Lemah Dalam Penanganan Kasus HAM, Jokowi-JK Dikritik KontraS

Lemah Dalam Penanganan Kasus HAM, Jokowi-JK Dikritik KontraS

Kepala Divisi Pembelaan HAM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Arif Nur Fikri menilai penanganan kasus-kasus HAM belum tuntas pada masa pemerintahan Jokowi-JK. (Foto: Ilustrasi pelnggaran HAM - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Kepala Divisi Pembelaan HAM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Arif Nur Fikri menilai penanganan kasus-kasus HAM belum tuntas pada masa pemerintahan Jokowi-JK.

Menurut Arif, selama ini pemerintah lebih mengedepankan pembangunan ketimbang menyelesaikan kasus HAM yang terjadi, khususnya pelanggaran HAM masa lalu.

“Pemerintahan Jokowi ini kan terlihat bahwa memang lebih dikedepankan sisi soal pembangunan ketimbang soal hukum dan HAM, penuntasan kasus HAM masa lalu,” ujar Arif, di Jakarta, Minggu (10/11).

Baca juga: 15 Kota Cerdas di Indonesia, Tak Satu Pun Dari NTT

Masalah HAM di era Jokowi, kata dia, justru cenderung meningkat. Ia menyebut contoh eksekusi hukuman mati, tembak mati di tempat terhadap bandar narkoba, dan kasus-kasus penyiksaan.

Sementara itu, memperingati Hari HAM sedunia ke-69, Minggu (10/12) di Kota Solo, Jawa Tengah, Presiden Jokowi mengakui kasus pelanggaran HAM masa lalu banyak yang belum tuntas. Ia menegaskan, penegakan HAM masih menjadi pekerjaan rumah bangsa ini.

“Saya menyadari masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah terkait dengan penegakan HAM yang belum bisa tuntas diselesaikan, termasuk di dalamnya pelanggaran HAM masa lalu. Hal ini membutuhkan kerja kita semuanya, kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah dan seluruh komponen masyarakat,” ujar Jokowi di Solo, Minggu (10/12).

Sebagaimana diketahui, saat Pilpres 2014, pasangan terpilih Jokowi-JK melalui visi kampanye yang tertuang dalam Nawacita hendak menekankan kembali kehadiran negara dalam masyarakat. Salah satunya dalam isu-isu yang terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Tiga tahun berjalan, pemerintah masih fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Sementara itu, di bidang HAM, belum ada langkah konkret pemerintah yang menjamin rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Masih banyak elemen HAM yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

Komitmen Politik Pemerintah

Pada 3 Oktober 2017 lalu, Komisi III DPR RI telah menetapkan 7 (tujuh) anggota Komnas HAM RI terpilih 2017-2022. Salah satu yang paling menonjol dan mendapat perhatian Komisi III DPR RI adalah dorongan bagi calon terpilih untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Menurut SETARA Institute, masih terdapat 8 (delapan) kasus pelanggaran HAM berat yang penuntasannya belum menunjukan hasil yang memuaskan.

Baca juga: Jokowi: Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu Jadi PR, Kapan Diselesaikan?

Delapan kasus tersebut di antaranya Peristiwa Pembunuhan Massal 1965, Peristiwa Talangsari-Lampung 1989, Tragedi Penembakan Mahasiswa Trisakti 1998, Tragedi Semanggi I 1998, Tragedi Semanggi II 1999, Kasus Wasior dan Wamena (2001 dan 2003), Kerusuhan Mei 1998, dan Penembakan Misterius “Petrus” 1982-1985.

Adanya penetapan anggota Komnas HAM bukan berarti bahwa penuntasan pelanggaran HAM berat, terutama membawa pelaku di persidangan Pengadilan HAM dan pemulihan hak korban, menjadi tanggung jawab anggota-anggota Komnas HAM semata. Hal itu juga memerlukan komitmen politik pemerintah.

Namun demikian, independensi dan sikap tegas serta kemampuan koordinasi anggota terpilih dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menjadi suatu keharusan dan dilaksanakan.

Sementara itu, Arif juga menambahkan, beberapa negara dalam Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB saat ini sudah memberikan catatan kepada Indonesia soal hukuman mati.

Seharusnya pemerintah melaksanakan moratorium hukuman mati setelah menjadi sorotan dunia internasional. Dalam RUU KUHP, lanjut Arif, hukuman mati masih tetap ada, meski kini dibuat sebagai hukuman alternatif.

“Seharusnya ini menjadi moratorium hukuman mati, tetapi dalam praktiknya di nasional sendiri Presiden maupun DPR malah menjadikan hukuman mati dalam pembahasan RUU KUHP,” ujar Arif, dilansir Kompas.com, Minggu (10/11).

Menurut KontraS, hingga kini masih ada celah pada proses hukum di Indonesia sehingga menimbulkan potensi pelanggaran HAM terhadap seseorang.

“Kita lihat dari proses hukum yang ada, sampai orang divonis mati banyak celah, misalnya penyiksaan, kriminalisasi, akses bantuan hukum yang tidak diberikan,” ungkap Arif.

Kasus HAM, Pemerintah Tepati Janji

Pada upacara peringatan hari HAM sedunia yang diselenggarakan di Solo, Minggu (10/11), KontraS menyarankan pemerintah untuk fokus menyelesaikan kasus HAM sebagai salah satu janji pemerintahan Jokowi-JK.

“Fokusnya jangan hanya mengambil suatu kebijakan yang dilihat oleh publik itu sangat menonjolkan pemerintahan, popular, dan segala macam, tapi pemerintah juga harus commit terhadap apa yang sudah dijanjikan,” kata Arif.

Baca juga: Yerusalem, Kota Warisan Suku Benyamin yang Dipuji Penulis Kuwait

Adapun Presiden Jokowi dalam pidatonya, Minggu (10/12), memberikan apresiasi positif kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi nyata dalam upaya menegakkan nilai-nilai HAM di Indonesia.

Ia juga mengapresasi para kepala daerah yang mengembangkan human rights cities serta mengembangkan daerah yang berwawasan HAM.

“Terima kasih kepada Komnas HAM, komnas-komnas lain dan rekan-rekan akitivis HAM yang tiada hentinya memperjuangkan rasa keadilan masyarakat. Selamat Hari HAM sedunia dan selamat bekerja bersama untuk membangun fondasi HAM yang kokoh untuk Indonesia yang adil, untuk indonesia yang makmur, untuk Indonesia yang sejahtera,” ujar Jokowi.* (AK)