dawainusa.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengaku bingung terkait kelangkaan alat pelindung diri (APD) untuk penanganan Virus Corona jenis baru (COVID-19) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Ketua DPD Partai Golkar NTT itu, data yang dimilikinya menunjukkan bahwa sudah satu juta unit APD yang didistribusikan dari Pemerintah Pusat untuk daerah-daerah.
Baca juga: NTT Relatif Aman Corona, Doni Monardo Apresiasi Langkah Pemprov
“Soal kelangkaan APD ini saya termasuk juga bingung, karena setahu kami sudah satu juta APD yang didistribusikan dari Jakarta tapi daerah-daerah termasuk di NTT masih mengeluh kekurangan,” katanya seperti dilansir Antara, Kamis (23/4).
Melki mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi lebih lanjut, sekaligus menelusuri keluhan terkait kelangkaan APD tersebut.
“Kami juga lagi menelusuri APD ini tersebar di mana saja karena kok sudah satu juta tapi daerah-daerah masih kurang,” katanya.
Menurutnya, penyakit COVID-19 memang merupakan penyakit mahal karena penanganan per pasien membutuhkan biaya sekitar Rp15 juta per hari berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan.
“Jadi kalau banyak pasien positif maka cukup sudah karena biaya mahal untuk urusan berkaitan dengan pasien harus pakai APD dari tenaga medis, cleaning service, dan sebagainya,” katanya.
Terkait persoalan NTT mengeluh kekurangan APD, pihaknya akan menelusuri lebih lanjut untuk memastikan agar setiap daerah termasuk di NTT bisa dilengkapi secara lebih memadai.
Pemprov NTT Dilaporkan Kekurangan APD
Sebelumnya, Provinsi NTT dilaporkan mengalami kekurangan APD. Hal tersebut terkonfirmasi dari pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, drg Dominikus Minggu Mere beberapa waktu lalu.
“Sesuai hasil rapat koordinasi (Rakor) yang diikuti seluruh sekda kabupaten/kota, beberapa point penting sudah disepakati berdasarkan keluhan di lapangan salah satunya adalah kekurangan APD,” tandasnya.
Baca juga: Mahasiswa NTT di Semarang Tak Pulang, Gubernur Ganjar: Kalian Top!
Menurutnya, pemerintah NTT segera menyusun rencana kebutuhan APD. Dinas kesehatan NTT sudah menghitung, dan tentunya APD tidak hanya di rumah sakit provinsi tetapi juga untuk rumah sakit kabupaten.
“Karena hal ini sudah masuk dalam kriteria bencana, artinya bahwa kita sudah harus mengambil langkah-langkah seperti menyiapkan anggaran tak terduga,” jelasnya.
Dominikus mengatakan, perlu langkah strategis dan koordinasi yang efektif antara Pemerintah Provinsi NTT dengan pemerintah kabupaten/kota se-NTT.
Pengadaan 1 Juta APD
Sementara itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersama Kementerian Kesehatan, telah menjalin kerja sama dengan Korea Selatan (Korsel) dalam pengadaan 1 APD.
“Gugus Tugas bersama Kementerian Kesehatan telah membeli 1 juta APD yang bahan baku 100% berasal dari Korea Selatan,” kata Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai rapat terbatas melalui video conference, Senin (20/4).
Baca juga: Masih Ada OTG Bandel di NTT yang Tak Mau Diperiksa Tim Medis
Doni mengatakan, pembelian 1 juta APD dengan 100% bahan baku dari Korsel tersebut bukan tanpa syarat. Dia mengungkapkan, Indonesia wajib mengembalikannya dalam bentuk ekspor produk jadi APD ke Korsel.
Doni mengatakan, keputusan ini diambil pemerintah karena tak mau ada kekurangan APD bagi tenaga kesehatan di dalam negeri. Di sisi lain, pemerintah tak bisa mengabaikan persyaratan yang diminta Korsel dari kerja sama tersebut.
Oleh karena itu, dia meminta masyarakat memaklumi jika nantinya ada APD produksi lokal yang diekspor ke Korsel.
“Tidak ada satupun negara yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Dibutuhkan kompromi, kerja sama, dan kesepakatan,” kata Doni.
Selain APD, pemerintah juga mendatangkan 50 ribu reagen PCR juga dari Negeri Ginseng. Doni mengatakan, impor 50 ribu PCR tersebut berkat bantuan dari Menteri BUMN Erick Thohir, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra, dan Duta Besar RI untuk Korsel Umar Hadi.
Oleh karena itu, dia meminta masyarakat memaklumi jika nantinya ada APD produksi lokal yang diekspor ke Korsel.
“Tidak ada satupun negara yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Dibutuhkan kompromi, kerja sama, dan kesepakatan,” kata Doni.
Menurut Doni, pengiriman 50 ribu reagen PCR dari Korsel ke Indonesia itu tak sampai 24 jam. Tadi pagi, seluruh reagen PCR tersebut telah didistribusikan ke berbagai laboratorium di wilayah Jakarta dan beberapa provinsi lain.
“Semua kesulitan bisa diatasi berkat kerja keras dari agen di lapangan, termasuk juga upaya-upaya yang dilakukan oleh Duta Besar RI di Korea Selatan,” kata Doni.*
