KSPI Berikan Dua Gelar Ini ke Anies-Sandi

KSPI Berikan Dua Gelar Ini ke Anies-Sandi

Pemberian gelar baru yang diberikan KSPI ini hendak menunjukkan ketidakberpihakan Anies-Sandi kepada kesejahteraan kaum buruh di Jakarta. (Foto: Anies-Sandi-akurat.co)

JAKARTA, dawainusa.com Selain menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno juga mendapat dua ‘gelar’ baru; Bapak Upah Murah dan Gubernur Tercepat Ingkar Janji. Kedua gelar ini diberikan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Pemberian gelar ini bukan tanpa alasan. Said Iqbal, Presiden KSPI menegaskan, gelar yang diberikan ini hendak menunjukkan ketidakberpihakan Anies-Sandi kepada kesejahteraan kaum buruh di Jakarta. Said mengkritisi penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk 2018 yang dinilainya lebih kecil dibandingkan Bekasi dan Kerawang.

(Baca juga: Peringati Hari Pahlawan, Hening Cipta akan Dilakukan di Berbagai Tempat)

“Upah murah berarti harus ada pembanding. Dibandingkan Bekasi, upah minimum di DKI lebih murah. Kami beri dia gelar Bapak Upah Murah,” ujar Said di kantor DPP KSPI, Jakarta Timur, dilansir cnnindonesia, Rabu (8/11).

UMP 2018 Sebesar 8,71 persen

Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar 8,71 persen.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kemnaker tanggal 13 Oktober 2017, dengan Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017.

Besaran kenaikan tersebut merupakan ‎total penjumlahan dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi sesuai dengan formula kenaikan upah minimum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP)‎ Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Dilansir Liputan6.com, Rabu (25/10), formula untuk menghitung besaran UMP 2018 yaitu besaran UMP 2017 ditambah dengan hasil perkalian antara besaran UMP 2017 x (tingkat infasi+pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015‎.

Besaran UMP 2018 di masing-masing provinsi yaitu UMP 2017‎ + (UMP 2017 x 8,71 persen). ‎Sebagai contoh, untuk DKI Jakarta, kenaikan UMP-nya yaitu besaran UMP 2017 Rp 3.355.750 x 8,71 persen yaitu Rp 292.285. Dengan demikian besaran UMP 2018 jika mengikuti PP Nomor 78 Tahun 2015 yaitu Rp 3.355.750 + Rp 292.285 yaitu Rp 3.648.035.

(Baca juga: Peringati Hari Pahlawan, Hening Cipta akan Dilakukan di Berbagai Tempat)

Anies-Sandi Ingkari Janji

Menurut Said, Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno hanya berjanji dan berbohong dalam kontrak politik yang mereka tanda tangan secara resmi bersama Koalisi Buruh Jakarta yang akan menetapkan UMP DKI Jakarta 2018 nilainya lebih tinggi dari PP 78/2015.

“Dia cepat berbohong, kami akan cabut mandat karena pembohong dan ingkar janji, khianat terhadap kontrak politik. Kalau dia tidak sanggup, tidak usah di tanda tangan kontrak politik,” kata Said.

Said menegaskan ribuan buruh akan berunjuk rasa di depan Istana Negara dan Balai Kota DKI Jakarta pada Hari Pahlawan, 10 November mendatang, jika tuntutan kenaikan upah tidak ditanggapi secara seius. Kesejahteraan buruh, dan perbaikan sistem pengupahan yang berkeadilan, menjadi fokus perjuangan mereka.

“Sebanyak 8 ribu buruh dari seluruh daerah akan mengikuti aksi di dua tempat tersebut. Tuntutan kami adalah cabut PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, mendesak Anies-Sandi merevisi UMP DKI Jakarta 2018 sesuai tuntutan kami sebesar 3.9 juta, dan turunkan tarif listrik,” pungkasnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 untuk wilayah DKI Jakarta sebesar Rp 3.648.035. Anies Baswedan menyebut angka tersebut didapat dari hasil Kajian Hidup Layak (KHL) dan dari hitungan inflasi 3,2 persen serta produk domestik bruto sebesar 4,99 persen.* (AT)