JAKARTA, dawainusa.com – Sekitar 60 ribu orang telah mendukung petisi di situs change.org agar Eddy Rahmayadi mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI.
Petisi yang dibuat oleh Emerson Yuntho, mewakili 32 rekannya itu, sudah mencapai 60.201 tanda tangan. Sebelumnya, dalam petisi tersebut, Emerson mengucapkan selamat kepada Eddy karena sudah terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara.
Baca juga: Pesan Terakhir Suporter Persija Jakarta Sebelum Ajal menjemput
Emerson mengucapkan doa agar dalam pemerintahan Eddy, Sumatera Utara dapat menjadi provinsi yang maju dan sejahtera. Ia juga mengharapkan agar Eddy tidak mengikuti kiprah dua gubernur sebelumnya yang tersandung kasus korupsi.
Menariknya, petisi ini sebenarnya sudah dirilis sejak bulan juli, namun baru diketahui publik seiring insiden meninggalnya seorang Jakmania Minggu kemarin.
“Melalui petisi ini dan demi masa depan Sepak Bola Indonesia kami meminta Bapak Eddy Rahmayadi mundur sebagai Ketua Umum PSSI. Desakan mundur ini didasarkan pada tiga alasan,” tulis Emerson dalam petisi tersebut dilansir CNN.
Tiga Alasan Eddy Rahmayadi Harus Mundur
Emerson menulis bahwa merangkap jabatan bukanlah pilihan yang bijak karena itu membuatnya tidak bisa fokus dalam mengurus pemerintahan dan PSSI sekaligus. Tentu, masyarakat tidak mengharapkan bila Eddy ternyata gagal mengurus kedua-duanya.
Padahal, PSSI adalah organisasi yang besar di Indonesia dan membutuhkan kepemimpinan yang serius, total, dan fokus 100 persen. Alasan kedua merujuk pada regulasi yang melarang kepala daerah merangkap jabatan.
Larangan tersebut termuat dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 800/148/sj 2012 pada 17 Januari 2012 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan seperti KONI dan PSSI.
Baca juga: Tewasnya Haringga, Sang Kakak: Selamat Jalan Adikku Satu-satunya
Alasan ketiga yang disampaikan Emerson adalah rangkap jabatan dapat memunculkan konflik kepentingan. Ia mengatakan bahwa PSSI dapat menjadi kendaraan bagi siapapun yang ingin menggolkan tujuan pribadinya.
“Kami tidak ingin PSSI hanya dijadikan kendaraan tanpa ada kemauan untuk menjalankannya apalagi hanya dijadikan bemper untuk kepentingan selama menjabat sebagai gubernur Sumut. Semua tentu tak mengharapkan ada pimpinan yang menganak emaskan satu klub saja.”
Emerson meminta agar siapapun yang mencintai Sepak Bola Indonesia mendukung petisi tersebut. Sekalipun PSSI sudah menghentikan Liga 1 dan melakukan investigasi terhadap pelaku penganiayaan, hulu persoalan, sebagaimana yang ditulis Emerson patut dipertimbangkan.
PSSI Tetap Melakukan Investigasi untuk Mengeluarkan Rekomendasi Sanksi
Terkait kasus tersebut, PSSI berjanji untuk melakukan investigasi. PSSI sudah menggelar konferensi pers di Hotel Borobudur, Selasa (25/9), dan mengatakan bahwa investigasi tersebut akan terus dilakukan untuk menemukan fakta.
Hasil dari investigasi tersebut, demikian PSSI, akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi Komisi Disiplin PSSI. “Saya rasa kami butuh cepat, dan ini [investigasi] tidak lebih dari tiga sampai lima hari,” ujar Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono
Ketua Umum PSSI, Eddy Rahmayadi, akan mengajukan rekomendasi mengenai sanksi kepada pihak-pihak yang berada di dalam kasus tersebut. Rekomendasi itu, demikian Joko, akan diberikan setelah investigasi tersebut menemukan hasil.
“Kan tidak boleh melakukan rekomendasi yang prematur. Nah itulah yang disampaikan Ketua Umum. Pastikan bahwa PSSI mengambil keputusan dengan cermat, investigasinya itu komprehensif, sehingga [keputusan] komdis itu akurat,” katanya.
Baca juga: Kronologi Tewasnya Suporter Persija Jakarta Setelah Dikroyok Massa
Joko menjelaskan bahwa tim investigasi terdiri dari komite eksekutif PSSI yang membawahi unit-unit dalam PSSI seperti komite kompetisi, legal, dan keamanan. Ia menegaskan bahwa tidak ada unsur profesional dari pemerintah dalam tim investigasi tersebut.
PSSI, demikian Joko, tetap menyampaikan kasus ini ke AFC dan FIFA sebagai bentuk laporan terkait kondisi sepakbola di Indonesia. FIFA menginginkan agar PSSI tetap melaporkan perkembangan kasus tersebut secara berkala.
Namun, sebagai sesama warga yang serius dengan perkembangan sepakbola, perlu disadari bahwa sangsi komdis adalah tindakan setelah suatu kasus dalam sepakbola terjadi. Apakah masyarakat Indonesia harus selalu didisiplinkan oleh aturan?
Sepertinya, tanpa eksosistem olahraga yang baik, sepakbola kita akan terus berjalan di tempat. Oleh karena itu, berhadapan dengan persoalan ini, bisakah suporter Indonesia menjamin kesantunannya dalam sepakbola?*