KWI Tegaskan Sekolah Minggu Sebagai Urusan Internal Gereja

KWI Tegaskan Sekolah Minggu Sebagai Urusan Internal Gereja

JAKARTA, dawainusa.com – Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Ignasius Suharyo, menegaskan bahwa sekolah minggu dan katekis merupakan urusan internal gereja yang tidak dapat diintervensi oleh negara.

Penegasan ini disampaikan sebagai bentuk tanggapan terhadap RUU Pesantren dan pendidikan keagaamaan. Diketahui, RUU ini akan mengatur lebih jauh tentang pelaksanaan sekolah minggu dan katekis dalam gereja.

Saat ini, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) tengah mempersiapkan daftar isian masalah (DIM) yang berkaitan dengan RUU terkait.

Baca juga: Romo Benny Susetyo Soal Sekolah Minggu Masuk RUU Pesantren

Daftar isian masalah tersebut nantinya akan diajukan kepada DPR untuk segera mendapat tanggapan. Dengan demikian, masyarakat dan terutama gereja mendapat titik terang dari polemik RUU yang akan segera dibahas di DPR.

“Konferensi Waligereja Indonesia sedang mempersiapkan yang disebut daftar isian masalah (DIM). Itu akan disampaikan, ayat-ayat mana yang jadi masalah. Baru sesudah itu bisa dibicarakan,” kata Suharyo di Jakarta, Kamis,(1/11).

Pengajuan daftar isian masalah ini penting untuk disampaikan kepada DPR. Proses ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembentukan sebuah undang-undang. Dengan demikian, poin-poin yang bermasalah dalam rancangan undang-undang tersebut tidak dibahas oleh DPR dan dicabut dari RUU yang ada.

Point Keberatan dari KWI

Adapun beberapa poin yang menjadi keberatan dari KWI terkait dengan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan adalah pasal yang mengatur sekolah minggu dan katekisasi. Berkaitan dengan pasal tersebut, Suharyo menegaskan, konsep pendidikan sekolah mingggu dan katekisasi tidak bisa diatur lewat undang-undang.

“Yang paling penting jangan menyamakan sekolah minggu dengan sekolah di sekolahan. Sekolah Minggu dan katekisasi itu urusan gereja,” tegasnya.

Ia mengatakan, sekoloh minggu dan katekisasi memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan pendidikan formal maun nonformal. Sekolah minggu dan katekisasi juga tidak dapat dilepaskan dari peribadatan. Karena tidak bisa dilepaspisahkan dari kegiatan ibadah, maka negara tidak bisa mengatur secara formal melalui sebuah undang-undang.

Baca juga: Tanggapan KWI Soal RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

“Ranah urusan internal agama, seperti dikatakan Bapak Jusuf Kalla, itu jangan pernah dimasuki aturan apapun dari agama. Kalau mau sembayang Jumat harus izin, ekstremnya, itu negara macam apa? Pasti bukan negara yang dicitakan,” jelasnya.

Suharyo juga menegaskan kembali terkait dengan sekolah minggu yang bukan merupakan pendidikan formal. Sekolah minggu merupakan pendidikan iman dan dikembangkan secara mandiri oleh internal gereja. Penilaian dan standarnya pun ditetapkan sendiri oleh gereja.

“Kami gereja katolik ada sekolah minggu, sama sekali bukan seperti sekolah formal. Itu adalah pendidikan iman, bukan agama. Kalau agama kan sudah jelas katolik, tapi ini dididik soal iman,”ungkapnya.

Selain itu, ia menyamapaikan bahwa DPR belum pernah memberikan undangan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk membahas RUU tersebut. Namun demikian, selaku Ketua KWI, Suharyo menegaskan, DPR belum terlambat untuk mengundang lembaga-lembaga keagamaan guna membahas polemik RUU tersebut.

“Saya sebagai Ketua KWI tidak pernah mendengar ada undangan seperti itu. Jadi tidak ada. Menurut saya itu tidak bijaksana, mau mengatur agama lain tapi tanpa konsultasi. Itu satu langkah yang sangat tak simpatik,”ujarnya.

UU Tidak Boleh Mengekang Kebebasan Beribadah

Hal yang sama disampaikan oleh Wapres Jusuf Kalla terkait dengan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Ia pun meminta kepada DPR untuk memperhatikan masuskan terkait pasal yang mengatur tentang sekolah minggu dalam RUU tersebut.

JK juga menegaskan, UU tidak boleh membatasi kebebasan umat untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Baca juga: Kisah Laura, Mantan Pramugari Lion Air yang Selamat dari Kecelakan

“Semua agama mempunyai cara untuk pendidikan, kalau Kristen/Katolik itu Sekolah Minggu untuk anak-anak. Kita juga sama ada pengajian TPA contohnya. Kalau itu semua diatur oleh pemerintah kan susah amat itu, karena begitu banyaknya TPA, begitu banyaknya Sekolah Minggu. Kalau mau semua diatur, kan sulit. Jadi saya juga belum baca undang-undangnya (terkait) pasal itu, tapi saya membaca protesnya. Saya kira patut diperhatikan karena supaya jangan nanti Sekolah Minggu atau pengajian itu harus semua minta izin, nanti ini negara anu lagi, terkontrol lagi,” jelas JK

Ia juga menyampaikan respon atas usulan PP Muhammadiyah terkait RUU tersebut. PP Muhammadiyah meminta RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan masuk dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional.

“Itu sistem pendidikan nasional kan yang formal. Pesantren ini kan, di samping formal, ada tidak formal atau seperti tadi itu, Sekolah Minggu atau pengajian. Saya belum tahu isinya, tapi ini tidak akan mengurangi kebebasan masyarakat untuk belajar agama, justru mendorong,” pungkasnya.*

COMMENTS