KPK Penuhi Panggilan Ombudsman, Endi Jaweng Sebut Akan Bekerja Sesuai Prosedur
Foto/Ist

Dawainusa.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron memenuhi panggilan Ombudsman RI (ORI).

Panggilan ORI tersebut terkait dengan aduan dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Memenuhi panggilan ORI, Ghufron didampingi oleh Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa dan tim Biro Hukum KPK.

“Akan memberikan klarifikasi terkait proses pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN melalui asesmen TWK,” ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, melalui pesan tertulis, dikutip dari CNN, Kamis (10/6/2021).

Konferensi Pers Ombudsman RI
Konferensi Pers Ombudsman RI/Ist

Baca jugaPemprov NTT Sebut Ribuan Guru Telah Divaksinasi COVID-19

Endi Jaweng Tegaskan soal Komitmen Ombudsman RI

Dalam pesannya, Ali mengatakan bahwa hal tersebut sebagai respons atas undangan yang disampaikan ORI pada tanggal 4 Juni 2021 agar KPK dapat menghadiri secara langsung permintaan klarifikasi.

“Tentu kehadiran KPK hari ini sekaligus menguatkan komitmen kami menghargai tugas pokok dan fungsi ORI dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dalam Pemerintahan Pusat dan Daerah,” kata Ali.

Sementara itu, dalam konferensi persnya, anggota ORI, Robert Na Endi Jaweng menegaskan kepada publik, terkait komitmen ORI yang tegak lurus dengan aturan.

“Independensi adalah mahkota Ombudsman RI, maka kami akan bekerja sesuai dengan prosedur yang ada,” terang Endi Jaweng, Kamis (10/6/2021).

Baca jugaMenteri Nadiem Sebut PTM Terbatas Tidak Sama dengan Sekolah Tatap Muka Normal

Lebih lanjut, Endi Jaweng mengatakan, ini merupakan panggilan klarifikasi kedua setelah sebelumnya Ketua KPK Firli Bahuri tidak hadir dalam panggilan pertama ORI, pada 3 Juni 2021.

“Pemanggilan Ketua KPK dimaksudkan untuk memberikan klarifikasi yang merupakan bagian dari prosedur penanganan laporan masyarakat di Ombudsman,” ujarnya.

Dari hasil pertemuan tersebut, Endi menambahkan masih akan ditelaah lebih mendalam sebagai salah satu bagian rangkaian proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang pada ujungnya akan dirumuskan ke dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) bersama keterangan-keterangan lain yang diperoleh.

“Ombudsman telah meminta keterangan dari Kemenpan RB dan Kepala BKN, tentang semua hal yang berkaitan dengan Kebijakan. Selain itu Ombudsman juga akan meminta klarifkasi kepada Dirjen Peraturan Perundang – Undangan mengenai proses terbitnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara,” terangnya.*