masduki yang diangkat menjadi Komandan Staf Khusus Presiden.

Seorang purnawirawan lain yang masuk adalah Jenderal (purn) Agum Gumelar. Ia berposisi sebagai Watimpres menggantikan KH. Hasyim Muzadi yang meninggal Maret 2017 lalu.*