Kubu Jokowi: PKS Paling Hebat Kutip Ayat-Ayat untuk Kepentingan Politik

Kubu Jokowi: PKS Paling Hebat Kutip Ayat-Ayat untuk Kepentingan Politik

JAKARTA, dawainusa.com Kubu pendukung Jokowi-Ma’ruf di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) paling hebat mengutip ayat-ayat suci untuk kepentingan politik.

“PKS paling hebat kutip-kutip ayat membebaskan kepentingan politik mereka. Rakyat makin cerdas. Biarkan rakyat menilai,” kata Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni di Jakarta, Senin (17/9).

Diketahui, PSI merupakan salah satu partai baru yang mengusung kembali presiden petahana, Joko Widodo di Pilpres 2019. Toni, sapaan akrab Raja Juli Antoni mengungkapkan hal itu menanggapi pernyataan PKS yang menyebut Sandiaga Uno adalah seorang ulama.

Baca juga: Sandiaga Uno Soal Prabowo yang Telanjang Dada

Menurut Toni, PKS tidak konsisten setiap kali memberikan label panggilan untuk Sandi. “Terserah PKS aja. Dulu PKS sebut Sandi post-santri, sekarang Sandi ulama. Tanya PKS kapan Sandi mereka sebut wali,” kata Toni.

Sementara itu, Wasekjen PPP Achmad Baidowi heran dengan label ulama kepada Sandi, apalagi label itu diberikan karena ada kepentingan politik.

“Kok menilai seseorang sebagai ulama sesuai kepentingan politiknya? Lah wong HNW aja belum ada yang melabeli sebagai ulama kok malah Sandi dicap sebagai ulama. Tak perlulah memaksakan Sandi dengan sebutan ulama karena itu akan menjadi bahan tertawaan,” ujar Baidowi.

Menurut Baidowi, seseorang baru bisa dipanggil sebagai ulama berdasarkan kemampuan dan pengetahuan mereka terkait Islam dan menjadi panutan umat.

“Gini aja, ulama yang kita kenal dan dipahami oleh masyarakat Indonesia yakni mereka yang memiliki kemampuan dalam keilmuan Islam dan menjadi panutan umat. Sekarang gini saja, Sandi apakah sudah fasih baca tulis Al-Quran, serta menguasai literatur klasik Islam sebagai dasar untuk memenuhi kategori sebagai ulama?” imbuhnya.

Sebelumnya, PKS melalui Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyebut Sandi sebagai ulama karena merujuk pada dua definisi ulama dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Fathir dan surat As-Syu’ara. Tidak hanya itu, menurutnya Sandi bisa disebut ulama karena telah menjalankan ajaran agama dengan baik.

“Beliau melaksanakan ajaran agama, beliau puasa Senin-Kamis, salat Duha, salat malam, silaturahim, menghormati orang-orang yang tua, menghormati semuanya, berakhlak yang baik, berbisnis yang baik, itu juga satu pendekatan yang sangat ulama,” kata Hidayat di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pelabelan Ulama kepada Sandi Merupakan Pelabelan Politis

Terpisah, Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari juga menilai label ulama kepada Sandi merupakan label yang politis. Meski ia menyadari hal tersebut bisa saja terjadi di tahun politik ini.

“Sebenarnya enggak harus sih. Toh sudah ada itjima kedua yang sudah terima pilihan Pak PS (Prabowo Subianto) siapapun wapresnya. Tapi engggak apa-apa juga dicocok-cocokin. Ini tahun politik, maka enggak apa-apa aja jika ada gelar ulama politis dengan argumen seperti yang dikemukakan Pak HNW,” ujar Eva.

Pelabelan ulama ini, menurut Eva, akan menjadi berat bagi Sandi karena ia harus memenuhi beberapa kriteria sebagai ulama. Salah satunya adalah kedalaman ilmu agama Islam yang sangat dituntut dari seorang ulama.

Baca juga: Pos Islamisme Sandi, Akankah Toleran Terhadap Non Muslim?

“Walau ini berkonsekuensi berat bagi Mas Sandi karena harus memenuhi beberapa kriteria ulama. Misalnya kedalaman ilmu agama, tingkat kesalehan harus seperti sifat-sifat Allah, ‘power’ untuk diikuti umat, bahkan juga enggak boleh orientasi dunia amat-amat,” tuturnya.

Ketua DPP Partai NasDem Irma Chaniago juga mempertanyakan pernyataan Hidayat yang menyebut Sandi bisa disebut sebagai ulama karena telah menjalanan ajaran agama seperti berpuasa dan salat Duha.

“Terus kalau orang yang salat 5 waktu, salat Sunnah, puasa Senin-Kamis sudah bisa dianggap ulama? Orang yang jadi imam salat, haji, puasa, salat 5 waktu seperti Jokowi disebut apa ya? Bisa enggak disebut ustaz?” kata Irma.

“Yang pasti, tanpa harus melalui ijtima, tanpa harus dipaksa, tanpa bargaining hukum, Jokowi malah pilih ulama yang jadi usulan ijtima untuk wapres,” jelasnya.*