Kritik Perludem Soal Tayangan Iklan Jokowi di Bioskop

Kritik Perludem Soal Tayangan Iklan Jokowi di Bioskop

JAKARTA, dawainusa.com – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menegaskan, ada yang salah dengan materi iklan Jokowi yang disusun oleh Kemenkoinfo. Hal ini disampaikan untuk menanggapi polemik yang berkembang di masyarakat terkait dengan iklan Jokowi di Bioskop.

Menurut  Titi, semestinya Kementrian Komunikasi dan Informasi jauh lebih awal memastikan iklan tersebut sebagai bentuk iklan kinerja pemerintah.

Baca juga: Kritik Demokrat Soal Penayangan Iklan Pemerintah Jokowi di Bioskop

“Dengan adanya kepastian tersebut, maka yang ditonjolkan dalam materi iklan ialah  berkaitan dengan kinerja dari kementrian terkait,” kata Titi di Jakarta, Jumat (14/9).

Titi kemudian menyampaikan beberapa iklan pemerintah yang beredar di masyarakat. Kebanyakan iklan tersebut menampilkan sosok Jokowi. Cara-cara seperti ini sangat rentan untuk ditafsir sebagai bentuk kegiatan kampanye terselubung menjelang Pilpres 2019.

“Cerita terhadap keberhasilan Presiden Jokowi mungkin akan biasa-biasa saja, kalau dia tidak dalam proses untuk berkontestasi sebagai bakal calon pasangan presiden,” jelasnya.

Perlu Upaya Mencegah Kontroversi

Titi pun mengingatkan persaingan di antara setiap pasangan menjelang konstestasi pilpres berlangsung. Persaingan untuk merebut dukungan masyarakat merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan.

Namun, ia meminta kepada setiap pasangan calon untuk menghindari cara-cara yang tidak benar agar tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat. “Jadi menurut saya, siapa pun itu, mestinya menghindari ruang-ruang yang bisa menjadi kontroversi,” jelas Titi.

Ia juga mengungkapkan hal baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menayangkan iklan tentang kinerja pemerintah sebelum pemutaran film di bioskop merupakan sesuatu yang baru. Hal inilah yang menimbulkan kecurigaan publik dan terutama rival politik.

Baca juga: Klarifikasi Kemenkominfo Soal Iklan Jokowi Tayang di Bioskop

“Tidak seperti biasanya capaian keberhasilan itu ditampilkan sebelum pemutaran film. Sebelumnya, kan tidak pernah,” katanya.

Selain itu, ia juga mengingatkan kepada pemerintah terkait dengan mekanisme menyampaikan dan menjelaskan program pemerintah.

Pemerintah dapat menyusun dan menjelaskan program yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dikerjakan melalui laporan tahunan dan terbuka kepada masyarakat umum. “Misalnya, melalui mekanisme pelaporan tahunan atau laporan terbuka pada masyarakat,” pintah Titi.

Bioskop Merupakan Ruang Privat

Sementara itu, Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahean menyampaikan kritik yang sama terkait tayangan iklan Jokowi di bioskop tersebut. Ia menilai iklan itu sebagai bentuk kegiatan kampanye terselubung. Ia pun meminta kepada Kementrian Komunikasi dan Informasi untuk cerdas membedakan antara ruang publik dan ruang privat.

“Kominfo harus tahu batasan-batasan mana yang boleh dilakukan, dan mana yang tidak boleh dilakukan. Bioskop itu ruang privat, karena orang yang membayar yang bisa masuk,” jelas Ferdinand Hutahean.

Menurut Ferdinand, semua iklan pemerintah yang cenderung menampilkan sosok Jokowi masuk dalam kategori kampanye. Walaupun belum ada penetapan resmi dari KPU soal pasangan calon peserta pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun, Presiden Jokowi telah resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon presiden.

Baca juga: Posting Status Pilih Jokowi Pasti Masuk Surga, Farhat Abbas Ditegur

“Jadi, kalau ada iklan tentang kinerjanya itu adalah kampanye, dan harus dihentikan, dan tidak bisa masuk ke ruang privat seperti bioskop,” jelas Ferdinand.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berpendapat, pihaknya belum bisa mengambil tindakan atas tayangan iklan tersebut. Ia juga menambahkan, iklan itu belum dapat dikategorikan sebagai kampanye.

“Karena sekarang ini belum ada penetapan Pak Jokowi sebagai calon presiden. Jadi tentu kapasitas yang ditayangkan itu adalah sebagai Presiden,” kata Ratna Dewi.

Karena itu, pihak Bawaslu belum memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti protes yang dilakukan pihak Prabowo-Sandi terkait iklan Jokowi yang ditayangkan lewat bioskop itu.*