Laporan Amnesty Internasional: 2017 Tahun Politik Kebencian

Laporan Amnesty Internasional: 2017 Tahun Politik Kebencian

Menurut hasil laporan Amnesty Internasional Indonesia, tahun 2017 ditetapkan sebagai tahun yang penuh isu politik kebencian yang erat dengan pelanggaran HAM. (Foto: Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid - Ist).

JAKARTA, dawainusa.com Amnesty Internasional baru saja merilis hasil laporan tahunannya mengenai situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia, termasuk Indonesia. Menurut hasil laporan, tahun 2017 ditetapkan sebagai tahun yang penuh isu politik kebencian yang erat dengan pelanggaran HAM.

“2017 ditandai dengan politik kebencian yang disponsori oleh negara, juga aktor non negara,” ujar Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid di Jakarta, seperti diberitakan Kompas, Kamis (22/2).

Menurut Usman, fenomena keterkaitan isu kebencian dengan politik adalah fenomena global. Salah satu yang menjadi contoh yakni kemenangan Donald Trump pada Pilres AS 2016 lalu.

Baca juga: Trump, Yerusalem dan Upaya Perdamaian Israel-Palestina

Trump yang membawa retorika untuk menyasar kelompok minoritas di AS yakni Islam dan Mexico, justru mampu memenangkan Pilpres AS. Padahal, kata dia, banyak publik yang mengkritik keras retorika Trump.

Usman menjelaskan, politik Trump diadopsi di berbagai negara dengan menebar isu kebencian dengan sasaran yang bermacam-macam. “Jadi nampak sekali politik kebencian yang diretorikakan oleh para pemimpin cukup efektif dalam kontestasi elektoral,” jelas Usman.

Adapun Amnesty Internasional Indonesia memprediksi, ujaran kebencian yang berujung kepada pelanggaran HAM seseorang atau kelompok masyarakat masih akan terjadi pada 2018-2019.

Isu di Indonesia versi Amnesty Internasional

Sementara di Indonesia sendiri, demikian hasil laporan tersebut, politik kebencian cenderung menggunakan sejumlah isu yang sejauh ini sudah berkembang luas.

Isu pertama, tuduhan kebangkitan PKI, seperti yang menimpa LBH Jakarta. Selain itu, ada pula kasus seorang petani di Bayuwangi bernama Heri Budiawan yang dituduh menyebarkan paham komunis akibat memprotes perusahaan tambang di Banyuwangi.

Kedua, politik kebencian berbasis sentiman agama. Amnesty Internasinal Indonesia mencatat ada 11 orang yang divonis bersalah atas tuduhan penistaan atau penghinaan agama. “Mulai kasus Ahok hingga kasus Gafatar,” kata Usman.

“Kalau kita lihat kasus Pilkada DKI, kelihatan sekali retorika kebencian itu digunakan untuk tujuan memangkan kontestasi elektoral,” terangnya.

Ada pula kebencian yang digunakan untuk menuduh orang sebagai kelompok separatis, di Papua misalnya. Padahal, ungkapnya, penentangan itu dilakukan untuk memprotes kebijakan yang melanggar HAM hingga ketidakadilan di Papua.

Baca juga: Menghadapi Tahun Politik: Isu LGBT Jadi Pencitraan Politik?

Usman mengatakan, pola yang sama juga digunakan untuk menuduh seseorang anti Pancasila. Selanjutnya, politik kebencian juga digunakan untuk menyasar orang-orang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda.

“Terakhir terhadap 12 waria yang ada di Aceh jadi mereka diperlakukan dengan cara yang memalukan, merendahkan martabat mereka, bukan karena mereka mereka melakukan kejahatan, tetapi karena identitas mereka,” pungkasnya.

Usman menyebut, politik kebencian juga berpotensi masuk ke dalam proses Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah dan pada Pileg serta Pilpres 2019.

Meski menilai 2017 sebagai tahun politik kebencian, Amnesty Internasional Indonesia tidak menyebut kondisi HAM Indonesia lebih buruk dari negara lain. Sebab, persoalan serupa juga terjadi di Amerika Serikat, Rusia, Turki, Myanmar, hingga Filipina.

“Kami tidak sedang memberikan peringkat kepada negara tetapi Amnesty mengingatkan kepada seluruh pemerintahan di dunia, termasuk Indonesia, bahwa ada kecenderungan secara global yaitu politik kebencian dimana-mana,” tutup Usman.

Ujaran Kebencian Terafiliasi dengan Parpol

Aktivis Jaringan Gusdurian Savic Ali juga mengatakan, mayoritas unggahan di media sosial (medsos) yang berisi ujaran kebencian dan hoax berasal dari akun-akun yang terafiliasi dengan partai politik (parpol) tertentu, dalam hal ini didominasi oleh partisan parpol.

Hal itu disampaikannya berdasarkan pemantauan dan penelusuran (tracking) pihaknya selama tiga bulan terakhir terhadap ribuan akun di berbagai medsos. Meski demikian, pihaknya tidak menjelaskan parpol-parpol yang terkait dengan penyebaran ujaran kebencian tersebut.

“Kami lacak satu tahun terakhir itu 80 persen ungkapan hate speech dan hoax bukan datang dari akun yang teridentifikasi dari kelompok radikal, tapi teridentifikasi akun yang partisan parpol,” ujar Savic di Universitas Atmajaya, Jakarta Selatan, Rabu (21/2), seperti diberitakan CNN, Kamis (22/2).

Menurut Savic, survei ini berbanding terbalik dengan hasil kajian yang dilakukannya tiga tahun lalu. Saat itu, kata dia, hasil survei pihaknya menyebutkan bahwa akun-akun penyebar ujaran kebencian di medsos teridentifikasi dilakukan kelompok intoleran.

“Tiga tahun lalu itu yang menyerang orang dicap kafir liberal itu memang akun yang teridentifikasi dia intoleran dan fundamentalis. Kan kita bisa baca tweet-nya,” tuturnya.

Baca juga: Partisan Parpol Mendominasi Penyebaran Ujaran Kebencian

Ia menerangkan, saat ini, akun-akun penyebar hoaks dan ujaran kebencian yang dikelola oleh partisan parpol itu kebanyakan menyebarkan sentimen bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Dirinya menyebut, akun-akun itu diduga bukan lagi digunakan sebagai sarana dakwah, namun digunakan untuk menggiring opini untuk kepentingan politik dari parpol-parpol tertentu.

“Kita bisa saksikan benar signifikan agama bagi masyarakat kita, dan ini disadari benar oleh peternak politik ini, politik untuk menggiring opini dan melemahkan lawan politik,” kata Savic.

Jika hal ini dibiarkan, ungkap dia, maka akan melahirkan perpecahan di masyarakat dan membahayakan demokrasi di Indonesia. Terlebih, lanjutnya, Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

“Kampanye hate speech berdasarkan agama, ini bisa menajamkan polarisasi yang lama dan bisa berubah menjadi kebencian yang berujung kekerasan,” jelasnya.

Karena itu, ia menilai, parpol memiliki tanggung jawab besar jika polarisasi konflik di masyarakat semakin meluas akibat memelihara akun-akun tersebut.

Baginya, parpol diklaim turut menyumbang hancurnya nilai kebangsaan di Indonesia jika hal itu dibiarkan terus terjadi. “Jadi parpol punya tanggung jawab banyak soal ini, bagaimana hancurnya kebangsaan gara-gara ini,” terang Savic.*