Larang Aksi #2019GantiPresiden, Sebuah Ekspresi Kepanikan Pemerintah

Larang Aksi #2019GantiPresiden, Sebuah Ekspresi Kepanikan Pemerintah

JAKARTA, dawainusa.com – Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menilai, tindakan aparat yang melarang aksi #2019GantiPresiden merupakan bentuk ekspresi kepanikan dari pemerintahan Jokowi.

Ia mengatakan, berbagai aksi yang dinilainya sebagai bentuk tindakan premanisme terhadap gerakan itu merupakan wujud dari ketidakmampuan kubuh Jokowo mengelolah berbagai perbedaan pendapat yang ada.

Padahal, demikian Rosiade, sebagai sebuah negara demokratis, pemerintah seharusnya bisa menghargai setiap perbedaan yang ada dan tidak berusaha untuk membungkam apalagi melumpuhkan gerakan tersebut.

Baca juga: Debat Seru Ahmad Dhani dan Ngabalin Soal #2019GantiPresiden

“Karena panik, responsnya luar biasa, muncul cara-cara premanisme. Ini kan soal ketidakmampuan mengelola perbedaan pendapat saja. Mereka panik, mereka mengadang,” kata Rosiade seperti diberitakan Merdeka, Kamis (30/8).

Selain mengatakan demikian, Rosiade juga menilai berbagai tindakan aparat yang melarang gerakan #2019GantiPresiden itu sama sekali tidak fair.

Sebab, saat bersamaan, mereka justru membiarkan aksi serupa lainnya, yakni gerakan 2019 Jokowi tetap Presiden untuk terus berjalan.

“Kan dibilang ini kampanye, kan lucu ya pak Jokowi bikin acara 2019 Jokowi lanjutkan atau Jokowi dua periode dimana mana, itu Kadiv Humas Mabes Polri enggak pernah bilang ‘hal itu merupakan kampanye di luar jadwal’,” kata Rosiade.

“Tiba-tiba 2019 ganti presiden yang disampaikan oleh KPU dan Bawaslu bahwa ini adalah kebebasan ekspresi bukan kampanye itu oleh Mabes Polri dinyatakan kampanye di luar jadwal, kan aneh gitu lho,” lanjut dia.

Aksi #2019GantiPresiden sebuah Makar?

Rosiade juga menyinggung soal pernyataan Staf Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin yang menyebutkan bahwa aksi #2019GantiPresiden itu merupakan sebuah upaya makar.

Ia mengatakan bahwa penilaian itu sama sekali tidak tepat. Apalagi, kata dia, dari keterangan yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, gerakan itu hanya ditanggap secara santai oleh Presiden Jokowi sendiri.

“Sekarang Pramono Anung bilang presiden biasa-biasa saja enggak ada masalah. Kalau presiden biasa-biasa saja enggak mungkin ada pengadangan. Kalau presiden biasa-biasa saja enggak mungkin si Ngabalin bilang ini makar,” kata dia.

“Kalau presiden biasa-biasa saja enggak mungkin polisi terlalu mengomentari hal ini kampanye di luar jadwal. Jadi ini membantah logika narasi yang dibangun oleh Seskab Pramono Anung,” lanjut Rosiade.

Baca juga: Sekjen FUI Serukan Dukungan terhadap Gerakan #2019GantiPresiden

Ngabalin sebelumnya menyebutkan bahwa gerakan #2019GantiPresiden itu merupakan sebuah aksi makar karena berusaha untuk menggulingkan pemerintahan yang sah tidak pada waktunya.

Dalil yang dipakai oleh Ngabalin soal ini ialah demikian, “2019 artinya tanggal 1 Januari, pukul 00.00 itu kan 2019, ganti presiden. Apa yang terbayang? Saat itu juga harus ganti. Artinya itu tindakan makar,” ujar dia.

Bagi Ngabalin, berdasarkan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dikatakan bahwa pergantian Presiden dilakukan pada saat Pilpres sudah selesai digelar.

Karena itu, ia melihat bahwa apa yang terjadi dalam deklarasi #2019GantiPresiden tersebut sangat bertentangan dengan konstitusi.

“Yang kita tahu dalam regulasi 17 April pemilu presiden yang baru. Karena itu, maka seluruh aktivitas dan deklarasi yang terkait pergantian presiden harus dihentikan. Karena itu gerakan gerombolan pengacau keamanan negara,” tegas dia.

Tidak Memiliki Keberpihakan Politik

Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada Wawan Masudi menilai bahwa gerakan #2019GantiPresiden tersebut hanya akan berpotensi melahirkan suatu kebencian terhadap kepala negara.

Sebab ia melihat, alam gerakan tersebut arah politik mereka sama sekali tidak jelas. Kelompok yang menggagas dan memobilisasi aksi ini dinilainya tidak menunjukkan keberpihakan politik mereka secara terang-terangan.

Sejauh ini, demikian Wawan, aksi #2019GantiPresiden yang disuarakan oleh artis Neno Warisman dan Ahmad Dhani tersebut belum menunjuk keberpihakan politik mereka pada salah satu pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilpres 2019.

Baca juga: Dampak Larangan #2019GantiPresiden bagi Jokowi

Yang ada, jelas dia, mereka hanya berusaha memengaruhi masyarakat Indonesia agar pada 2019 nanti, Presiden Indonesia harus diganti tanpa secara pasti akan digantikan oleh siapa.

Dengan itu, kata dia, aksi tersebut menunjukkan prilaku mereka yang hanya ingin mengdiskreditkan pemimpin yang sedang berkuasa.

“Memang tidak ada kejelasan dari kampanye atau mendiskreditkan pemimpin yang berkuasa. Jadi ini memang situasi yang dilematis dari gerakannya sendiri,” ujar Wawan seperti diberikatan CNN, Selasa (28/8).*