Kritik KontraS Soal Penanganan Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Kritik KontraS Soal Penanganan Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengritisi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap berbagai persoalan pelanggaran HAM berat di Indonesia pada masa lalu. (Foto: Ilustrasi - Ist).

JAKARTA, dawainusa.com Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Adriani, mengritisi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap berbagai persoalan pelanggaran HAM berat di Indonesia pada masa lalu.

Ia menilai, sejauh ini pemerintah sama sekali tidak memberikan perhatian serius terhadap masalah tersebut. Padahal, negara ini sudah hampir 20 tahun telah memasuki era reformasi.

“Ketidakmampuan dan kegagalan Pemerintah Indonesia ditandai dengan mandeknya sembilan kasus pelanggaran HAM berat yang diselidiki Komnas HAM,” kata Yati dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (6/2).

Yati mengungkapkan, lembaga terkait sama sekali tidak menindak berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia secara khusus yang terjadi di masa lalu. Mereka, kata dia, tidak memberikan rekomendasi politik untuk membentuk pengadilan HAM berat.

“Hingga saat ini, Jaksa Agung menolak menyelidiki kasus-kasus itu serta parlemen tidak mengambil peran politiknya untuk merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM berat,” tuturnya.

Baca juga: Lemah Dalam Penanganan Kasus HAM, Jokowi-JK Dikritik KontraS

Untuk perkara HAM seperti kasus penghilangan paksa pada 1997-1998 dan peristiwa pembunuhan massal 1965-1966, parlemen memang telah mengajukan rekomendasi kepada Presiden. Akan tetapi, terang dia, sampai saat ini Presiden belum juga menanggapi rekomendasi tersebut.

Menurunya, hal ini juga berlaku dalam perkara kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) yang seharusnya berada dalam tanggung jawab Sekretaris Negara justru tidak diketahui keberadaannya.

“Dan Presiden tidak menunjukkan iktikad baiknya untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta kepada publik,” kata Yati.

Ia menambahkan, salah satu penyebab ketidakperhatian pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan pelanggaran HAM ini ialah karena kekuasaan sudah dihuni oleh para pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut. Para pelaku tersebut mempersulit dan mendikte otoritas negara untuk mengadili kasus-kasus ini.

Selain itu, sikap pemerintah yang kurang bertanggung jawab terhadap persoalan HAM, juga dapat dilihat dalam upaya rekonsiliasinya, yakni dengan membentuk Dewan Kerukunan Nasional. Upaya seperti itu, kata Yati, sama sekali tidak menyelesaikan persoalan yang ada.

KontraS Mendesak Komisaris Tinggi HAM PBB

Dengan merujuk pada situasi tersebut, KontraS kemudian mendesak seluruh badan HAM seperti Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Zeid Ra’ad Al Hussein untuk meminta pemerintah Indonesia segera tuntaskan persoalan ini.

“Kami mendesak Komisaris Tinggi HAM PBB untuk, pertama, mendesak Presiden Indonesia mengambil langkah-langkah politik untuk menyelesaikan berbagai kemacetan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan bagi para korban,” kata Yati.

Baca juga: Jokowi: Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu Jadi PR, Kapan Diselesaikan?

Kedua, KontraS meminta Zeid untuk mendorong Jaksa Agung dan Pengadilan HAM agar menjalankan fungsinya menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Ketiga, KontraS mendesak Zeid untuk mengingatkan pemerintah Indonesia agar menghindari cara-cara penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan prinsip-prinsip hak korban.

“Terakhir, kami mendesak Zeid mempersoalkan Presiden Jokowi yang mengangkat terduga pelanggar HAM dalam kabinetnya dan memberikan posisi strategis kepada para terduga pelanggar HAM dalam lingkaran kekuasaannya,” ujar Yati.

Pelanggaran HAM Berat di Papua Harus Diperhatikan

Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) memang menjadi salah satu problem serius di Indonesia saat ini. Pelanggaran HAM tersebut tidak hanya terjadi di masa lalu seperti yang disinggung KontraS, tetapi terus terjadi sampai sekarang.

Padahal, sebagai sebuah negara demokratis, Indonesia sudah seharusnya mampu melindungi para warganya dari berbagai peristiwa destruktif yang mengamputasi nilai-nilai luhurnya sebagai manusia.

Namun, hal itu sama sekali belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Indonesia, seperti yang terjadi di Papua.

Pada Desember 2017 lalu, seorang tokoh pejuang HAM di Papua, Jhon Djonga dalam Seminar Nasional Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK untuk Papua mengatakan, pemerintah Indonesia sama sekali tidak memiliki tanggung jawab terhadap berbagai jenis pelanggaran HAM di Papua.

Baca juga: Pastor John Djonga: Papua Tidak Lebih Penting Daripada Palestina

John Djonga yang juga adalah seorang rohaniwan Katolik ini menilai, pemerintah lebih responsif dengan masalah di luar negeri ketimbang masalah di dalam negerinya sendiri.

Contohnya, kata dia, pemerintah lebih peduli dengan persoalan kemerdekaan Palestina untuk menentang kebijakan sepihak dari Presiden AS, Donald Trump, yang mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Padahal, menurutnya, persoalan HAM di Papua lebih penting dibandingkan dengan hal itu. “Papua tidak lebih penting daripada Palestina,” kata Pastor John di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, Senin (18/12) lalu.

Tak hanya itu, saat itu, ia juga mengkritik keras sebuah tim yang dibentuk pemerintah untuk menangani kasus HAM di Papua.

Ia menilai, tim tersebut sama sekali tidak berfungsi serta tidak pernah memiliki aksi konkrit untuk mengatasi berbagai pelanggaran HAM di Papua. “Aksi dan gerakannya khayal, tidak ada apa-apa. Apa yang mau diharapkan untuk penegakkan hukum,” jelasnya.

Menurut Pastor John, selama Pemerintahan Jokowi-JK, lembaga negara seperti Kejaksaan Agung dan Komnas HAM di Indonesia sama sekali tidak memiliki gigi dan nyali dalam melaksanakan tugasnya.

Buktinya, kata dia, pelanggaran HAM di Papua tidak pernah terselesaikan. Padahal, menurutnya, penyelesaian kasus HAM merupakan salah satu agenda kerja yang pernah dijanjikan Jokowi pada masa kampanye dulu.*