Larang Parpol Pajang Foto Sukarno, KPU Diprotes PDI Perjuangan

Larang Parpol Pajang Foto Sukarno, KPU Diprotes PDI Perjuangan

Pelarangan gambar tokoh nasional dalam Alat Peraga Kampanye (APK) bertujuan untuk membiasakan budaya kampanye yang mengedepankan visi dan misi. (Foto: Ir. Soekarno - ist)

JAKARTA, dawainusa.com Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang partai politik memajang foto Sukarno, Soeharto dan tokoh lainnya yang bukan pengurus partai dalam alat peraga kampanye.

Ketua KPU Pusat Arief Budiman mengatakan, pelarangan gambar tokoh nasional dalam Alat Peraga Kampanye (APK) bertujuan untuk membiasakan budaya kampanye yang mengedepankan visi dan misi.

“KPU memang ingin mendesain kampanye itu jauh lebih memaparkan dan mengedepankan visi,misi dan program,” kata Budiman, di Bandung, Selasa (27/2).

Baca juga: 4 Modus Korupsi Calon Kepala Daerah Petahana Versi FITRA

Pelarangan tersebut tercantum dalam Pasal 29 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Bahwa, desain dan materi APK dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden, Wapres, serta pihak lain yang bukan pengurus parpol tersebut.

Budiman menambahkan, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau jalur perseorangan. Dengan demikian, yang boleh terlibat proses kegiatan kampanye dalam bentuk gambar adalah partai pengusung dan pasangan calonnya.

“Jadi enggak ada hubungannya mau menampilkan gambar yang gede, justru itu menghindar dari definisi kampanye. Jadi yang dibesarkan adalah visi, misi dan program peserta kampanye,” tuturnya.

Larang Pajang Foto Sukarno, PDIP Protes

Menanggapi hal tersebut, politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari meminta KPU untuk membatalkan larangan partai politik memasang foto Sukarno dan tokoh bangsa lainnya dalam alat peraga kampanye. Eva mengatakan partainya tidak setuju jika peraturan tersebut diberlakukan.

“Batalkan peraturan tersebut,” kata Eva kepada seperti diberitakan CNNIndonesia.com, Selasa (27/2).

Baca juga: Antisipasi Tensi Panas Pilkada 2018, Polri Bentuk Satgas Nusantara

Eva mempertanyakan maksud dan tujuan dari langkah KPU yang melarang partai politik memasang foto Sukarno dan tokoh lainnya dalam alat peraga. Ia menduga, KPU tengah mendorong partai-partai politik untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat yang pragmatis serta mengabaikan sisi historis. Dia sangat menyayangkan jika benar itu yang menjadi motif KPU.

“Maunya KPU, parpol-parpol tidak perlu ideologi kali ya? Ini berlaku bagi semua parpol, bukan hanya PDIP lho,” ucapnya.

Ia menjelaskan, semangat dan ajarannya tokoh-tokoh dan pahlawan bangsa mesti diteruskan dan dikembangkan, bukan malah diberangus. Eva bahkan berani menungkapkan bahwa KPU telah menjadi korban buku End of Ideology karangan Daniel Bell yang terbit 1960.

“KPU korban buku End of Ideology,” kata Eva.

Fadli Zon Tidak Persoalkan

Berbeda dengan sikap PDPIP, Wakil Ketua DPR Fadli Zon justru tidak mempersoalkan Peraturan KPU yang melarang calon atau partai politik memasang foto tokoh nasional dalam alat peraga kampanye di Pilkada 2018.

Fadli menduga tujuan KPU melarang hal tersebut agar tokoh seperti Sukarno, Soeharto, atau tokoh Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah tidak disalahgunakan kandidat maupun partai politik.

Baca juga: HTI: Rekayasa Penggagalan PBB Sangat Kentara

“Saya kira itu sih baik-baik saja,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/2).

Walaupun kata Fadli, seharusnya KPU tidak perlu mengatur hal tersebut secara jauh karena bukan persoalan substansial. Sebab, dalam iklim demokrasi tidak semua hal dianggap perlu diatur.

“Cuma kalau maksudnya ini memberi penghargaan mereka supaya tidak disalahgunakan ya itu juga menurut saya bagus,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Bappilu PKB Daniel Johan menganggap bahwa aturan itu harus disosialisasikan secara luas karena tokoh nasional tersebut memiliki nilai historis dengan kandidat maupun partai.

“Jangan sampai pelarangan membuat kesan tokoh-tokoh bangsa ini jadi seperti tokoh terlarang,” kata Daniel.

Daniel mengatakan pelarangan ini tidak akan berdampak terhadap hasil pemilihan melainkan hanya akan menimbulkan gangguan psikologis di tengah kontestan maupun simpatisan partai.

“PKB akan jelaskan ke kader-kader. Cuma khawatir ada kader yang tetap pasang karena rasa cinta dan hormat itu,” katanya.*